Page 5 - MAJALAH 65

ASPIRASI

kepada Kepala Direktorat Pemerintahan Yang isinya antara lain : termasuk didalam klasifikasi pemeilik tanah
menerangkan atas tanah HGU seluas 235 "Komisi A pada tanggal 12 Oktober 1976 yang bertempat tinggal di luar Kecamatan
Ha yang telah digunakan oleh Departemen menyerahkan persoalan tersebut kepada letak tanah.
Transmigrasi adalah bukan milik Gubernur Kdh TK. I Kalimantan Selatan. PP No.224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan
Pemerintah tetapi milik/terdaftar atas nama Sehubungan dengan permasalahan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.
NV. Sam Hoo yang telah dijual kepada nama tersebut kami memohon kepada DPR RI untuk Pasal 2 Ayat (1)
H. Siradjuddin Sarudji dan tanah tersebut dapat membantu agar Menteri Tenaga Kerja dan Pemilik tanah yang melebihi batas
baru akan berakhir hak guna usahanya Transmigrasi / Badan Pertanahan Nasional / maksimum termaksud dalam UU No.56
pada tahun 2980. Gubernur Kalimantan Selatan dengan segera PRP tahun 1960diberi kesempatan untuk
c. Surat Keterangan Badan Pertanahan memberikan ganti rugi yang layak kepada H. mengajukan usul kepada menteri Agraria
Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan Siradjuddin Sarudji. mengenai bagian atau bagian mana dari
No.540/358/BPN-43, tanggal 13 Juni 2006, tanahnya yang ingin ia inginkan tetap
yang menerangkan sertifikat HGU No.2/ Hormat Kami, menjadi miliknya.
1964 masihy tercatat atas nama NV. Roberto dan Budi Suranto Bangun Pasal 2 Ayat (2)
Perkebunan dan Pengangkutan "Sam Jl. H.Amsir Blok J No.9, Komp. Pemda DKI Dengan memperhatikan usul tersebut
Hoo" yang HGUnya berakhir pada tanggal Sunter diatas Menteri Agraria menetapkan bagian
24 september 1980 sebagaimana surat Jaya I - Jakarta atau bagian-bagian mana dari tanah itu
keterangan Direktorat Agraria Provinsi yang tetap menjadi hak pemilik dan yang
Kalimantasn Selatan No.01/P.T./1976, langsung dikuasai oleh pemerintah untuk
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
tanggal 9 Januari 1976. Tanggapan DPR-RI selanjutnya dibagi-bagikan menurut
d. Surat Keterangan Kepala Badan Pertanahan Pelapor menyampaikan bahwa hak Ketentuan Pasal 8.
Nasional, Kantor Pertanahan kabupaten pelapor yaitu tanah yang dengan luas 235 Ha 2. sesuai dengan surat keterangan No. 01/P.T./
Tanah Laut No.549/60/KPT-43, tanggal 12 dirampas oleh Pemerintah untuk lokasi 1976 tanggal 9 Januari 1976 dari Kepala
Februari 2007 yang isinya mengatkan Surat transmigrasi, terhadap permasalahan tersebut Direktoriat Agraria bahwa tanah di Desa
Keterangan Direktorat Agraria Provinsi ada beberapa catatan yang perlu ada kesamaan Liang sawa Kecamatan Jorong terdaftar
Kalimantan Kalimantan Selatan No.01/P.T./ persamaan antara pelapor dengan Pemerintah, dengan sertifikat Hak Guna Usaha No. 2dan
1976, tanggal 9 januari 1976 tersebut diatas yaitu : akan berakhir haknya pada 24 September
pada point a, dan surat keterangan Badan 1.1. Hak Guna Usaha No.2/1964. 1980. bahwa lokasi tersebut setelah menjadi
Pertanahan nasional Kanwil Provinsi Jualbeli dilakukan dihadapan Kepala Kecamatan lokasi transmigrasi, sesuai dengan PP No.2
Kalimantan Selatan No.540/358/BPN-43m Djorong bertindak sebagai PPAT, hal tahun 1999 tentang penyelenggaraan
tanggal 13 Juni 2006 tersebut diatas pada tersebut sesuai dengan PP No.10 Tahun 1961 transmigrasi, Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31
point c. (Pasal 19), akan tetapi setelah akta jual beli Ayat (1)menyatakan terhadap lokasi
e. Surat Keterangan Dukungan dari Gubernur dibuat semestinya ditindaklanjuti dengan transmigrasi secara keseluruhan akan
Kalimantan Selatan, No.520/2073/ yang diamanatkan didalam Pasal 22 Ayat (3 diberikan hak atas tanah (Hak Pengolahan)
