Page 4 - MAJALAH 65

ASPIRASI

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA terhadap pelanggaran azas profesionalisme Dengan Hormat,
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERIKSA
PENEGAK HUKUM
PENEGAK HUKUM
PENEGAK HUKUM
PENEGAK HUKUM moralitas yang menyangkut harta Pelapor sebagai kuasa dari H. Siradjuddin
PENEGAK HUKUM
kekayaan penyidik dan penuntut umum Sarudji menyampaikan bahwa pelapor
Kepada Yth. sebelum dan sesudah penyidikan hokum mempunyai perkiebunan karet yang terletak di
Bapak Ketua DPR RI tersebut. Desa Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten
Gedung DPR RI e. Jika berdasarkan pemeriksaan LPPH, pihak Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan
penyidik dan penuntut umum melakukan luas 235 Ha. Tanah perkebunan tersebut dikenal
Dengan Hormat, pelanggaran azas profesionalisme yuridis dengan perkebunan Djilatan dan diperoleh
Kami menyampaikan sumbangan pikiran dan profesionalisme moralitas, maka LPPH dengan cara jual-beli didepan pejabat pada
tantang adanya putusan Pengadilan negeri menyampaikan laporan kepada Presiden tanggal 9 Mei 1964 (PT Batuah d/h NV Sam Hoo
yang membenaskan terdakwa dalam kejahatan agar memerintahkan Jaksa Agung dan sebagai penjual dan H. Siradjuddin Sarudji
illegal logging, kejahatan korupsi dan kejahatan Kapolri melakukan tindakan sanksi sebagai pembeli).
narkoba disebabkan karena penuntut umum administrasi dan sanksi pidana terhadap Tanah perkebunan karet Djilatan tersebut
tidak dapat membuktikan dakwaannya dalam oknum penyidik dan oknum penuntut asalnya merupakan hak Erfacht Verponding No.
proses persidangan tersebut. umum. 162 atas nama NV Perkebunan dan
Atas Putusan bebas Pengadilan Negeri f. LPPH wajib memaparkan di media massa Pengangkutan Sam Hoo dan sesuai UU No. 5
menim,bulkan pendapat pro dan kontra di hasil pemeriksaan tersebut agar masyarakat tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
masyarakat yang memberikan dapat memahami kesalahan yang pokok Agraria di Konversi menjadi Hak Guna
ketidakpercayaan pada reformasi khususnya menyebabkan terdakwa dalam perkara Usaha No. 2 Tahun 1964 dan akan berakhir
dalam upaya penegakan hukum. tindak pidana illegal logging, narkoba dan haknya pada tanggal 24 September 1980.
Reformasi di bidang hukum seharusnya korupsi dihukum bebas. Bahwa pada tahun 1974 tanah perkebunan
penegakan hukum dapar berjalan dengan adil g. LPPH akan memberikan informasi kepada karet milik H. Siradjuddin Sarudji tersebut diambil
di mana para tersangka atau terdakwa yang Ketua MA sebagai bahan masukan dan alih/dikuasai dengan sewenang-wenang oleh
melakukan kejahatan korupsi, illegal logging informasi kepada Ketua MA mengenai Pemerintah RI/Departemen Transmigrasi dan
dan narkoba dapat dihukumseberat-beratnya, perilaku hakim di daerah jika nsure dijadikan lokasi Transmigrasi Tanjau Pecah I Desa
namun dalam kenyataannya putusan bebasnya para terdakwa disebabkan Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah
pengadilan negeri seringkali memberikan karena campur tangan atau perbuatan Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh
putusan bebas kepada mereka dengan alasan Majelis Hakim. tanaman karet dibabat habis, demikian juga
penuntut umum tidak dapat membuktikan Kami mohon agar DPR RI berkenan membentuk bangunan pabrik dan karyawan dimusnahkan.
dakwaannnya sedangkan pihak penuntut Tim Independen Pemeriksa Para Penegak Pengambiln alihan tanah tersebut
umum sebaliknya menuding Berita Acara Hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dalam dilakukan secara sepihak dan tanpa suatu
Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak prodessional. pelanggaran azas profesionalisme juridis dan musyawarah untuk mufakat, oleh karena itu H.
