Page 23 - MAJALAH 95

SUMBANG SARAN Keamanan berdasarkan ketetapan dari

foto:pindad4x4amphibi_s837.photobucket.com KKIP. Sebelum dilaksanakannya pembelian,

Pengguna maupun Industri Pertahanan
harus sudah membicarakan spesifikasi tek-
nis atau kebutuhan operasional terlebih
dahulu.
Pembelian Alat Peralatan Pertahanan
dan keamanan produk Industri Pertahanan
dilakukan dengan kontrak jangka panjang.
Dalam hal kebutuhan mendesak, pem-
belian alat peralatan pertahanan dan ke-
Pemerintah membangun fasilitas khusus Untuk pemenuhan kebutuhan Alat amanan produk Industri Pertahanan dapat
pendukung Industri Pertahanan dan/atau Peralatan Pertahanan dan Keamanan, dilakukan dengan pembelian langsung
menyediakan fasilitas program pendidikan Pemerintah memberikan perlindungan dan/atau kontrak jangka pendek kepada
dan pelatihan khusus peningkatan mutu dalam peningkatan kapasitas produksi Industri Pertahanan. Apabila Alat Peralatan
sumber daya manusia Industri Pertahanan Industri Pertahanan berupa insentif fiskal, Pertahanan dan Keamanan belum dapat
dengan menyediakan anggaran untuk bea masuk, jaminan, dan pembiayaan In- diproduksi oleh Industri Pertahanan, pem-
penelitian pengembangan dan rekayasa. dustri Pertahanan atas pertimbangan KKIP. belian dapat dilaksanakan secara langsung
Sumber daya manusia (SDM) meru- Pemberian perlindungan dari pemerintah dari luar Industri Pertahanan, namun wajib
pakan tenaga potensial yang dapat terhadap Industri Pertahanan, diberikan melibatkan produsen alat utama sebagai
diandalkan dalam Penyelenggaraan In- pada kegiatan penelitian, pengembangan, lead integrator. Kebutuhan mendesak
dustri Pertahanan. SDM diperlukan untuk perekayasaan, praproduksi, dan produksi ditetapkan oleh Pemerintah setelah
menguasai teknologi Industri Pertahanan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan
terdiri dari unsur: keahlian; kepakaran; Dalam Pembelian Alat Peralatan Per- Rakyat Republik Indonesia.
kompetensi dan pengorganisasian; dan tahanan dan Keamanan, Pengguna wajib
kekayaan intelektual dan informasi. Setiap menggunakan alat peralatan pertahanan Pemasaran alat peralatan pertahanan
unsur SDM harus ditingkatkan daya guna dan keamanan dalam negeri. Apabila dan keamanan
dan nilai gunanya secara terus menerus Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Pemasaran alat peralatan pertahanan
sesuai dengan standar, persyaratan, dan dalam negeri belum dapat dipenuhi oleh dan keamanan dilaksanakan bersama-
sertifikasi keahlian serta kode etik profesi. Industri Pertahanan, Pengguna dan indus- sama oleh Industri Pertahanan dan Peme-
Dalam meningkatkan SDM yang diper- tri pertahanan dapat mengusulkan untuk rintah. Pemasaran produk Industri Per-
lukan Pemerintah wajib mendorong ker- menggunakan produk luar negeri melalui tahanan diprioritaskan untuk memenuhi
jasama antar semua unsur kelembagaan proses kerjasama antar pemerintah. kebutuhan alat peralatan pertahanan dan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Partisipasi Industri Pertahanan merupakan keamanan dalam negeri.. Pemasaran Alat
pengembangan jaringan informasi, ilmu pembelian dengan mekanisme counter Peralatan Pertahanan dan Keamanan di
pengetahuan pertahanan dan keamanan, trade termasuk ofset. Kebijakan pembelian dalam negeri dan ke luar negeri dilak-
serta teknologi Industri Pertahanan. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sanakan secara periodik, berjangka pan-
ditetapkan oleh KKIP. Dalam pembelian jang, dan berkesinambungan. Pemasaran
Pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri harus memenuhi ke luar negeri, dapat dilakukan dengan
Perencanaan produksi Industri Perta- persyaratan sebagai berikut: Alat Peralatan mekanisme pembiayaan kredit ekspor.
hanan wajib disesuaikan dengan pedo- Pertahanan dan Keamanan belum atau ti- Pemasaran alat peralatan pertahanan dan
man umum perencanaan produksi yang dak bisa dibuat di dalam negeri; mengikut- keamanan ke luar negeri dilaksanakan
ditetapkan oleh KKIP. Pedoman umum pe- sertakan Industri Pertahanan dalam negeri melalui koordinasi dengan Pemerintah
rencanaan produksi merupakan panduan dalam bentuk produksi bersama; kewa- melalui instansi atau kementerian terkait.
dalam proses menjalankan perencanaan jiban alih teknologi; jaminan tidak adanya Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan
produksi Industri Pertahanan. Kegiatan kondisionalitas politik dan hambatan dan Keamanan dilakukan dengan izin
produksi merupakan pembuatan produk penggunaan Alat Peralatan Pertahanan Menteri Pertahanan atas pertimbangan
oleh Industri Pertahanan sesuai dengan dan Keamanan dalam upaya memper- KKIP. Dalam pertimbangan kepentingan
Perencanaan Produksi. Dalam kegiatan tahankan kedaulatan negara, keutuhan strategis nasional, Dewan Perwakilan
produksi, Industri Pertahanan wajib meng- wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Rakyat Republik Indonesia dapat melarang
utamakan penggunaan bahan mentah, dari ancaman dan gangguan; dan adanya atau memberikan pengecualian pemasa-
bahan baku, dan komponen dalam negeri. pemakaian komponen dalam negeri. Ke- ran produk alat peralatan pertahanan dan
Kegiatan produksi dapat mengembangkan menterian Pertahanan mengkoordinasikan keamanan tertentu. (*)
dua fungsi produksi Industri Pertahanan. pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |