Page 32 - MAJALAH 95

Whistleblowing System,

Selamat Datang

Agen Antikorupsi Baru

ntuk kesekian kalinya aparat KPK menunggu. juga, temannya sendiri yang mengawasi
menangkap tangan pegawai pajak “Jadi penangkapan pegawai pajak itu secara melekat, jadi mendorong hadirnya
Uyang tengah menerima segepok sebenarnya bukan prestasi KPK tapi hasil agen-agen antikorupsi baru,” paparnya.
uang suap. Kasus terakhir adalah penang- bersih-bersih oleh para pembisik di Ditjen Anggota Komisi III Desmon J. Mahesa
kapan AS Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pajak. Ini bagus ya dan perlu terus dikem- mengingatkan sebelum diterapkan lebih
Pratama Bogor yang diduga menerima Rp. bangkan untuk memberantas budaya jauh di kantor atau lembaga negara lain
300 juta atas layanan khususnya menga- korupsi di negeri ini,” tandasnya kebijakan yang telah dijalankan KPK
tur tagihan pajak yang jelas merugikan Pemerintah menurutnya patut dan Ditjen Pajak ini harus dipersiapkan
penerimaan keuangan negara. mendalami metode ini, memperbaiki, dengan baik. Baginya penyakit korupsi
Sebelumnya publik tentu masih ingat melakukan modifikasi apabila dipandang menjadi kronis karena persoalan sistem,
beberapa nama pegawai pajak lain yang perlu dan menerapkannya di institusi untuk menggerusnya perlu sistem yang
juga tersangkut kasus sama seperti Tommi, atau lembaga negara lain. Publik patut didukung aturan perundang-undangan
Dhana serta Gayus Tambunan. Ketika mempertanyakan komitmen pemerintah dan anggaran yang layak. Jangan sampai
publik rame-rame menuding Dirjen Pajak apabila terobosan yang cukup baik ini karyawan melapor hanya berdasarkan
Fuad Rahmani atas rentetan penangkapan tidak digunakan optimal terutama untuk kecemburuan atau iri pada koleganya.
itu, ia malah menunjukkan antusiasme. menyelamatkan uang negara disektor “Sistem ini harus didukung aturan
“Penangkapan yang dilakukan KPK, yang beresiko seperti Mahkamah Agung, yang jelas, dasar hukum apa, anggaranya
menunjukkan indikasi kuat telah berjalan- BPN atau di lembaga pen- bagaimana. Kalau beres, kita di DPR pasti
nya sistem whistleblower. Dengan sistem egakan hukum. dukung, jangan sampai sistem ini
ini masyarakat termasuk aparat pajak “Saya akan usulkan malah mengakibatkan pembo-
bisa melaporkan jika ada indikasi pen- sistem ini juga diterap- rosan uang negara,” kata mantan
yimpangan. Laporan akan ditindaklanjuti kan di DPR, mungkin aktivis mahasiswa ini.
dalam hal ini oleh dan tim KPK, hasilnya bisa dilakukan lewat Fuad Rahmani menjelaskan
penangkapan ini,” demikian penjelasan revisi UU MD3 nantinya. kebijakan Whistleblowing Sys-
Eva Kusuma (F-PDIP) kepada wartawan Whistleblowing System tem berlandaskan
baru-baru ini. ini tidak akan merusak
Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma efektifitas kerja,
Sundari menyambut baik upaya bersih- karena orang
bersih Ditjen Pajak bekerja sama dengan jadi berhati-
KPK dengan memanfaatkan para pembisik hati dalam
internal yang bisa dikatakan pejuang bekerja. Ada
antikorupsi. Ia mencatat sebenarnya lang- indah-
kah ini pertama kali diberlakukan secara nya
internal oleh KPK. Dengan sistem whistle-
blower ini setiap karyawan didorong untuk
melapor apabila mencurigai koleganya
melakukan penyimpangan. Menggunakan
jaringan komputer kantor yang diproteksi,
sang agen antikorupsi ini melaporkan
dugaan pelanggaran serta data-data
pendukung. Rahasia pelapor dijamin, bah-
kan kalau laporan terbukti benar reward
berupa bonus dan kenaikan pangkat telah Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari

| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |