Page 22 - MAJALAH 95

efisien, terintegrasi, dan inovatif; mengem- BUMS yang memproduksi suku cadang produk Industri Pertahanan; merumuskan
bangkan teknologi Industri Strategis Alutsista dan/atau untuk komponen kebijakan pendanaan dan/atau pembi-
Pertahanan yang bermanfaat bagi perta- utama serta non alat utama. Industri bahan ayaan industri pertahanan; merumuskan
hanan, keamanan, kepentingan masyara- baku merupakan BUMN maupun BUMS mekanisme penjualan dan pembelian alat
kat; meningkatkan pertumbuhan eko- yang memproduksi bahan baku yang peratalan pertahanan dan keamanan hasil
nomi; dan kemandirian pemenuhan alat akan digunakan oleh Industri alat utama, industri pertahanan ke dan dari luar ne-
peralatan pertahanan dan keamanan yang Industri komponen utama/penunjang dan geri; dan melaksanakan pemantauan dan
akan digunakan dalam rangka memba- Industri komponen/pendukung. evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri
ngun kekuatan pertahanan dan keamanan Pertahanan;
yang handal. Penyertaan modal negara untuk Organisasi KKIP meliputi: KKIP diketuai
pendirian Industri Pertahanan oleh Presiden.Ketua Harian KKIP adalah
Kelembagaan Industri Pertahanan Pemerintah melakukan penyertaan Menteri yang membidangi urusan per-
Industri Pertahanan adalah industri modal untuk pembangunan dan pe- tahanan. Wakil Ketua Harian KKIP adalah
nasional yang terdiri dari badan usaha ningkatan kapasitas produksi industri menteri yang membidangi urusan BUMN.
milik Negara (BUMN) dan badan usaha pertahanan. Penyertaan modal diberikan Keanggotaan utama KKIP terdiri dari:
milik swasta (BUMS) baik secara mandiri kepada industri pertahanan milik negara.. menteri yang membidangi pertahanan;
maupun kelompok yang ditetapkan oleh Kepemilikan modal atas industri alat menteri yang membidangi urusan Badan
pemerintah untuk sebagian atau seluruh- utama seluruhnya dimiliki oleh negara, Usaha Milik Negara; menteri yang membi-
nya menghasilkan alat peralatan pertaha- sedangkan kepemilikan modal atas indus- dangi urusan perindustrian; menteri yang
nan dan keamanan, jasa pemeliharaan tri komponen utama, industri komponen, membidangi urusan riset dan teknologi;
untuk memenuhi kepentingan strategis dan industri bahan baku yang merupakan menteri yang membidangi urusan pendi-
dibidang pertahanan dan keamanan BUMN, paling sedikit 51 % (lima puluh satu dikan; menteri yang membidangi urusan
serta memiliki fasilitas industri di Wilayah perseratus) modalnya dimiliki oleh negara. komunikasi dan informatika; menteri yang
Negara Kesatuan Republik Indonesia. membidangi urusan keuangan; menteri
Kelembagaan industri pertahanan me- Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang membidangi urusan perencanaan
liputi Pemerintah, pengguna, dan industri (KKIP) pembangunan nasional/Kepala Badan
pertahanan serta hubungan kewenangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Perencanaan Pembangunan Nasional;
dan tanggungjawapnya dilaksanakan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah menteri yang membidangi urusan hubu-
secara terpadu dan sinergis. Pengguna komite yang mewakili Pemerintah meng- ngan luar negeri dan politik luar negeri;
dalam industri pertahanan terdiri atas: Ten- koordinasikan kebijakan nasional dalam Panglima Tentara Nasional Indonesia;
tara Nasional Indonesia (TNI); Kepolisian hal perumusan, pelaksanaan, pengenda- dan Kepala Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia; kementerian lian, sinkronisasi, pembinaan, dan evaluasi Indonesia.
dan/atau lembaga pemerintah nonke- Industri Pertahanan. KKIP dibentuk oleh
menterian; BUMN; dan pihak yang diberi Presiden. KKIP menyelenggarakan fungsi Peningkatan kemampuan dan
izin sesuai dengan ketentuan peraturan merumuskan dan mengevaluasi kebi- penguasaan teknologi Industri
perundang-undangan. Kelembagaan jakan mengenai pengembangan dan Pertahanan
dalam Industri Pertahanan dibagi kedalam pemanfaatan Industri Pertahanan. Dalam Peningkatan kemampuan dan Pe-
4 (empat) kelompok industri, yaitu: industri melaksanakan fungsinya KKIP mempu- nguasaan teknologi Industri Pertahanan
alat utama; industri komponen utama/ nyai tugas dan wewenang: merumuskan dilakukan melalui penelitian, pengem-
penunjang; industri komponen dan/atau kebijakan nasional yang bersifat strategis bangan dan perekayasaan dalam suatu
suku cadang: dan industri bahan baku. di bidang Industri pertahanan; menyusun sistem nasional. Pelaksana penelitian,
Industri alat utama merupakan BUMN dan membentuk rencana induk Industri pengembangan dan perekayasaan
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Pertahanan yang berjangka panjang; terdiri dari unsur: lembaga penelitian
lead integrator yang mengintegrasikan mengoordinasikan pelaksanaan dan dan pengembangan; perguruan tinggi;
semua wahana darat/laut/udara, kompo- pengendalian kebijakan nasional Industri institusi penelitian dan pengemba-
nen utama, dan komponen menjadi alat Pertahanan; mengoordinasikan kerja sama ngan, baik lembaga pemerintah maupun
utama sistem senjata. Industri komponen luar negeri dalam rangka memajukan swasta nasional di bidang pertahanan
utama/penunjang merupakan BUMN mau- dan mengembangkan Industri Pertaha- dan keamanan; pengguna; dan industri
pun BUMS yang memproduksi komponen nan; menetapkan kebijakan pemenuhan alat utama. Penelitian, pengembangan
utama, wahana darat/laut/udara, dan/atau kebutuhan alat peralatan pertahanan dan dan perekayasaan dikoordinasikan oleh
mengintegrasikan komponen alat pera- keamanan; melakukan sinkronisasi peneta- KKIP bersinergi dengan kegiatan produksi
latan pertahanan dan keamanan menjadi pan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan pengadaan peralatan pertahanan
komponen utama. Industri Komponen dan keamanan antara pengguna dan dan keamanan. Dalam rangka peneli-
/pendukung merupakan BUMN maupun Industri Pertahanan; menetapkan standar tian, pengembangan, dan perekayasaan,

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |