Page 24 - MAJALAH 65

PENGAWASAN

VII tentang keinginan mengadakan menginginkan BP Migas mengubah perbaikan cost recovery, leaveting oil.
konversi minyak tanah ke Elpiji, kebijakan tentang peningkatan Belum lagi masalah-masalah mafia
namun dalam implementasinya produksi minyak. crude oil, banyak sekali yang harus
banyak sekali kendala yang terjadi Di sisi lain menurut Nizar masih dibenahi kebijakan yang krusial
di lapangan. Sehingga kita ada kesulitan secara teknis, dimana dalam pengadaan crude oil. “BP
mempertanyakan apakah konversi sejak awal Komisi VII telah Migas harus dapat memberantas
ini akan berjalan dengan baik mengingatkan tentang lifting oil, mafia crude oil,” desak Nizar. Dia
seperti yang dipaparkan dalam dengan peningkatan melalui juga mengharapkan masalah
Raker itu. perusahaan Kontraktor Production kebijakan minyak ini dapat
Nizar yang juga anggota DPR Sharing (kontrator bagi hasil/KPS) memanfaatkan naiknya harga
dari Fraksi Bintang Pelopor yang bersifat real. “ Yang saya minyak dunia.
Demokrasi, mencontohkan masalah harapkan bukan hitungan di atas Tekan ongkos produksi
minyak tanah yang dikategorikan kertas, melainkan yang bersifat riil, Sementara itu, anggota Komisi XI
masih banyak dibutuhkan oleh harus sesuai dengan yang dari Fraksi Partai Amanat Nasional
masyarakat kelas bawah. Mereka dilaporkan,” ia menjelaskan. (PAN), Drajad H. Wibowo
(masyarakat kelas bawah) Anggota Dewan ini juga mengatakan, sebenarnya masih ada
mendapatkan minyak tanah hanya mengkritik bahwa empati dan cara-cara lain untuk menekan biaya
dengan seribu dua ribu perak. kebijakan BP Migas kurang produksi BBM yang belum
Sedangkan Elpiji yang harganya keberpihakan terhadap rakyat. dilakukan pemerintah.
sekitar Rp12.000,- mereka agak Dengan gagalnya target lifting “Ada cara-cara yang sebaiknya
kesulitan untuk membelinya. berarti cost recovery nya meningkat. dilakukan pemerintah untuk
Apalagi elpiji juga sering tidak Cost recovery juga merupakan menekan ongkos produksi BBM
lancar pendistribusiannya. masalah yang mendasar, sehingga sebelum menaikkan harganya.
Dia mempertanyakan tentang menjadi membengkak sekitar 387 Pemerintah sebaiknya jangan
tujuan dari konvensi ini akan Triliun. Nizar Dahlan memandang bermental pedagang yang hanya
mendatangkan manfaat kepada masalah recovery perlu tahu menaikkan harga untuk
rakyat atau manfaat kepada mereka pembenahan. Banyak hal-hal yang menaikkan keuntungan,” ujarnya.
yang mengurusnya. “Jangan sampai tidak harus dimasukan dalam cost Cara tersebut di antaranya
hal ini ada kaitannya dengan recovery. Dia mencontohkan ada dengan menaikkan produksi minyak
bisnis,” tegasnya. suatu perusahaan Kontraktor dalam negeri hingga menjadi 1,4
Nizar mengatakan untuk Production Sharing (kontrator bagi juta barrel yang dapat
pengadaan tabung gas tersebut, hasil/KPS) yang membeli mobil anti menggantikan minyak yang selama
pengusaha dalam dan luar negeri peluru dengan harga yang sekian ini diimpor oleh pemerintah.
(cina) berebut untuk mendapatkan milyar dimasukkan dalam cost Selain itu, menurut dia,
lisensinya. “Itu merupakan bidang recovery. Saya sering protes pemerintah harus terlebih dahulu
bisnis baru di kalangan mereka,” mengenai hal tersebut. mengaudit Pertamina sehingga
katanya. Dia meminta diadakan suatu dapat diketahui persis letak
Selain itu, Badan Pelaksana hitungan yang benar. Yang layak inefisiensi produksi BBM sebelum
Usaha Hulu Migas (BP Migas) dimasukkan ke dalam cost recovery menaikkan harga jualnya. Demikian
yang diatur dengan UU tersendiri. yang ada kaitannya dengan juga dengan rekening penerimaan
Yang tidak dibawah Departemen produksi. Komisi VII juga telah hasil penjualan minyak dan gas
ESDM, tetapi terkadang membentuk Panitia Kerja untuk bumi (migas) yang menurut Drajad,
diposisikan dibawahnya. “Ini melihat secara detail cost covery BP sampai saat ini banyak yang tidak
merupakan masalah tersendiri dari Migas. jelas keberadaannya.
sisi birokrasi,” tegasnya. Dia Indonesia seharusnya “Pemerintah belum boleh
menginginkan ada independensi mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga BBM sebelum
BP Migas dalam menjalankan naiknya harga minyak dunia, tetapi mengaudit Pertamina dan
tugasnya. justru membengkaknya defisit membenahi rekening penerimaan
Selanjutnya, dia mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja migas. Kalau rakyat tidak ada yang
lifting produksi minyak naik, namun Negara (APBN). Hal itu karena tahu persis berapa sebenarnya
kenyataannya semakin menurun. produksi minyak Indonesia terus ongkos produksi BBM dan berapa
Dewan telah mengasumsikan untuk menerus turun. hasil penerimaan migas kita, `masa`
APBN 2008 produksi meningkat Mengenai kinerja BP Migas dia mereka harus menanggung
menjadi 1.038.000 barel perhari, menyayangkan dan juga terhadap kenaikan ongkos produksi BBM
ternyata realisasinya hanya 927 kebijakan Pemerintah dinilai yang tidak jelas itu,” katanya.
ribu. Oleh sebab itu, dia lamban mengantisipasi dalam (as)

24 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65