Page 38 - MAJALAH 95
P. 38
memberatkan dan lain sebagainya.
Zulmiar mengatakan, perumahan
murah harus memperhatikan kelayakan
huni, juga sangat dibutuhkan bagi para
pekerja sektor non formal dan para PNS.
“Perlu ada klasifikasi jenjang jabatan
yang layak diberikan perumahan murah
dan terjangkau tersebut dengan menar-
getkan pada konsumen yang belum me- Rumah tinggal yang tidak layak huni
miliki rumah,”paparnya. Syariah yang dapat menjamin konsistensi REI) Setyo Maharso mengatakan, potensi
Menurutnya, perlu dipikirkan besa- dan komitmen Badan Pengelola dalam tabungan perumahan bisa mencapai Rp
ran kewajiban iuran bagi kepemilikan menjalankan organisasinya berdasarkan 23,5 triliun per tahun. Potensi tersebut di-
perumahan yang terjangkau serta perlu- prinsip syariah,”tambahnya. dapat dengan asumsi pemberi kerja dan
nya kepastian akan kesinambungan iuran pekerja menyisihkan iuran dan tabungan
atau pengembalian iuran bagi peserta Harapan Miliki Rumah perumahan sama banyaknya.
tapera yang putus ditengah jalan. “Ker- Kehadiran pembiayaan perumahaan “Namun, hal ini harus dikoordinasi-
jasama dengan perbankan serta swasta selama ini masih menggunakan sumber kan dengan Apindo maupun Kadin, ter-
menjadi penting dengan prinsip untuk dana jangka pendek sehingga seringkali kait keikutsertaan dalam program ini,”
memberikan perumahan murah terjang- terjadi missmatch maturity, melalui RUU terangnya.
kau dan layak huni,”jelasnya. Tapera ini, diharapkan, tersedianya sum- Potensi tabungan perumahan ini di-
Dia menambahkan, pemerintah ha- ber dana murah jangka panjang yang dapat dari asumsi sebanyak 50% dari
rus menjadi jembatan bagi kepentingan salah satunya berasal dari tabungan pe- jumlah angkatan kerja 2011 sebesar 111,3
masyarakat untuk mendapatkan rumah rumahan rakyat. juta ikut menabung. Jumlah itu dikalikan
yang murah dan terjangkau dengan tidak “Dengan program ini seluruh ma- dengan pendapatan per kapita sebesar
mengesampingkan posisi dan peran per- syarakat dapat memiliki rumah,” harap US$ 3.600 dan besaran iuran sebesar
bankan dalam usaha perumahan murah Dirut PT BTN Iqbal Latanro saat diskusi di 1%. Dengan demikian, didapatkan dana
terjangkau dan layak uni. Jakarta baru-baru ini. sebesar Rp 18 triliun.
Pemerintah, lanjutnya, harus mem- Dia menjelaskan, program tabungan Dengan iuran sebesar 1:1, maka akan
perhatikan ketersediaan lahan, dana ban- perumahan ini akan mendorong ma- didapat Rp 23,5 juta setelah dikalikan fix
tuan atau subsidi bagi jenis perumahan syarakat menabung, sehingga sebagian income sebesar 30%. “Iuran ini hanya
yang tentunya tidak akan memberatkan dana tersebut bisa digunakan sebagai diberlakukan kepada warga yang sudah
anggaran negara dikemudian hari. angsuran kepemilikan rumah. Secara berpendapatan dengan peng-
Sementara Anggota Fraksi PPP Di- tidak langsung, dana tabungan hasilan di atas kena pajak,”
myati Natakusumah saat membacakan itu bisa menjadi sumber pen- tambah Setyo. (si)
pandangan mini Fraksinya mengatakan, danaan murah jangka pan-
perlu ada pengaturan yang menjamin jang perumahan. “Ini juga bisa
bahwa pemanfaatan dana tersebut juga menjadi dana jangka panjang,”
dapat dilakukan melalui sistem sya- papar dia.
riah sehingga dengan demikian ada S e m e n t a r a
kewajiban bagi Badan Pengelola untuk Ketua Umum De-
bekerjasama dengan lembaga keuangan wan Pengurus
syariah dalam rangka pembiayaan pem- Pusat Real Estat
bangunan perumahan rakyat. Indonesia (DPP
Pada pasal 32-34 diatur mengenai
struktur organisasi badan pengelola yang
terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
Namun didalam struktur tersebut tidak
terdapat organ badan pengawas syariah
padahal kita mengetahui bahwa Badan
Pengelola juga menjalankan prinsip sya- Dimyati Natakusumah (F-PPP)
riah. “Perlu dibentuk Badan Pengawas
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |