Page 20 - MAJALAH 95
P. 20

industri pertahanan harus diberikan   tetangga apabila muncul gesekan-ge-  terhadap Renstra yang di anut dan
           spesial tax, artinya dari pembelian bahan   sekan tidak seenaknya melanggar batas   disiapkan oleh TNI sampai 2014.  “Jadi
           baku, jadi Kementerian Keuangan harus   wilayah Indonesia, dan tidak menyulut   kami parlemen sampai 2014 minimal
           memberikan ruang kepada industri per-  emosi masyarakat.            membuat pondasi dulu. Jika memang
           tahanan. “Jika bahan baku maupun ba-  Dia menambahkan, seluruh anggota   dilanjutkan sampai 2019, kami menga-
           rang jadi dikenakan pajak, kemungkinan   Komisi I DPR terus berkomitmen untuk   wal terus sistem ini agar berjalan dengan
           bersaingnya kurang. Hal ini menyebab-  memodernisasi Alutsista yang disesuai-  alur yg benar,”harapnya. (as/iw)
           kan  pembelian Alutsista ke luar negeri   kan dengan kepentingan dan konsistensi
           karena dengan kualitas yang sama dan
           harga yang lebih murah,”paparnya.
             Selanjutnya, kedepan harus ada                         industri pertahanan
           kebijakan dari pemerintah yang meng-      seperti PT.Pindad, PT.DI dan PT.PAL,
           haruskan membeli kebutuhan yang
           dapat di produksi oleh industri dalam        masih jauh sekali  dari harapan
           negeri, bukan hanya kepada TNI dan
           Polri saja, tapi juga kepada Kementerian   dalam mendukung kemandirian”
           dan Lembaga yang memerlukan alat itu
           keperluannya.
             Kemudian, untuk mengangkat
           industri dalam negeri, juga perlu peran
           serta dari penelitian dan pengemba-
           ngan. Maka kerjasama dengan institusi
           perguruan tinggi, LIPI, dan lembaga
           peneliti lainnya harus dilakukan dan ha-
           rus diberikan anggaran yang memadai.                                                                 foto:alutsista.blogspot.com
             Menurutnya, mungkin dalam tahap
           awal kita terpaksa harus beli senjata
           atau Alutsista dari luar negeri, namun
           harus mewajibkan pihak asing untuk
           alih teknologi. “Sehingga pada saat
           alih teknologi SDM kita sudah siap
           untuk memproduksi Alutsista yang
           canggih,”katanya.
             Yahya lebih lanjut mengatakan untuk
           membangkitkan industri pertahananan
           nasional merupakan target perencanaan
           jangka panjang. “Hal itu dapat dimulai                                                               foto:pindad4x4amphibi_s837.photobucket.com
           dengan melakukan desain yang tepat
           untuk jangka sekian tahun, karena mau
           tidak mau industri harus mempersiapkan
           peralatan atau alat-alat produksi pabrik.
           Produksi pertama  akan mahal, tapi
           kedepan dan seterusnya akan murah
           karena mesin-mesinnya sudah kita
           miliki,”terangnya.
             Menyusul dengan disusunnya RUU
           Industri Pertahanan, terang Yahya,
           Komisi I DPR akan memanggil PT. Inti,
           PT.DI, PT.PAL , PT. Pindad, dan peru-
           sahaan lainnya untuk mendengarkan
           masukan terkait perkembangan industri
           pertahanan dalam negeri. Sejatinya,                                                                  foto:perangku.wordpress.com
           terang Yahya, jika TNI kuat untuk meng-
           amankan wilayah, minimal negara


                                                                                                                1

                                                                                                                1



   0                                                                          | PARLEMENTARIA  |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |  1


                                                                                        ARIA ||
                                                                                                   TH. XLII, 2012 ||
                                                                              |   |
   0 | PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

                                                                                             Edisi 95
                                                                                                 95


                                                                                                   TH. XLII, 2012
                                                                                             Edisi
                                                                               ARLEMENT
                                                                                        ARIA
                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
                                                                              P
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25