Page 25 - MAJALAH 95
P. 25
SUMBANG SARAN
utama, penunjang dan pendukung atau
yang lebih spesifik, seperti industri alat
utama, industri komponen utama/penun-
jang, industri komponen dan atau suku
cadang serta industri bahan baku. Masalah
ini juga akan berujung pada persoalan
klusterisasi industri mulai dari industri
bahan baku sampai dengan industri alat
utama.
Sekedar catatan kecil, perlu kepastian
tenggat, misalnya 6 -12 bulan, kapan
seluruh ketentuan derifatif dari UU harus
diselesaikan. Praktek birokrasi selama
ini menunjukkan bahwa aturan-aturan
pelaksana seperti itu bisa memakan waktu
foto:galery militer indonesia sekedar produk legislasi tetapi tidak dapat
relatif lama, menjadikan UU tidak lebih dari
dilaksanakan secara efektif. Pergantian
pucuk pimpinan di tingkat kementerian
mudah-mudahan tidak mengganggu
mal menunjukkan adanya konvergensi tenggat itu; demikian pula halnya dengan
tentang perlunya pengaturan industri
pertahanan dalam bentuk UU.
Dari segi substansi, RUU Industri
Pertahanan bisa diperdebatkan; dan saya
yakin dalam pembicaraan di DPR masih
akan terjadi berbagai penyempurnaan.
Perjalanan draf RUU sendiri menunjuk-
kan betapa sulitnya merumuskan RUU
tersebut. Dari nama atau judulnya saja
telah terjadi beberapa perubahan, mulai
dari “RUU Revitalisasi Industri Strategis” ,
“RUU Industri Pertahanan dan Keamanan”
sampai yang terakhir RUU Industri Per-
tahanan” Istilah yang disebut paling akhir,
.
“Industri Pertahanan” cukup memadai,
,
minimal untuki memastikan bahwa RUU
tidak hanya akan menjadi pijakan untuk foto:mik-news.blogspot.com
rivitalisasi industri strategis saja atau tidak
perlu mengaitkannya dengan fungsi ke-
amanan dalam negeri yang pada umum-
nya berujung pada instansi POLRI. Saya
kira, kita memang tak perlu terjebak dalam yang digunakan dalam perundangan lain pergantan personil yang berada di
diskusi tentang “pertahanan” dan/atau “ke- yang langsung atau tidak terkait dengan bawahnhya, yang khususnya di kemen-
amanan” seperti lebih sering diasosiasikan industri pertahanan, sinkronisasi antar terian pertahanan, pergantian personil itu
dengan TNI dan/atau POLRI, namun lebih pasal, maupun konsistensi terminologi. kerapkali lebih cepat dibanding kemen-
pada isu-isu substantif. Dua yang disebut terdahulu merupakan terian-kementerian lain.
Bahkan dari segi substansi sistem per- persoalan wajar, selalu terjadi dalam setiap
senjataan sebagai pilar penting dan opera- pembahasan rancangan undang-undang. Apakah ke depan RUU ini akan dapat
tif dari pertahanan sekalipun, tentu masih Yang disebut terakhir, konsistensi termi- menjadi solusi kemandirian Alat
banyak yang dapat dibicarakan, khususnya nologi, agak lebih rumit, misalnya saja Utama Sistem Senjata (Alutsista) ?
tentang harmonisasi dengan terminologi apakah akan digunakan istilah industri Harapan saya bisa, dan saya kira itu
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |

