Page 38 - MAJALAH 95
P. 38

memberatkan dan lain sebagainya.
             Zulmiar  mengatakan,  perumahan
           murah  harus  memperhatikan  kelayakan
           huni, juga sangat dibutuhkan bagi para
           pekerja sektor non formal dan para PNS.
           “Perlu  ada  klasifikasi  jenjang  jabatan
           yang layak diberikan perumahan murah
           dan terjangkau tersebut dengan menar-
           getkan pada konsumen yang belum me-                                             Rumah tinggal yang tidak layak huni
           miliki rumah,”paparnya.           Syariah yang dapat menjamin konsistensi   REI) Setyo Maharso mengatakan, potensi
             Menurutnya,  perlu  dipikirkan  besa-  dan  komitmen  Badan  Pengelola  dalam   tabungan perumahan bisa mencapai Rp
           ran  kewajiban  iuran  bagi  kepemilikan   menjalankan  organisasinya  berdasarkan   23,5 triliun per tahun. Potensi tersebut di-
           perumahan yang terjangkau serta perlu-  prinsip syariah,”tambahnya.  dapat dengan asumsi pemberi kerja dan
           nya kepastian akan kesinambungan iuran                              pekerja menyisihkan iuran dan tabungan
           atau  pengembalian  iuran  bagi  peserta   Harapan Miliki Rumah     perumahan sama banyaknya.
           tapera yang putus ditengah jalan. “Ker-  Kehadiran  pembiayaan  perumahaan   “Namun,  hal  ini  harus  dikoordinasi-
           jasama  dengan  perbankan  serta  swasta   selama ini masih menggunakan sumber   kan dengan Apindo maupun Kadin, ter-
           menjadi  penting  dengan  prinsip  untuk   dana jangka pendek sehingga seringkali   kait  keikutsertaan  dalam  program  ini,”
           memberikan perumahan murah terjang-  terjadi missmatch maturity, melalui RUU   terangnya.
           kau dan layak huni,”jelasnya.     Tapera ini, diharapkan, tersedianya sum-  Potensi tabungan perumahan ini di-
             Dia  menambahkan,  pemerintah  ha-  ber  dana  murah  jangka  panjang  yang   dapat  dari  asumsi  sebanyak  50%  dari
           rus menjadi jembatan bagi kepentingan   salah satunya berasal dari tabungan pe-  jumlah angkatan kerja 2011 sebesar 111,3
           masyarakat  untuk  mendapatkan  rumah   rumahan rakyat.             juta ikut menabung.  Jumlah itu dikalikan
           yang murah dan terjangkau dengan tidak   “Dengan  program  ini  seluruh  ma-  dengan  pendapatan  per  kapita  sebesar
           mengesampingkan posisi dan peran per-  syarakat  dapat  memiliki  rumah,”  harap   US$  3.600  dan  besaran  iuran  sebesar
           bankan dalam usaha perumahan murah   Dirut PT BTN Iqbal Latanro saat diskusi di   1%. Dengan demikian, didapatkan dana
           terjangkau dan layak uni.         Jakarta baru-baru ini.            sebesar Rp 18 triliun.
             Pemerintah,  lanjutnya,  harus  mem-  Dia menjelaskan, program tabungan   Dengan iuran sebesar 1:1, maka akan
           perhatikan ketersediaan lahan, dana ban-  perumahan  ini  akan  mendorong  ma-  didapat Rp 23,5 juta setelah dikalikan fix
           tuan atau subsidi bagi jenis perumahan   syarakat  menabung,  sehingga  sebagian   income  sebesar  30%.  “Iuran  ini  hanya
           yang tentunya tidak akan memberatkan   dana  tersebut  bisa  digunakan  sebagai   diberlakukan kepada warga yang sudah
           anggaran negara dikemudian hari.  angsuran kepemilikan rumah. Secara        berpendapatan  dengan  peng-
             Sementara  Anggota  Fraksi  PPP  Di-  tidak  langsung,  dana  tabungan       hasilan di atas kena pajak,”
           myati  Natakusumah  saat  membacakan   itu  bisa  menjadi  sumber  pen-          tambah Setyo. (si)
           pandangan  mini  Fraksinya  mengatakan,   danaan  murah  jangka  pan-
           perlu  ada  pengaturan  yang  menjamin   jang perumahan. “Ini juga bisa
           bahwa pemanfaatan dana tersebut juga   menjadi dana jangka panjang,”
           dapat  dilakukan  melalui  sistem  sya-  papar dia.
           riah  sehingga  dengan  demikian  ada   S e m e n t a r a
           kewajiban  bagi  Badan  Pengelola  untuk   Ketua Umum De-
           bekerjasama dengan lembaga keuangan   wan   Pengurus
           syariah dalam rangka pembiayaan pem-  Pusat  Real  Estat
           bangunan perumahan rakyat.        Indonesia  (DPP
             Pada  pasal  32-34  diatur  mengenai
           struktur organisasi badan pengelola yang
           terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
           Namun  didalam  struktur  tersebut  tidak
           terdapat organ badan pengawas syariah
           padahal  kita  mengetahui  bahwa  Badan
           Pengelola juga menjalankan prinsip sya-                                            Dimyati Natakusumah (F-PPP)
           riah.  “Perlu  dibentuk  Badan  Pengawas




                                                                              | PARLEMENTARIA  |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43