Page 25 - MAJALAH 95
P. 25

SUMBANG  SARAN





                                                                               utama, penunjang dan pendukung atau
                                                                               yang lebih spesifik, seperti industri alat
                                                                               utama, industri komponen utama/penun-
                                                                               jang, industri komponen dan atau suku
                                                                               cadang serta industri bahan baku. Masalah
                                                                               ini juga akan berujung pada persoalan
                                                                               klusterisasi industri mulai dari industri
                                                                               bahan baku sampai dengan industri alat
                                                                               utama.
                                                                                  Sekedar catatan kecil, perlu kepastian
                                                                               tenggat, misalnya 6 -12 bulan, kapan
                                                                               seluruh ketentuan derifatif dari UU harus
                                                                               diselesaikan. Praktek birokrasi selama
                                                                               ini menunjukkan bahwa aturan-aturan
                                                                               pelaksana seperti itu bisa memakan waktu
                                                                             foto:galery militer indonesia  sekedar produk legislasi tetapi tidak dapat
                                                                               relatif lama, menjadikan UU tidak lebih dari
                                                                               dilaksanakan secara efektif. Pergantian
                                                                               pucuk pimpinan di tingkat kementerian
                                                                               mudah-mudahan tidak mengganggu


           mal menunjukkan adanya konvergensi                                  tenggat itu; demikian pula halnya dengan
           tentang perlunya pengaturan industri
           pertahanan dalam bentuk UU.
             Dari segi substansi, RUU Industri
           Pertahanan bisa diperdebatkan; dan saya
           yakin dalam pembicaraan di DPR masih
           akan terjadi berbagai penyempurnaan.
           Perjalanan draf RUU sendiri menunjuk-
           kan betapa sulitnya merumuskan RUU
           tersebut. Dari nama atau judulnya saja
           telah terjadi beberapa perubahan, mulai
           dari “RUU Revitalisasi Industri Strategis”  ,
           “RUU Industri Pertahanan dan Keamanan”
           sampai yang terakhir RUU Industri Per-
           tahanan” Istilah yang disebut paling akhir,
                 .
           “Industri Pertahanan” cukup memadai,
                          ,
           minimal untuki memastikan bahwa RUU
           tidak hanya akan menjadi pijakan untuk                                                              foto:mik-news.blogspot.com
           rivitalisasi industri strategis saja atau tidak
           perlu mengaitkannya dengan fungsi ke-
           amanan dalam negeri yang pada umum-
           nya berujung pada instansi POLRI. Saya
           kira, kita memang tak perlu terjebak dalam   yang digunakan dalam perundangan lain   pergantan personil yang berada di
           diskusi tentang “pertahanan” dan/atau “ke-  yang langsung atau tidak terkait dengan   bawahnhya, yang khususnya di kemen-
           amanan” seperti lebih sering diasosiasikan   industri pertahanan, sinkronisasi antar   terian pertahanan, pergantian personil itu
           dengan TNI dan/atau POLRI, namun lebih   pasal, maupun konsistensi terminologi.   kerapkali lebih cepat dibanding kemen-
           pada isu-isu substantif.          Dua yang disebut terdahulu merupakan   terian-kementerian lain.
             Bahkan dari segi substansi sistem per-  persoalan wajar, selalu terjadi dalam setiap
           senjataan sebagai pilar penting dan opera-  pembahasan rancangan undang-undang.   Apakah ke depan RUU ini akan dapat
           tif dari pertahanan sekalipun, tentu masih   Yang disebut terakhir, konsistensi termi-  menjadi solusi kemandirian Alat
           banyak yang dapat dibicarakan, khususnya   nologi, agak lebih rumit, misalnya saja   Utama Sistem Senjata (Alutsista) ?
           tentang harmonisasi dengan terminologi   apakah akan digunakan istilah industri   Harapan saya bisa, dan saya kira itu


            | PARLEMENTARIA |  Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30