Page 28 - MAJALAH 95

dan beberapa negara Eropa. kebijakan merupakan persyaratan mutlak. kita bisa memiliki penangkalan yang cu-
Saya kira persoalan awal justru Begitu pula halnya dengan konsistensi kup terhadap negara-negara sekitar. RUU
bagaimana mengundang mereka untuk dan konsekuensi antara rancangan yang Inhan memang memiliki semanngat untuk
kembali ke Indonesia – sesuatu yang disusun oleh perumus kebijakan itu de- membangun penangkalan Indonesia,
hanya bisa dilakukan jika pemerintah ngan pelaksanaannya oleh para pelaksana tetapi tentu tidak dapat ditafsirkan bahwa
bisa menawarkan insentif yang memadai, kebijakan. Karena itu diperlukan lembaga RUU Inhan menjadi seluruh jawaban
selain tentu rencana pengembangan (pemegang otoritas) untuk mengawasi se- terhadap semua persoalan terkait dengan
industri pertahanan jangka menengah luruh tahapan industri pertahanan – mulai terkikisnya kedaulatan Indonesia.
dan panjang yang dilaksanakan secara dari penyusunan kebijakan, penentuan Tak perlu berharap pada RUU Industri
konsisten seperti tersebut di atas. prioritas, sampai dengan supervisi mau- Pertahanan untuk itu. Seingat saya, draf
pun pemantauan pelaksanaan kebijakan RUU bahkan tidak menggunakan secara
Anggaran kemenhan Tahun 2013 tersebut. Mudah-mudahan saja KKIP dapat eksplisit istilah “kedaulatan” Kalaupun ada
.
sebesar Rp.77,7 T, komentar Bapak menanggung beban berat itu. beberapa pernyataan tentang “kedaulatan
anggaran sebesar itu idealnya berapa nasional” hanya terbatas pada bagian
untuk Inhan ? Import pesawat dan alat persenjataan mengingat dan menimbang. Tujuan RUU
Persoalan ini yang saya agak enggan canggih sering menjadi polemik, RUU Industri pertahanan itu sendiri dirumuskan
memberi komentar, apalagi kalau ujung- Inhan apakah menjawab polemik itu ? sebagai “untuk mewujudkan kemandirian
ujungnya hanya akan menyimpulkan Yang kerapkali menjadi polemik bukan dalam pemenuhan kebutuhan alat pera-
perlunya anggaran tambahan. Sekalipun persoalan substansial. Polemik itu pada latan dan jasa pemeliharaan untuk kepen-
kesimpulan seperti itu betul, pada akhir- umumnya terbatas pada masalah-masalah tingan strategis di bidang pertahanan dan
nya persoalan yang tidak kalah pentingnya dari mana impor itu didatangkan, siapa keamanan secara efektif, efisien, integratif
bukan semata-mata proporsi dari ang- yang menjadi perantara, dan urgensi dari dan inovatif” – tidak secara langsung
garan itu yang dialokasikan untuk industri impor itu sendiri. RUU Industri Pertahanan merujuk pada bagaimana kemampuan
pertahanan tetapi bagaimana alokasi yang tidak secara khusus dimaksudkan untuk pertahanan digunakan untuk menghadapi
tersedia, berapapun besarnya, dapat dike- menyelesaikan persoalan-persoalan ancaman-ancaman terhadap kedaulatan
lola secara efisien dan efektif; dan ini lebih seperti itu, sekalipun konon ada pasal yang Indonesia.
merupakan persoalan politik perencanaan mengatur keharusan ijin Menteri Perta- Dengan demikian, pertanyaan krusial
daripada persoalan manajemen. hanan bagi setiap orang.atau korporasi justru bagaimana mengisi kekosongan
Pada tataran programatik, pemerintah yang akan membeli alat pertahanan. Pasal antara saat ini dengan tahun 2030 itu,
harus memiliki, pertama, rencana (jangka itu secara implisit terkait dengan masalah yang kemugkinan besar jawabannya
panjang, menengah dan pendek) untuk “perantara” namun tetap bisa dipersoalkan terletak pada masalah kepemimpinan
,
memenuhi kebutuhan alat peralatan apakah pelaksanaannya bisa efektif. Sejauh nasional, koherensi antar kementerian
pertahanan, membangun dan mengem- menyangkut transfer teknologi, RUU terkait dengan “kedaulatan Indonesia” ,
bangkan industri pertahanan, menentukan Industri Pertahanan tampaknya memang dan sofistifikasi diplomasi politik maupun
teknologi dan produk yang akan dikem- cukup menjanjikan. Mudah-mudahan saja diplomasi pertahanan; dan bisa dipastikan
bangkan; kedua rincian tentang peneta- di kelak kemudian hari polemik itu akan masalah seperti itu tak mungkin dijawab
pan sistem, prosedur, dan kualitas serta lebih mengarah pada polemik tentang isu hanya dengan sebuah undang-undang
kelaikan produk dan/atau alat peralatan substantif daripada prosedural. seperti UU Industri Pertahanan. (**)
pertahanan, mekanisme pendanaan, pe-
ngendalian dan pengawasan penguasaan Ancaman kedaulatan Indonesia ter-
teknologi, maupun mekanisme pembi- kendala alat pertahanan dan senjata *** Kusnanto Anggoro, pengajar
naan, registrasi, dan sertifikasi industri yang kalah canggih dibanding Negara masalah-masalah strategi, keamanan
pertahanan; dan ketiga bertanggungjawab tetangga, komentar bapak berkaitan nasional, pertahanan dan diplomasi,
tentang promosi, pengendalian dan pen- dengan RUU Inhan ? serta hubungan internasional di
gawasan teknologi dan/atau produk yang Keandalan alat pertahanan dan senjata Universitas Indonesia, Universitas
dihasilkan. memang penting, namun hal itu juga Pertahanan Nasional, serta pengajar
Begitu pula halnya dengan para bukan satu-satunya masalah. Alat per- tamu di beberapa lembaga pendidikan
pengguna industri peratahanan. Mere- tahanan kita tidak cukup memadai untuk yang bernaung di bawah Kementerian
ka juga diharuskan menyusun rencana melindungi kedaulatanh Indonesia juga Pertahanan, Kementerian Luar Negeri
jangka panjang kebutuhan alat peralatan bukan barang baru. Bahkan menurut ren- maupun Markas Besar TNI, dapat
pertahanan, persyaratan operasional dan cana saja tidak sebelum 2019 kita mulai dihubungi melalui email: belanegari@
spesifikasi teknis kebutuhan alat pera- membangun kemampuan penangkalan. gmail.com ***
latan pertahanan. Kepemimpinan politik Kemungkinan besar baru sepuluh tahun
dari perumus kebijakan atas pelaksana setelah itu, kira-kira di penghujung 2030,

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |