Page 29 - MAJALAH 65

LEGISLASI

RUU Pemilihan Presiden: Perdebatan RUU Pilpres semakin
menarik kita ikuti, terutama pasal-
pasal tentang syarat-syarat calon
SOLUSI HADAPI KRISIS Presiden maupun wacana calon
independen. Pada RDPU 7 April
lalu, muncul usulan menarik dari
KEPEMIMPINAN NASIONAL mayoritas anggota Pansus RUU
Pilpres, menyangkut RUU ini, mereka
mengusulkan adanya semacam debat
calon presiden yang memapartkan
RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) merupakan salah satu program visi dan misi secara terukur
sehingga masyarakat dapat
RUU Paket Politik yang sangat ditunggu-tunggu oleh
memutuskan pilihannya secara lebih
seluruh Fraksi yang ada di DPR dan masyarakat Indonesia. cermat dan sesuai dengan hati nurani.
Melalui RUU ini syarat dan ketentuan seorang Calon Fraksi Partai Golkar, PKS, PIDP
Presiden baik dari Partai maupun mencuatnya wacana dan fraksi lainnya menginginkan
calon indepeden menjadi perdebatan hangat ditengah pasangan calon Presiden dan Wapres
melakukan debat dengan penjabaran
masyarakat Indonesia.
program secara detail dan terukur,
bukan hanya penjabaran visi dan misi
erbagai kepentingan, Konstitusi, namun Komisi III DPR saja. Kemudian debat tersebut harus
dukungun maupun selaku kuasa Hukum DPR telah didokumentasikan sehingga dapat
perdebatan terhadap isi menolak permohonan uji materiil diminta pertanggungjawabkan setelah
pasal dalam RUU tersebut. Dengan alasan uji materi menjalani jabatannya.
BPilpres, seolah-olah hanya untuk membatalkan norma “Saya sangat menyetujui adanya
mencerminkan konstelasi politik di dalam UU yang bertentangan dengan debat pasangan calon presiden dan
DPR dan masyarakat kita. Disatu sisi konstitusi. wapres dan timnya secara lengkap
masyarakat menginginkan perubahan “Sedangkan syarat domisili dan dengan program yang detail dan
kepemimpinan nasional namun disisi syarat non-partai bukan norma terukur tidak hanya visi dan misi
lain, bangsa Indonesia sedang berkekuatan hukum tetap yang diatur saja,”tegas Agun Gunanjar dari Partai
menghadapi krisis kepemimpinan dalam UU tersebut,”terang Ketua Golkar.
nasional. Generasi muda Indonesia DPR Agung Laksono menanggapi Menurutnya, hasil debat tersebut
terkesan lamban dalam merespon judicial review tersebut. harus didokumentasikan sehingga
harapan dari masyarakat Indonesia Agung juga mengharapkan, dapat diminta
Oleh karena itu, RUU Pilpres judicial review tidak akan pertanggungjawabannya setelah
sangat penting dalam mengakomodasi menghambat agenda pemilu yang menjalankan jabatannya.
regenerasi kepemimpinan nasional pentahapannya sudah dimulai. Pada Sementara, Pataniari Siahaan dari
dan menjawab tuntutan jaman yang bulan Juli yang akan datang, KPU PDIP mengatakan, visi dan misi
semakin berat ini. Misalnya, tingginya telah menetapkan dimulainya masa masih kurang karena itu, seyogyanya
harga Minyak dunia hingga mencapai kampanye sampai dengan awal april dapat diberikan gambaran mengenai
135 dollar perbarel yang 2009 mendatang. Rancangan APBN-nya, ini sangat
menyebabkan tekanan bagi APBN, RUU Paket Politik lainnya seperti, diperlukan dalam
dan daya beli masyarakat Indonesia. RUU Pilpres, RUU Susunan dan mengkomunikasikan programnya
Hal ini merupakan tantangan Kedudukan DPR, DPRD, dan DPD antara eksekutif dengan DPR. Dia
pemimpin nasional kedepan guna saat ini sedang dikebut mengatakan, perlu segera disusun visi
mencari solusi-solusi alternatif dalam penyelesaiannya di DPR. Bahkan dan misi dalam 5 tahun kedepan dan
mensejahterakan rakyat Indonesia DPR memprioritaskan kedua RUU mengenai gambaran programnya.
sesuai amanat dari UUD 1945. ini menjadi RUU prioritas pada masa
Kita patut berbangga dengan sidang IV tahun 2007-2008. Syarat Sarjana dan umur Mencuat
selesainya dua UU Paket Politik Nantinya diharapkan keempat RUU Pada RDP (26/3) lalu, mencuat
lainnya dari 4 RUU Paket Politik yang Paket Politik tersebut dapat menjadi perlu adanya persyaratan sarjana bagi
disiapkan, antaranya UU Parpol dan pijakan pemerintah dan masyarakat calon presiden. Misalnya, Fraksi PKS,
UU Pemilu Namun, pada dalam menata dunia perpolitikan di melalui anggotanya, Almuzammil
perjalanannya, UU No. 10 tahun Indonesia dan bersifat mengikat Yusuf menilai, pemberlakuan syarat
2008 tentang Pemilu, mengalami untuk seluruh warga Negara. sarjana untuk calon presiden sangat
Judicial Review di Mahkamah Konstelasi politik terkait diperlukan guna menjawab

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 29