Page 9 - MAJALAH 95

PESAN PIMPINAN

berbagai permasalahan bangsa tersebut, merumuskan dan menyusun APBN sehingga semua yang sudah direncanakan
DPR harus mengarahkan semua keputusan yang berpihak kepada rakyat, antara dengan baik dalam legislasi dan dalam
dan kebijakannya ke arah yang lebih lain program-program pro-rakyat untuk alokasi anggaran, dapat berjalan sesuai
berpihak kepada kepentingan pemecahan mengangkat harkat-martabat masyarakat dengan yang seharusnya.
persoalan yang sedang dihadapi bangsa yang sangat miskin dan masih miskin, Mengingat DPR terdiri dari unsur
dan negara. Produk legislasi, kebijakan khususnya kepada mereka yang belum partai politik, maka Partai Politik juga harus
anggaran, dan peran DPR dalam merasakan kue pembangunan nasional. mengambil peran dan tanggungjawab
menjalankan fungsi pengawasan terhadap Disamping itu, upaya penanggulangan terhadap semua kadernya yang ditugaskan
kinerja Pemerintah wajib berpihak kepada kemiskinan harus juga diarahkan pada di DPR, agar menjadi bagian dari solusi
kepentingan rakyat. human capability. Elemen dasar human terhadap permasalahan bangsa.
Dalam bidang legislasi, DPR harus capability adalah pendidikan yang
dapat menghasilkan UU yang benar- memainkan peran sentral dalam mengatasi Makna Kemerdekaan
benar “berkualitas” bagi rakyat, dan bukan masalah kemiskinan. Dengan pendidikan Hari kemerdekaan merupakan hari
hanya mengejar “kuantitas” semata. yang baik, setiap orang memiliki bekal yang sangat bersejarah dalam proses
Meskipun sering tidak memenuhi target pengetahuan dan ketrampilan, mempunyai perjalanan suatu bangsa. Oleh karenanya,
Prolegnas, sebenarnya banyak UU yang pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan berbagai acara dan kegiatan dilakukan
sudah dihasilkan selama periode 2011- menjadi lebih produktif sehingga dapat untuk menyambut dan merayakan hari
2012 ini amat berpihak langsung kepada meningkatkan pendapatan. yang sangat sakral tersebut. Tentunya
kepentingan rakyat, antara lain: UU tentang Dengan demikian, pendidikan dapat sebagai bagian dari lembaga negara yang
penanganan Fakir miskin; UU tentang memutus mata rantai kemiskinan dan keberadaannya diatur dalam konstitusi,
Bantuan Hukum; UU tentang Perumahan menghilangkan permasalahan sosial DPR mempunyai peran besar di dalam
Rakyat; UU tentang Zakat; UU tentang untuk kemudian meningkatkan kualitas mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.
Siste Peradilan anak; UU tentang Badan hidup dan mewujudkan kesejahteraan Tetapi dalam usia kemerdekaan yang ke-
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai masyarakat. Persoalan saat ini, walaupun 67, peran dalam mengisi kemerdekaan
pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial biaya pendidikan gratis khususnya wajib telah tercederai oleh ulah sebagian oknum
Nasional dan lain sebagainya. belajar 9 tahun, namun akses untuk yang telah mencederai perasaan rakyat,
Namun harus diakui secara jujur, masih mendapatkan pendidikan itu sendiri dengan tindakan korup yang merugikan
banyak pula UU yang mengakibatkan seringkali tidak terjangkau. Demikian pula kepentingan rakyat dan telah mencoreng
alokasi distribusi sumberdaya ekonomi untuk tahun 2013 dengan wajib belajar 12 DPR sebagai lembaga terhormat.
tidak dinikmati oleh rakyat dan bahkan tahun, yang perlu diperhatikan hendaknya Hasil survey dari beberapa lembaga
menimbulkan konflik sosial di masyarakat, adalah fasilitas pendidikan yang murah dan survei yang cukup kredibel, tahun ini
tentunya ini harus menjadi perhatian mudah dijangkau oleh masyarakat. DPR dicitrakan sebagai lembaga korup.
anggota DPR untuk secara terus- Dalam bidang pengawasan, DPR harus Walaupun citra tersebut merupakan
menerus melakukan perubahan dan benar-benar mengawasi kinerja Pemerintah persepsi publik karena pemberitaan media
penyempurnaan. sehingga fungsi check and balances antar- yang sedemikian masif dan tidak berimbang
Dalam bidang anggaran, DPR harus lembaga negara benar-benar tercipta, atas beberapa kejadian, dimana oknum
foto:teresiaprahesti.wordpress.com foto:en.wikipedia.org

foto:en.indonesiainfrastructurenews.com
Pembangunan diberbagai sektor seperti pedesaan, pariwisata dan insfrastruktur

1
1

10 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 | 11
10 | PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
|
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
95

P
ARLEMENT

Edisi