Page 40 - MAJALAH 95

adalah untuk melaksanakan Konvensi Je-
newa Tahun 1949, baik itu dari Konvensi
I, Konvensi II, Konvensi III, atau protocol
tambahannya. Secara garis besar, kata
Anna, RUU Palang Merah ini bertujuan
untuk Ratifikasi, aksesi atau pengaturan
mengenai perlindungan kemanusiaan
dalam masa perang maupun masa
damai sesuai dengan Konvensi Jenewa
Tahun 1949 dan Protokol Tambahan.
Tujuan lainnya, tambah Anna, me-
ngatur mengenai gerakan Palang Merah
dan Bulan Sabit Merah untuk mencapai Rapat RUU Lambang Palang dengan Ketua PMI Jusuf Kalla
kegiatan-kegiatan kepalangmera-
han yang memiliki misi kemanusiaan tersebut maka, perlu memperjelas me- untuk menggunakan salah satu lambing
berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang ngenai posisi Indonesia dalam melaku- diantara lambang yang diakui, yaitu
diakui gerakan Palang Merah dan Bulan kan aksesi Konvensi-Konvensi Jenewa Palang Merah, Bulan Sabit Merah, atau
Sabit Merah International, mengatur 1949 dan Protokol-Protokol Tamba- Kristal Merah,”ujar Anna.
mengenai satu perhimpunan nasional hannya, serta perlu memetakan dan Berdasarkan pertimbangan tersebut,
di Indonesia, dan mengatur mengenai mengkaji substansi Protokol Tambahan terang Anna, maka perlu perumusan
lambing serta penggunaan lamang apa saja yang dapat dilakukan aksesi peraturan mengenai lambang Palang
Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. sesuai dengan kepentingan nasional Merah sebagai lambang resmi yang
“Berkaitan dengan RUU tentang Indonesia,”jelas Politis dari Partai Ke- digunakan Indonesia baik oleh tenaga
Palang Merah tersebut, terdapat bangkitan Bangsa ini. kesehatan militer maupun perhimpunan
beberapa persoalan yang memerlukan Pembahasan lebih mendalam juga nasional Palang Merah, Pengaturan
masukan dan penggalian data yang ada pada Lambang Palang Merah, mengenai bentuk lambang Palang
lebih mendalam mengenai Ratifikasi menurut Anna, berdasarkan Konvensi Merah yang digunakan oleh Indonesia,
atau Aksesi Konvensi-Konvensi Jenewa Jenewa 1949, Protokol Tambahan, dan serta pengaturan mengenai lambang
1949, Lambang Palang Merah, Penggu- Aturan/Kesepakatan Federasi Interna- Palang Merah sebagai tanda pelindung
naan Lambang Palang Merah, Perhimpu- tional Perhimpunan Palang Merah dan dan tanda pengenal.
nan Nasional Palang Merah, Larangan, Bulan Sabit Merah (International of Red Anna menambahkan, dalam RUU
Ketentuan Sanksi, serta Pokok Persoalan Cross and Red Crescent Societies/IFRC) ini nantinya perlu dilakukan perumusan
lain,”jelas Anna yang juga Wakil Ketua dan Komite International Palang Merah mengenai larangan dalam penggunaan
Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. (International Committee of the Red lambang Palang Merah dan Bulan Sabit
Lebih lanjut ia menambahkan, salah Cross/ICRC) diatur mengenai lambing Merah untuk keuntungan tertentu se-
satu dasar melakukan penyusunan RUU gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit perti keuntungan militer dan kepenti-
tentang Palang Merah ini adalah adanya Merah. ngan komersial suatu produk barang
Konvensi Jenewa 1949 dan Indonesia “Pada satu negara hanya diakui dan jasa.
memang telah melakukan aksesi ter-
hadap konvensi-konvensi Jenewa 1949
dengan UU No.59 Tahun 1958 tentang Ketua PMI Jusuf Kalla (tengah) saat mengikuti rapat di DPR RI
Pengesahan Konvensi-Konvensi Jenewa
1864.“Setelah melakukan aksesi, pada
kesempatan international selanjutnya
disepakati adanya tiga Protokol Tamba-
han yang sampai saat ini belum di aksesi
oleh Indonesia,”tegasnya.
Ia menambahkan, pada saat ini UU
No.59 Tahun 1958 sudah tidak sesuai
lagi dengan dinamika hukum dan ma-
syarakat, disamping itu, Indonesia juga
belum melakukan aksesi terhadap Proto-
kol Tambahan, baik Protokol Tambahan
I, II, dan III. “Berdasarkan pertimbangan

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 1