Page 22 - MAJALAH 65

PENGAWASAN

transparan. Namun perubahan itu provinsi. Jamkesmas yang menggantikan
pasti akan memunculkan efek. Goenawan mengkhawatirkan Askeskin.
proses perekrutan verifikator yang Komisi IX juga mempertanyakan
DPR Tidak Setuju Jamkesmas
DPR Tidak Setuju Jamkesmas
DPR Tidak Setuju Jamkesmas dilakukan di tiap-tiap provinsi. kesiapan pemerintah dalam
DPR Tidak Setuju Jamkesmas
DPR Tidak Setuju Jamkesmas
Menanggapi perubahan program Menurut Goenawan proses tersebut melaksanakan program Jamkesmas,
tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari bisa menimbulkan masalah baru terutama masalah sosialisasi program
Fraksi PDIP Goenawan Slamet berupa kolusi dan nepotisme, karena baru ini dan mekanisme verifikasi klaim
mengatakan, pelaksanaan program verifikator independent tersebut akan pelayanan. Sebab banyak pihak
Jamkesmas tidak sesuai dengan mendapatkan honor dari pemerintah penyedia layanan yang belum
Undang-Undang No. 20 Tahn 2004 “Mungkin saja orang yang tidak memahami tata cara pemakaian dana
Tentang Sistem Jaminan Sosial memenuhi kualifikasi sebagai verifikator tersebut.
Nasional. dibidang kesehatan bisa menjadi Komisi IX juga menilai kebijakan
Goenawan yang juga seorang verifikator,” jelasnya. Menteri Kesehatan tidak sesuai dengan
dokter spesialis menyayangkan sikap Menurutnya, pemerintah yang buku yang disusunnya sendiri yaitu
Menteri Kesehatan yang dengan dalam Rencana Pembangunan Jangka ‘Rencana Pembanguna Jangka
semena-mena membuat perubahan Menengah (RPJM) menyatakan Tahun Menengah Departemen Kesehatan
yang drastis tanpa berkonsultasi dahulu 2009 angka kemiskinan tinggal 8 Tahun 2005 – 2009’ yang dibuat oleh
dengan Komisi IX DPR. persen, tetapi pada kenyataannya seluruh kepala dinas di seluruh provinsi
“Saya tidak tahu motifnya apa,
seharusnya Menkes membicarakan
dahulu dengan Komisi IX DPR,”
tegas Goenawan yang ditemui di
ruang kerjanya di DPR. “Pemerintah saja tidak bisa menjamin sesuatu hal,
Pada saat program Askeskin apalagi Depkes yang katanya bisa menjamin tenaga
diakui memang ada hambatan-
hambatan, terutama dalam hal verifikator, itu omong kosong,”
pembayaran klaim. Masalah tersebut
menurut Goenawan bukan semata-
mata kesalahan PT. Askes, tetapi
lebih kepada pihak pemerintah yang sekarang mencapai 21 persen. dan ditandatangani oleh Menkes.
dinilai tidak memiliki cukup anggaran Pemerntah saja dinilai tidak bisa “Tapi dirubah seenaknya sendiri,” kata
untuk membiayai program ini. “Seolah- menjamin hal ini, apalagi Depkes yang Goenawan.
olah PT. Askes yang tidak bisa menurut Menkes dapat menjamin Oleh karena itu Komisi IX DPR
membayar kepada pihak rumah sakit,” independensi tenaga verifikator. membentuk Panja Askeskin karena
jelasnya. “Pemerintah saja tidak bisa menjamin mensinyalir ada hal-hal yang tidak
Menurut Goenawan, Menkes sesuatu hal, apalagi Depkes yang transparan dari Menkes karena
menghambat proses pembayaran katanya bisa menjamin tenaga merubah program Askeskin menjadi
hutang kepada pihak rumah sakit verifikator, itu omong kosong,” tegasnya. Jamkesmas. Komisi IX DPR menurut
karena adanya proses verifikasi ulang Pembiayaan tim verifikator diambil Goenawan tidak setuju dengan
oleh Depkes. “Jika pemerintah ingin dari Askeskin yang sebesar 5 persen, perubahan program Askeskin menjadi
melakukan verifikasi ulang, harus secara dimana yang 2,5 persen untuk PT. Jamkesmas.
keseluruhan, dan bukan hanya masalah Askes sebagai penanggungjawab Komisi IX menurut Goenawan
hutang saja,” katanya. pengelola kepesertaan, sedangkan yang akan terus memantau dan meminta
Goenawan juga menyayangkan 2,5 persen digunakan untuk membiayai penjelasan kepada Menkes mengenai
diambil alihnya peran PT. Askes oleh verifikator. program Jamkesmas ini. (ol)
Departemen Kesehatan yang selama ini Goenawan menegaskan, Komisi IX
dinilai sangat baik mengelola program DPR tidak setuju dengan adanya
Askeskin. perubahan program Askeskin menjadi
Mengenai tenaga verifikator Jamkesmas dan telah beberapa kali
independent yang akan direkrut oleh mengundang Menteri Kesehatan RI
pemerintah sebanyak 2664 orang, untuk memberikan penjelasan
Goenawan mengatakan independensi mengenai perubahan program
tenaga verifikator tidak bisa dijamin oleh Askeskin menjadi Jemkesmas.
Departemen Kesehatan. Tenaga Dalam Rapat Kerja terakhir dengan
verifikator independent direkrut oleh Menkes, Komisi IX meminta Depkes
tiap-tiap dinas kesehatan di seluruh meninjau ulang kebijakan mengenai

22 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65