Page 23 - MAJALAH 65
P. 23

PENGAWASAN


         Subsidi BBM                                                        kendaraan pribadi dan pabrik-
                                                                            pabrik.
                                                                               Menurut anggota Komisi VII
          Lebih Banyak Dinikmati
         Lebih Banyak Dinikmati                                             DPR Nizar Dahlan, sudah bukan
         Lebih Banyak Dinikmati
         Lebih Banyak Dinikmati
          Lebih Banyak Dinikmati
                                                                            rahasia lagi bahwa pabrik-pabrik
                                                                            membeli bahan-bakar di penyalur
                                                                            umum dengan ‘pelicin’ harga
          Golongan Mampu
         Golongan Mampu                                                     beberapa rupiah diatas harga
         Golongan Mampu
         Golongan Mampu
          Golongan Mampu
                                                                            peruntukan rumah tangga. Bahkan
                                                                            pabrik-pabrik juga menyuruh
                                                                            pekerjanya membeli bahan-bakar
                                                                            sehingga terkesan untuk konsumsi
         Subsidi bahan bakar minyak diperkirakan akan mencapai              rumah tangga.
         Rp 190 triliun. Itu disebabkan harga minyak mentah dunia              Belum lagi penyelundupan
         yang menjadi basis perhitungan subsidi terus naik, hingga          BBM di perbatasan.  Perbedaan
                                                                            harga yang sangat mencolok
         mencapai 124 dollar AS per barrel.
                                                                            mengundang pihak tertentu
                                                                            menyelundupkan minyak mentah,
                                                                            premium dan minyak tanah ke luar
                     nggaran subsidi       anggaran subsidi BBM sebesar Rp  negeri atau ke kapal-kapal asing
                     BBM dalam APBN-       55 triliun.                      yang sedang bersauh.
                     P 2008 ditetapkan        Target subsidi BBM sebesar Rp    Lebih lucu lagi, di negeri ini,
                     Rp 126 triliun plus   126 triliun ditetapkan dengan    keluarga-keluarga sangat bangga
         ARp 8,3 triliun dana              asumsi volume BBM bersubsidi     dan berlomba- memiliki mobil
         bantalan pengaman sehingga        mencapai 35,5 juta kiloliter. Namun,  pribadi sebanyak mungkin.
         anggaran subsidi BBM maksimal     DPR masih menoleransi               “ Sungguh ini sangat mengusik
         adalah Rp 135,3 triliun. Maka     pembengkakan volume konsumsi     rasa keadilan, subsidi seharusnyalah
         pemerintah harus menambah         BBM hingga 39 juta kiloliter. Jika  tepat sasaran yakni terbatas pada
                                                volume mencapai 39 juta     BBM yang dikonsumsi masyarakat
                                                  kiloliter, seluruh bantalan  miskin seperti minyak tanah, bukan
                                                   Rp 8,3 triliun harus     pada premium dan bensin untuk
                                                    digunakan.              kendaraan pribadi atau bahan
                                                      Ironisnya, subsidi    bakar mesin untuk pabrik-pabrik
                                                     BBM tersebut selama    besar,” ungkapnya.
                                                     ini lebih banyak          Padahal lanjutnya, BBM
                                                     dinikmati oleh         merupakan sumber daya alam yang
                                                     golongan menengah      tidak dapat diperbaharui dan
                                                     keatas. Pemakaian      sumber-sumbernya tertentu dan
                                                     minyak tanah untuk     terbatas. Sementara sumber energi
                                                     konsumsi rumah tangga  alternative belum sebegitu progresif
                                                    tidak lebih dari 30%    untuk memenuhi kebutuhan dunia
                                                    subsidi, sedang 70%     akan bahan bakar.
                                                       sisanya dipakai
                                                             pemilik        Karut marut manajemen energi
                                                                            Lebih jauh Nizar Dahlan Fraksi
                                                                            Bintang Pelopor Demokrasi,
                                                                            menegaskan bahwa menegemen
                                                                            energi di Indonesia mengalami
                                                                            banyak tantangan. Pemberitaan di
                                                                            media sering mengangkat mengenai
                                                                            masalah managemen energi di
                                                                            Indonesia, serta  konversi minyak
                                                                            tanah ke gas yang karut marut.
                                                                               Menurut Nizar, Pemerintah
                                                                            telah menyampaikan hal tersebut
                                                                            dalam Rapat Kerja dengan Komisi
           Nizar Dahlan, anggota Komisi VII DPR. foto : Agung S.

                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65  23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28