Page 16 - MAJALAH 95

saja mau atau tidak,”ujarnya. Terus Bahas RUU Inhan membahas mengenai KKIP, Industri
Saat ini, Pemerintah dan DPR Pemerintah terus membahas RUU Pertahanan dalam negeri, keterkaitan
mempunyai komitmen yang sama Industri Pertahanan, melalui RUU ini pemerintah dengan industri dan peng-
menyelesaikan RUU tapi tahapan yang diharapkan menjadi produk legis- guna, serta penelitian dan percepatan
lebih penting setelah RUU ini adalah lasi terkait program penguatan Alut- pembangunan Alat Utama Sistem Sen-
bagaimana roadmap membangkitkan sista dalam negeri. Program tersebut jata (Alutsista).
kembali industri-industri yang nyaris diharapkan terus berjalan meskipun Kemhan optimistis bisa melampaui
mati tersebut. “Karena itu perlu ada pemerintahan telah berganti. Karenanya target percepatan modernisasi Alutsista
komitmen politik, komitmen penyertaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian yang rencananya pada 2013 tercapai
modal Negara, komitmen para putra-pu- Perta-hanan (Kemhan), terus meng- 30%. “Saya optimistis pada 2014 target
tra terbaik untuk bekerja di situ, komit- godoknya dengan melibatkan semua modernisasi Alutsista tidak hanya 30%,
men para user untuk menggunakan pihak yang berkepentingan mulai dari tetapi bisa lebih. Maka itu, dengan
produk,”harapnya. Pemerintah, Komite Kebijakan Industri kesiapan anggaran yang ada, kami
Kedepan, KKIP diharapkan memiliki Pertahanan (KKIP), Industri Pertahanan, terus upayakan percepatan modernisasi
peran dalam proses perencanaan ke- pengguna yaitu TNI-Polri, serta stake- alutsista,” tandas Purnomo Yusgiantoro
menterian lembaga dan proses koordi- holder lainnya. di Jakarta.
natif, tapi juga direktif sehingga proses “RUU ini nantinya diharapkan bisa Purnomo meminta alokasi Rp 77
perencanaan yang melibatkan Bappenas, jadi landasan dalam pembuatan aturan Triliun dalam RAPBN 2013 digunakan se-
Kemenkeu, Kementerian Lembaga begi- turunan, seperti Kepres, PP, bahkan cara efektif dan efisien. “Kami berterima
tu ada rencana pengadaan dari Kemen- Kep KKIP, yang bisa dijadikan naungan kasih kementerian ini mendapat alokasi
terian atau Lembaga diharapkan bisa bagi pembangunan Industri Pertahanan terbanyak untuk 2013, tetapi tentu de-
disuplai oleh industri pertahanan dalam ke depan,”kata Menteri Pertahanan, ngan alokasi yang besar itu tanggung
negeri, maka KKIP dapat memberikan Purnomo Yusgiantoro. jawab kami pun jadi makin bertambah,”
direction. “KKIP selama ini berdasarkan Dia menargetkan, blue print industri ujar dia.
Kepres hanya sifatnya koordinatif dia pertahanan, penelitian pengemba- Maka itu sambung Purnomo, setiap
tidak mempunyai kewenangan ekseku- ngan dan penerapan teknologi industri jajaran di Kemhan harus sama-sama
tor, ini yang akan diperkuat dalam RUU, pertahanan, dokumentasi, roadmap-nya melakukan pengawasan internal terkait
karena jika hanya bersifat koordinatif dia serta legislasinya dapat segera selesai. pemanfaatan anggaran tersebut. “Kami
tidak dapat mengikat, padahal end user “Sehingga kalau ganti kabinet program harus sama-sama awas dan waspada
dari industri pertahanan bukan hanya kami bisa tetap berjalan,”ujar Menhan agar anggaran sebesar ini benar-benar
TNI,”terangnya. yang juga ketua KKIP ini. efektif pemakaiannya. Kami ingin men-
Dia menjelaskan, RUU ini akan jawab kepercayaan kepada kita dengan
upaya penyuksesan program yang sudah
digariskan,” sambung Purnomo.
foto:anoa-6x6-pindad_sacafirmansyah.wordpress.com negeri masih belum siap bahan baku
Sementara Dirut Pindad Adik Avianto
Sudarsono mengatakan, industri dalam

buat Alutsista.“Saya dengan sangat
menyesal memang indutri kita belum
siap,”katanya.
Bahkan seringkali, lanjutnya, saat
mencoba menggunakan bahan baku
dalam negeri masih belum diterima oleh
tim desainnya karena syarat dan kapa-
sitas masih belum standar. “Saya coba
barang dalam negeri namun belum bisa
diterima persyaratan oleh pendesain.
Jadi sekarang masih di import semua
barang bakunya,”paparnya.
Disisi lain, Adik menambahkan, in-
dustri komersial atau Industri lokal harus
kuat. “Seharusnya DPR memberikan
sanksi jera bagi Kementerian ataupun
Lembaga yang tidak menggunakan
industri dalam negeri,”ujarnya. (as,iw)

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 1

1

1 | | PARLEMENTARIA Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 1
|
TH. XLII, 2012 |
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
ARIA |

95
P
ARLEMENT
Edisi