Page 39 - MAJALAH 95

LEGISLASI

RUU Tentang

Lambang Palang Merah

Dorong Misi Kemanusiaan

ambang Palang Merah diadopsi prensi Jenewa tahun 1949 yang mela- han III ada satu lambang lagi yang diakui
oleh negara-negara dalam sebuah hirkan Konvensi Jenewa tahun 1949. dan dilindungi, yaitu Kristal Merah.
Ltraktat international yakni de- Indonesia merupakan salah satu negara Lambang Kristal Merah ini, sampai saat
ngan lahirnya Konvensi Jenewa Tahun yang turut serta dalam Konvensi Jenewa ini hanya digunakan oleh Israel.
1864 tentang Perbaikan Keadaan Bagi tahun 1949 yang mengatur mengenai Implementasi atas turut sertanya
Prajurit yang luka dan yang sakit dalam Perlindungan Korban Perang (inter- negara Republik Indonesia dalam
pertempuran di darat, dimana lambang national convention for Protection of Konvensi Jenewa Tahun 1949. Negara
tersebut di tetapkan sebagai tanda Victims of War). Konvensi tersebut sudah RI mempunyai kewajiban hukum untuk
pelindung bagi siapapun yang bertugas diratifikasi berdasarkan UU No 59 Tahun merealisasikan isi ketentuan Konvensi
dalam kegiatan bantuan kemanusiaan 1958 tentang ikut sertanya Negara Jenewa Tahun 1949 ke dalam badan
pada masa perang. Selanjutnya, selain Republik Indonesia dalam keempat Kon- hukum nasional, Ketentuan tersebut
penggunaan Lambang Palang Merah, vensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. mengenai pengaturan lebih lanjut,
penggunaan Lambang Bulan Sabit Dalam Konvensi Jenewa tersebut, khususnya berkaitan dengan peng-
Merah, dan Lambang Singa dan Ma- dinyatakan bahwa pihak-pihak peserta gunaan salah satu dari ke dua lambing
tahari sebagai symbol-simbol bantuan berkewajiban untuk menghormati dan yang dikenal, diakui dan dilindungi oleh
dan perlindungan bagi korban konflik menjamin penghormatan atas Kon- Konvensi Jenewa Tahun 1949.
bersenjata yang telah pula digunakan vensi Jenewa Tahun 1949 dalam segala Salah satu prinsip yang harus
oleh beberapa negara. keadaan. Konvensi Jenewa Tahun 1949 diperhatikan oleh setiap negara peserta
Hal tersebut menjadi suatu topik secara garis besar mengatur tentang Konvensi Jenewa Tahun 1948 yakni
diskusi dalam sebuah konprensi kewajiban-kewajiban yang harus ditaati prinsip kesatuan (unity). Prinsip kesatuan
diplomatic tentang kemanusian yang oleh negara peserta, khususnya untuk ini mengatur bahwa tiap negara hanya
akhirnya diangkat memberikan perlindungan dan mem- boleh menggunakan salah satu saja
dalam kon- perlakukan para korban/tawanan perang dari kedua lambang tersebut, Lambang
sesuai dengan hukum humaniter yang Palang Merah atau Lambang Bulan Sabit
berlaku. Disamping itu, mewajibkan pula Merah. Hal ini diatur di dalam Konvensi
untuk memberikan perlindungan dan Jenewa 1949, resolusi-resolusi hasil
penghormatan terhadap orang-orang, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit
badan-badan, dan fasilitas-fasilitas lain Merah, serta hukum nasional masing-
seperti bangunan yang digunakan untuk masing negara peserta Konvensi Jenewa.
misi kemanusian. Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja)
Dalam rangka menyukseskan misi Rancangan Undang-Undang (RUU) Lam-
kemanusiaan tersebut, orang-orang, bang Palang Merah Anna Mu’awanah (F-
badan-badan, dan fasilitas-fasilitas PKB) beberapa waktu lalu, mengatakan,
yang perlu mendapatkan perlindungan, RUU tentang Lambang Palang Merah
termasuk para petugas misi kemanu- merupakan salah satu RUU yang menjadi
siaan perlu diberikan tanda-tanda atau Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
lambing-lambang yang dapat dikenali RUU Prioritas Tahun 2012, dan RUU ini
oleh para pihak yang bersengketa agar sudah sangat diperlukan mengingat
mereka tidak diganggu atau diserang untuk melaksanakan kegiatan kemanu-
keberadaannya. siaan negara membentuk perhimpunan
Tanda-tanda atau lambang-lambang nasional yang menggunakan lambang
tersebut pada saat ini yang dikenal, palang merah sebagai tanda pelindung
diakui dan dilindungi oleh Konvensi dan tanda pengenal.
Jenewa hanya ada dua macam, yaitu Menurut Anna, pengaturan menge-
Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit nai gerakan Palang Merah dan lambang-
Ketua Panja RUU Lambang Palang Merah Anna Mu’awanah Merah. Namun, dalam Protokol Tamba- nya didalam suatu UU pada dasarnya

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |