Page 27 - MAJALAH 65

ANGGARAN

memaklumi sikap tersebut. “Mereka Salah satu upaya yang telah RI pun sudah meminta pemerintah
bersikap demikian karena mereka dilakukan pemerintah yaitu membuat mapping pemberlakukan
belum mengetahui secara persis memberikan rekomendasi terhadap regionalisasi tarif.
permasalahannya, “ imbuh Gustti. enam wilayah untuk segera Senada dengan M. Zubair, Wakil
Gusti berharap dengan berakhirnya diterapkan tarif listrik regional, Ketua Komisi VII dari Fraksi PDI-P
masa jabatan Direktur yang setelah Tarakan dan Batam. Sonny Keraf berpendapat
sekarang, dan digantinya Direktur Kebijakan ini dinilai akan mampu regionalisasi tarif diharapkan mampu
PT. PLN dengan yang barus maka mengurangi beban subsidi listrik. sedikit menyelesaikan permasalah
proses restrukturisasi PT. PLN Keenam wilayah tersebut adalah subsidi listrik yang selalu pelik setiap
tersebut akan berjalan dengan lancar. Jakarta, Bangka-Belitung, Bali, tahunnnya. “Ini bentuk dari
Kalimantan Selatan, Kalimantan desentralisasi PLN,” tegasnya.
Efisien dan Transparan Barat dan Sulawesi Selatan. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan
Namun anggota Komisi VII DPR “Pemilihan daerah-daerah Energi DESDM J. Purwono dalam
RI dari Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) M. Zubair
mengingatkan upaya pembenahan di
sektor ketenagalistrikan oleh
pemerintah hendaknya tidak hanya
berhenti pada restrukturisasi di
tubuh PT. PLN.
“Sebab masalah penyediaan
energi listrik selalu dihadapkan pada
persoalan bagaimana pemerintah
mampu menyediakan tenaga listrik
dalam jumlah yang cukup, merata,
berkualitas dan dengan harga yang
wajar, efisien dan transparan guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat, “
tegasnya.
Karenanya, anggota DPR RI dari
daerah pemilihan Jawa Timur ini
berpendapat, penyediaan energi
listrik harus menganut asas manfaat,
keadilan, berkelanjutan, menjamin
kelestarian fungsi lingkungan,
keamanan dan keselamatan serta
menganut prinsip efisiensi.
“Untuk itu dalam salah satu
kegiatan pengawasan yang kita
lakukan terhadap PLN, kita selalu
memantau besaran losses tiap
tahunnya, “ terang Zubair.
Namun ironisnya, lanjut Zubair,
di lain sisi Indonesia dihadapkan
pada kenyataan dukungan anggaran
untuk melakukan subsidi listrik yang Mahadi Sinambela Anggota Komisi VII (Fraksi Partai Golkar). foto: sw
kurang memadai.
“APBN kita tidak mampu jika
harus terus menerus menanggung
subsidi listrik sebesar itu. Oleh sebab tersebut sebagai wilayah yang raker dengan Komisi VII
itu saat ini pemerintah dan DPR RI menerapkan tarif regional dilakukan menjelaskan, proses pemberlakuan
terus berupaya mencari formulasi melalui kajian mendalam tentang tarif regional minimal butuh waktu
yang tepat untuk meningkatkan kesiapan wilayah tersebut oleh dua tahun, karena PLN harus
pemerataan penyediaan dan Departemen ESDM. Terkait dengan memiliki badan usaha sendiri yang
pendistribusian tenaga listrik yang penerapan tarif listrik secara regional mandiri di daerah, baik dalam
berkeadilan, “ jelasnya. tersebut, kami dari Komisi VII DPR membangun atau mengelola

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 27