Disamping itu timbul kecurigaan terhadap moralitas dalam melakukan pengusutan tindak Siradjuddin Sarudji terus berupaya agar tanah
hakim dalam memberikan putusan hokum pidana illegal logging, narkoba dan korupsi yang menjadi haknya yang dipergunakan
tersebut sehingga masyarakat menganggap tersebut. untuk lokasi transmigrasi Tajau Pecah I (235 Ha)
lembaga peradilan tidak dapat menjalankan dapat menjadi haknya kembali atau mendapat
fungsinya dibidang hokum dan memberikan Hormat Kami ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan
keadilan sebagaimana mestinya. H.M.K. Aldian Pinem, SH, MH yang berlaku.
Menurut kami, apabila masyarakat sudah Jl. Panglima Nyak Makam No. 30, 20153 Penyerobotan/perampasan tanah pelapor
kehilangan kepercayaan kepada kinerja dari Medan, Sumatera Utara demikian juga perjuangan pelapor untuk
lembaga peradilan dikhawatirkan masyarakat menuntut haknya sudah berjalan + 33 tahun,
akan main hakim sendiri (anarkis). Agar peradilan akan tetapi kesan saling melempar tanggung
di Indonesia tidak dilecehkan oleh masyarakat Tanggapan DPR-RI jawab dan mengulur waktu dengan alas an
maka Pmerintah perlu membentuk Lembaga Hal yang disampaikan pelapor merupakan sedang dilakukan penelitian antar Instansi/
Pemeriksa Penegak Hukum (LPPH) yang wujud aspirasi masyarakat yang perlu mendapat Lembaga Tingkat Pusat, padahal bukti-bukti
independent di tingkat pusat dan provinsi. perhatian dan ditindaklanjuti sesuai tugas dan maupun keterangan serta dukungan
Adapaun pokok-pokok pemikiran atas wewenang DPR RI berdasarkan Peraturan Tata masyarakat maupun Pemerintah tingkat
pembentukan Lembaga Pemeriksa Penegak tertib DPR RI Pasal 6 Ayat 1 huruf I provinsi dan kabupaten menguatan tuntutan
Hukum yang independent dapat diuraikan Komisi III DPR RI adalah alat kelengkapan dewan pelapor, bahwa pelapor secara sah sah dan
sebagai berikut : yang membidango antara lain masalah hokum. sesuai ketentuan hokum yang berlaku
a. Unsur LPPH ditingkat pusat adalah MA, Dengan demikian dalam rangka penegakan mempunyai hak atas tanah denangan luas 235
Kejaksaan Agung, Polri, Perguruan Tinggi hokum pembentukan LPPH tersebut dapat Ha, yang kemudian dimanfaatkan untuk lokasi
dan LSM. Di tingkat provinsi yaitu diteruskan kepada Komisi III yang transmigrasi Tanjau Pecah I secara sepihak/
Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Polda, membidanginya sebagi bahan masukan bagi sewenang-wenang oleh Departemen Tenaga
Perguruan Tinggi dan LSM. DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah. Kerja dan Trasmigrasi.dukungan uang
b. Target yang diperiksa LPPH adalah apabila Dengan demikian permasalahan tersebut menguatkan tersebut antara lain :
putusan bebas Pengadilan Negeri terhadap diteruskan kepada Komsi III DPR RI untuk a. Surat Keterangan Direktorat Agraria
terdakwa kasus illegal logging, narkoba dan ditindaklanjuti. Provinsi Kalimantan Selatan No.01/P.T./
korupsi maka penyidik dan penuntut 1976, tanggal 9 Januari 1976, menerangkan
umum yang membawa perkara tersebut bahwa hak tanah tersebut masih terdaftar
ke pengadilan harus diperiksa mengenai PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM atas nama NV. Perkebunan dan
pelanggaran azas profesionalisme yurudis ATAS TANAH YANG DIAMBIL SECARA Pengangkutan "Sam Hoo", sengan sertifikat
dan moralitas. SEWENANG-WENANG OLEH HGU No.2 tanggal 15 April 1964, tanah
c. Penuntut umum hartus meneliti BAP DEPNAKERTRANS tersebut bekas Hak Erfecht Verponding.
dengan sempurna dan jangan menerima No.162 dan akan berakhir HGU nya pada
BAP dengan materi yang belum sempurna Kepada Yth. tanggal 24 September 1980.
atau masih banyak kekurangan. Bapak Ketua DPR RI b. Nota Dinas Kepala Direktorat
d. LPPH dapat juga melakukan pemeriksaan Gedung DPR RI Pembangunan tanggal 27 Februari 1976

4 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65