Page 33 - MAJALAH 95

PENGAWASAN

disini,” jelasnya.
Fraud Prevention Mechanism me-
nempatkan peran auditor sebagai sentral
untuk melakukan pre-audit. Dalam kondisi
Indonesia saat ini keterlibatan BPK yang
mempunyai kapasitas untuk melakukan
audit sangat penting. Sebelum perenca-
naan yang telah disepakati dieksekusi, in-
stitusi terkait mengundang auditor untuk
melakukan pemeriksaan. “Sebelum diek-
sekusi dilihat dulu perencanaannya, tender
tidak boleh begini, tender bisa lebih murah
setelah temuan pre-audit. Itulah kenapa
kemudian di Inggris itu potensi kebocoran
untuk proyek olimpiade bisa ditekan sam-
pai 1 billion pounds karena peran pre audit
tadi,” kata politisi Fraksi PDIP ini.
Anggota Komisi III DPR RI Desmon J. Mahesa
Ia meyakini apabila kebijakan pre-
peraturan Dirjen nomor PER-22/PJ/2011. menerbitkan aturan kuota ekspor, izin audit diterapkan pada pelaksanaan proyek
Mantan Ketua Bapepam-LK ini mengaku ekspor sesuka hatinya. Ini harus diungkap,” Hambalang misalnya maka kebocoran
bangga karena menjadi institusi tingkat tandasnya. atau penggerogotan uang negara dapat
eselon I pertama yang merealisasikan dan dicegah sejak dini. Dengan pre-audit
secara kongkrit bisa mewujudkan whistle- Fraud Prevention Mechanism sistem tender yang tidak transparan
blower system menjadi suatu peraturan. Eva Kusuma Sundari yang juga ang- dapat dicegah, proposal bermasalah bisa
Apabila berhasil, tidak tertutup kemungki- gota Badan Akuntabilitas Keuangan dibongkar dan harus diperbaiki sebelum
nan akan menjadi acuan bagi unit/instansi Negara (BAKN) DPR RI memaparkan dilakukan eksekusi. Sebagai anggota
pemerintahan yang lain bahkan instansi hasil kunjungan kerjanya ke Australia BAKN ia akan memperjuangkan agar DPR
swasta. mendapat penjelasan tentang mekanisme dapat memberi ruang untuk menerapkan
“Whistleblowing System DJP adalah yang diyakininya lebih efektif dari pada mekanisme ini. Informasi yang diterimanya
bentuk kepedulian yang dipaksakan, terla- Whistleblowing System. Kebijakan yang mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar
hir dari upaya untuk membangun sebuah telah diterapkan di banyak negara maju yang saat ini menjabat Irjen Kemendibud
sistem yang mewajibkan individu-individu ini disebut Fraud Prevention Mechanism. telah mulai menerapkannya.
untuk saling peduli, saling koreksi dan Sistem ini dapat mengontrol dan mence- “Aku gembira ternyata Pak Haryono
saling mengingatkan demi keselamatan gah terjadinya kecurangan yang bermuara mantan anggota KPK yang sekarang ber-
institusi dalam hal ini DJP yang mem- pada korupsi, sejak dari proses perenca- tugas di Kemendikbud, telah mempraktek-
punyai peranan yang sangat penting naan. “Jadi sudah terendus pada tahap kan tender proyek besar harus dipreaudit
bagi negara. Sistem ini diharapkan dapat perencanaan, sebelum tender proyek dulu, artinya sudah ada preseden, ini
mencegah dan mengurangi pelanggaran dilakukan, bisa diketahui o bolongnya kemajuan,” demikian Eva. (iky)
yang terjadi, membentuk budaya baru DJP
yang korektif, serta meningkatkan kepatu-
han pegawai DJP yang pada akhirnya
diharapkan akan mendukung pencapaian
sasaran penerimaan pajak yang optimal,”
tandasnya.
Desmon berharap Ditjen Pajak
benar-benar dapat membuat lompatan
kemajuan dalam memberantas korupsi
dengan kebijakan baru ini. Ia meminta
KPK juga mendorong agar institusi terkait
sumber daya alam, minyak dan gas yang
menjadi sumber penting devisa negara
dapat segera menerapkan sistem ini. “Saya
baru berkunjung ke lapangan dan geram
ketika mendapat laporan seorang dirjen Dirjen Pajak Fuad Rahmani

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | |
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012