BINPRODA, tanggal 4 Juni 1986, agar dan 4) PP No.10 tahun 1961 yaitu kepada Dewpartemen transmigrasi dan
masalah ini dapat diselesaikan oleh didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah kepada para transmigran diberikan hak
Departemen Transmigrasi di Jakarta. (sekarang Kantor Pertanahan) untuk dibuat milik.
f. Surat keterangan Gubernur Kalimantan catatan pada buku tanahnya dan pada Pada kenyataannya diatas tanah yang
Selatan, tertanggal 1 Juli 1987 yang ditujukan sertifikatnya bahwa telah terjadi perubahan sama masih melekat Hak Guna Usaha No.2
kepada Bapak Menteri Transmigrasi, yang pemegang hak HGU yang tadinya atas yang baru berakhir pada 24 september
menerangkan bahwa atas tanah milik H. nama NV. Sam Hoomenjadi atas nama H. 1980, kalau hal tersebut sampai terjadi berarti
Siradjuddin Sarudji yang terletak di Desa Siradjuddin Sarudji. Pada kenyataannya terjadi tumpang tindih hak atas tanah.
Liang sawa Kecamatan Jorong Kabupaten sampai dengan timbul permasalahan 3. Pelapor sudah memperjuangkan yang
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau tanah dengan luas 235 Ha (Hak Guna Usaha menjadi haknya +33 tahun akan tetapi
dikenal dengan nama perkebunan karet No2/1964) tersebut masih tercatat atas belum mendapatkan tanda tanda
"Djilatan", belum pernah menerima Ganti nama NV Perkebunan dan Pengangkutan penyelesaian bahkan mendapat kesan
Rugi. "Sam Hoo" (Keterangan Kepala Direktorat saling melempar tanggung jawab antara
g. Pimpinan DPR RI melalui suratnya No.01.06/ Agraria No.01/PT/1976 tanggal 9 Januari Departemen Tenaga Kerja dan transmigrasi,
KD/2469/DPR-RI/78 tanggal 3 November 1976). badan Pertanahan Nasional, Gubernur
1978 perihal : "Tuntutan ganti rugi atas tanah 1.2. Perihal status Hak Guna Usaha Kalimantan selatan dan Bupati Tanah Laut.
milik H. Siradjuddin Sarudji yang terletak di Didalam Akta Jual Beli No.2/1964 status H. Disamping itu ada kesan juga mengulu ulur
Desa Liang sawa Kecamatan Jorong Siradjuddin Sarudji bertindak untuk sendiri waktu dengan alas an dengan dilakukan
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan dengan alamat Jl. Kaca Piring No. 10 penelitian, padahal permasalahannya
Selatan", yang ditujukan kepada Menteri Banjarmasin. Sesuai UU No.56 PRP tahun sudah terjadi lama sekali. Ganti rugi untuk
Dalam Negeri RI. 1960 tentang penetapan luas tanah kepentingan Pemerintah, menyangkut
Yang isinya antara lain : pertanian Pasal 1 Ayat (1) menyatakan penyediaan anggaran untuk hal tersebut
"bahwa pengambilan sebagian ataupun bahwa seorang atau orang orang yang Komisi IX DPR RI kiranya dapat membantu
seluruhnya tanah rakyat untuk suatu proyek dalam penghidupnya merupakan satu sekaligus menjadi mediator untuk
hendaknya dilakukan dengan keluarga bersama-sama hanya mengurai kenapa permasalahan tersebut
mengadakan musyawarah dengan p[ihak diperbolehkan menguasai tanah pertanian begitu lama dan apa yang menjadi
yang bersangkutan dengan memberikan yang bjumlah luasnya tidak melebihi batas penyebabnya sehingga ganti rugi sampai
ganti kerugian yang layak kepada pemilik maksimum. Sedangkan batas maksimum sekarang belum diberikan. Sekiranya
tanah yang terkena proyek dengan yang yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat menemui jalan buntu disarankan kepada
sepantasnya dan seadil-adilnya". (2)untuk daerah dengan klasifikasi tidak pelapor untuk menempuh jalur hukum.
h. pimpinan DPRD Prov. Kalimantan Selatan pandat penduduk untuk tanah kering
No.XI-2-f-707/76 tanggal 1 November 1976 seluas 20 Ha. Dengan demikian tanah yang
perihal "masalah tanah perkebunan dikuasai pelapor sesuai dengan ketentuan Sumber :
"JILATAN" tersebut melebihi dari batas maksumum Bagian Pengaduan Masyarakat
yang diperbolehkan, disamping itu pelapor Sekretariat Jenderal DPR RI

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 65 5