Page 21 - MAJALAH 65
P. 21
PENGAWASAN
DPR Kritisi Program Jamkesmas
Program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat PT Askes juga bertugas memantau
miskin yang sebelumnya disebut Asuransi Kesehatan kegiatan pelayanan kesehatan gratis
untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) kini namanya diganti melalui program Jamkesmas dan
menampung pengaduan masyarakat
menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat
terkait pelaksanaan program tersebut.
(Jamkesmas). Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan
Jamkesmas 2008, dijelaskan bahwa
bagi pemerintah kabupaten/ kota yang
belum menetapkan jumlah dan nama
masyarakat miskin secara lengkap
diberikan waktu sampai Juni 2008. Jika
lewat dari tanggal tersebut maka
pelayanan kesehatan masyarakat
miskin di wilayah tersebut menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah
setempat. Kartu Jamkesmas baru yang
pencetakan blanko, entry data,
penerbitan dan distribusi kartu sampai
ke peserta menjadi tanggung jawab PT
Askes.
Dengan beban tugas tersebut,
perusahaan asuransi tersebut menerima
ongkos pengelolaan sebesar 2,5 persen
dari total dana penyelenggaraan
program Jamkesmas yang tahun 2008
ini sebesar Rp4,6 triliun.
Dalam hal ini, Departemen
Goenawan Slamet, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP . foto : Olly Kesehatan (Depkes) telah
menganggarkan dana jaminan
amkesmas merupakan dana program. kesehatan masyarakat (Jamkesmas)
bantuan sosial yang Kegiatan verifikasi yang meliputi sebanyak Rp 540 miliar untuk belanja
pembayarannya berasal dari verifikasi pelayanan, keuangan dan bulan Januari-Maret 2008 agar
kas negara melalui bank yang administrasi akan dilakukan oleh tenaga masyarakat miskin segera bisa dilayani.
Jditujukan ke rumah-rumah verifikator independen yang direkrut Perubahan pengelolaan keuangan
sakit, dan dilakukan dalam bentuk paket oleh pemerintah melalui Dinas program Jamkesmas semata-mata
berdasarkan klaim. Kesehatan di daerah. untuk memotong birokasi pada
Program ini ditujukan untuk Saat ini, pemerintah sedang pencairan klaim pelayanan kesehatan.
pelayanan kesehatan 19,1 juta rumah menyiapkan 2.664 verifikator Sedangkan untuk pencairan dana akan
tangga miskin atau 76,4 juta rakyat independen. Untuk satu kabupaten/ dilakukan tim verifikasi independen
miskin dan hampir miskin seluruh kota nantinya akan ditangani oleh tujuh guna meminimalkan penyimpangan.
Indonesia . tim verifikator. Satu tim verifikator terdiri Dengan cara demikian, maka
Penyelenggaraan program tiga orang yakni verifikator medik, penggunaan dana untuk rakyat miskin
pelayanan kesehatan gratis tersebut keuangan dan administrasi. bisa transparan, terpantau, dan dilihat
mulai tahun ini juga dilakukan dengan Dalam hal kepesertaan, PT Askes melalui internet sehingga jika ada
mekanisme baru. Dalam mekanisme ditugasi melegalkan peserta program, kesulitan teknis di lapangan bisa segera
yang baru ini, PT Askes tidak lagi yang telah ditetapkan pemerintah diatasi.
ditugasi melakukan pengelolaan kabupaten/kota melalui Surat Dengan adanya perubahan
keuangan program, tetapi hanya Keputusan (SK) bupati/walikota, (Askeskin menjadi Jamkesmas) maka
dibebani tugas mengelola kepesertaan, dengan membuat dan penggunaan dana untuk rakyat miskin
praverifikasi peserta dan pelayanan mendistribusikan kartu Jamkesmas. yang dulu tidak trasnparan kini menjadi
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 21