Page 28 - MAJALAH 65

ANGGARAN

pembangkit. mungkin empat atau lima organisasi, sendiri. Persoalannya mungkin orang
Sementara itu, Direktur “ terang Mahadi. PLN belum ikhlas. Padahal
Keuangan PLN Parno Isworo Jika pola itu diterapkan, lanjut eksistensi yang mereka di khawatir
mengatakan, pihaknya memang Mahadi, maka tidak ada lagi tidak mendasar. Sebab ini untuk
berniat untuk mempercepat Direktur Utama PLN. Yang, kepentingan nasional. Mana lebih
pemberlakukan tarif regional di Direktur Utama Jawa-Bali, lalu penting membubarkan negara
beberapa wilayah. Parno Direktur utama Sumatera, republik atau membubarkan PLN.
mengatakan, pemberlakuan tarif kemungkinan pusatnya di Nanti kalau Jawa ini semakin maju
regional di Batam dan Tarakan Palembang atau di Riau. dan luar jawa semakin nggak maju
sangat profitable. “Dengan demikian, Nantinya kan repot, bisa bubar, “ tegas
Selain itu pemberlakuan tarif akan diketemukan perusahaan Mahadi.
regional ini sejalan dengan daerah atau PLN regional tadi yang Menurut Fraksi Partai Golkar
diberlakukannya UU No 32 Tahun lebih efisien dari pada yang lain, melalui struktur yang digagas ini –
2004 tentang Otonomi Daerah yang yang lebih efisien. Karenakan dia dan dengan diregionalisasikannya
didukung PP No 3 Tahun 2005 dan jualnya disitu-situ juga. Artinya PLN, maka daerah yang betul-betul
UU No 12 Tahun 2005 yang semakin banyak pelanggan, dimana terbelakang itulah yang masuk
memungkinkan daerah tertentu penduduknya banyak pasti tarifnya subsidi PLN.
menerapkan tarif sendiri. akan lebih murah. Jadi tarifnya juga “Selain itu ini juga sejalan dengan
“Tarifnya lebih tinggi dari tarif bisa regional. Di Jawa ini, pasti semangat desentralisasi karena
nasional, tapi bisa menjadi berkurang tarifnya lebih murah, kenapa? regionalisasi itu desentralisasi. Malah
dengan sumber-sumber energi Karena konsumennya banyak. Kalau yang kita pikirkan tidak lagi ada PLN
primer yang dimilikinya,” tambahnya. di luar jawa, konsumennya sedikit, pusat. Pemberian subsidinya juga
Di Tarakan, PLN telah maka dia haerus lebih mahal, “ akan lebih jelas. Tidak seperti
mendirikan anak persahaan PT terang Mahadi. sekarang semuanya disubsidi karena
Pelayanan Listrik Nasional Tarakan kita tidak tahu persis daerah mana
(PLN Tarakan). Di wilayah ini tarif Pola Subsidi yang harus disubsidi. “ tandas
listrik mencapai Rp 750 per KwH, Menurut Mahadi dengan pola ini Mahadi.
sementara tarif listrik nasional rata- maka daerah yang harga listriknya Mengingat begitu pentingnya
rata Rp 620 per KwH. Sementara di lebih mahal yang di subsidi sektor ketengalistrikan, Zubair
Batam, PLN mendirikan PT pemerintah. meminta agar upaya pembenahan di
Pelayanan Listrik Nasional (PLN) “Kalau di Jawa kan sudah relatif sektor ini dilakukan secara
Batam. Tarif di Batam Rp 759 per bisa mandiri. Jadi tidak semuanya menyeluruh. Karenanya, Zubair
KwH untuk kelompk bisnis tegangan disubsidi. Jadi nanti ketahuan, mengingatkan agar semua pihak
menengah. ternyata yang harus di subsidi itu di yang terlibat dalam pembahasan
luar jawa. Sumatera juga mungkin revisi Undang-undang Nomor 20
Model PTPN tidak harus di subsidi, karena dia Tahun 2002 tentang
Senada dengan M. Zubair, punya tambang. Kalimantan juga ketenagalistrikan benar-benar
anggota Komisi VII Fraksi Partai demikian, karena dia punya mencermati berbagai permasalahan
Golkar lainnya Mahadi Sinambela Batubara, paling yan g disubsidi yang terkait dengan masalah
mengemukakan gagasan agar ke inprastrukturnya. Pembangunan ketenagalistrikan secara cermat.
depan PLN dijadikan seperti PT. pembangkitnya, apakah nanti “Jangan sampai UU
Perkebunan Nusantara atau PTPN pembangunan pembangkitnya oleh Ketenagalistrikan yang baru
yang berbentuk holding company. PLN, Pemerintah atau oleh Swasta, “ nantinya akan mengalami nasib yang
“Sebab PLN itu hampir sama jelas Mahadi. sama, baru disahkan oleh DPR,
kayak Presiden, karena dia sudah Menurut Mahadi, kalau ini bisa namun pada 15 Desember 2004,
mencapai kampung-kampung, disepakati, bisa dipahami, maka akan Mahkamah Konstitusi membatalkan
lampu-lampu semuanya pakai PLN. diketahui tingkat losses, masa Irian undang-undang tersebut karena
Karena itu saya pikir, hal yang kita jaya lossis banyak, kalau orangnya dinilai bertentangan dengan
pikirkan dalam fraksi Golkar, PLN sedikit, yang nyuri juga sedikit. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
yang akan datang itu mau dijadikan Secara logika, mungkin lossis karena 33 yang menyebutkan cabang-
kayak Perkebunan atau PT.PN. Jadi tarikan kabelnya panjang. Itu saja. cabang produksi yang peting dan
ada PLN mungkin wilayah Jawa Bali, Beda dengan Jawa, mungkin yang menguasai hajat hidup orang banyak
yang sudah mapan, satu GM atau curi listriknya itu beragam mulai dari dikuasai oleh negara, “ tambahnya.
satu organisasi tersendiri, PLN perusahaan swasta sampai individu. (ha/sw)
wilayah Sumatera, Kalimantan, “Dengan demikian, Sumatera
Sulawesi satu. Jadi se-Indonesia akan berdiri sendiri, jawa juga berdiri

28 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65