Page 6 - MAJALAH 95

Tanggapan DPR RI:

1. Bahwa permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri) dan Komisi III DPR RI (bidang Kepolisian), serta Anggota DPR RI Dapil Maluku Utara (FPD, FPG,
dan FPDIP) untuk diketahui.
2. Komisi III sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum terkait kasus itu, baik dengan pihak
perusahaan (PT. MMC) maupun Pemda Morotai dan DPRD Kab. Morotai.

Tanggapan Sonimin dkk

Terhadap Pemotongan Gaji
Secara Paksa

onimin dkk (Purnawirawan TNI-Polri dan PNS Dephankam) melaporkan bahwa hak konstitusional
yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak
Sazasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk pemotongan gaji secara
paksa setiap bulannya sebesar 4,75%.
Bahwa ketentuan potongan 4,75% setiap bulan “secara paksa” tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a Keppres No.8 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang
mekanisme dan pengelolaannya dengan alasan untuk membayar pensiun para pemohon padahal pensiun
dibiayai oleh Negara melalui APBN.
Bahwa ketentuan dalam kedua Keppres tersebut bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, yakni
Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan UU, dan tidak
boleh diatur dan ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan bertentangan juga dengan Pasal 28 H ayat (4)
UUD 1945 dan hak-hak konstitusional lainnya sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional
Pelapor, oleh karena itu kedua Keppres tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Pelapor mohon agar :
a. Dibentuk UU Pengembalian Nilai Tunai sebagaimana dimaksud dan diumumkan dalam berita negara
b. Dilakukan revisi atas Keppres No.8 Tahun 1997 dan Keppres No. 56 Tahun 1974 beserta UU yang
mendasari
c. Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Keppres tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya

Tanggapan DPR RI
1. Surat Pelapor merupakan aspirasi atau masukan terkait kepegawaian, kiranya dapat disampaikan
ke Komisi II DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI juga diteruskan kepada Wakil Ketua DPR RI bidang
Korpolkam dan Anggota DPR RI dari Dapil Jabar X (PAN, Gerindra, PDIP, Demokrat, dan PKS).
2. Surat kepada Pelapor, ucapan terima kasih atas aspirasinya.

| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
|
ARIA |
| PARLEMENTARIA Edisi 95 TH. XLII, 2012 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 94 TH. XLII, 2012 | |
|

Edisi 94
P
| PARLEMENTARIA | Edisi 95 TH. XLII, 2012
ARLEMENT