Page 38 - MAJALAH 66

PENGAWASAN

terhambat untuk diangkat,” katanya. Dikatakan Djabar, kepastian data dan guru honorer.
Hal-hal semacam ini yang perlu tidak hanya dibutuhkan Pimpinan rapat Irwan Prayitno
dilakukan pembinaan oleh Depdagri. bagipengangkatan guru. Dalam hal dari Fraksi PKS mengatakan
Djabar berpendapat masalah membuat manajemen perencanaan pemerintah telah mengatur masalah
pengangkatan guru honorer DPR juga diperlukan. Terlebih target pengangkatan guru honorer dalam
sudah mendesak, mengingat pemerintah untuk mencapai wajib Peraturan Pemerintah Nomor 43
Indonesia sendiri memang masih belajar pendidikan dasar wajar dikdas. tahun 2007. Namun pelaksanaan
kekurangan guru. Tapi menurutnya Menurutnya ini Komisi X sudah aturan tersebut tidak berjalan mulus.
harus diassesment lagi. Seluruh guru berulang kali mendesak Depdiknas “Banyak yang tidak memenuhi
honorer dilakukan assesment, pertama untuk menuntaskan masalah ini, kualifikasi untuk diangkat menjadi
bagi guru honorer untuk sekolah dengan membatasi wajar dikdas pegawai negeri,” ujarnya.
negeri, lalu untuk guru honorer untuk tuntas pada tahun 2009 Permasalahan juga terjadi karena
sekolah swasta. “Kalau kita sudah tahu berapa data yang dikirim daerah tidak sesuai
Ia menyarankan Pemrintah harus kekurangan guru dengan berbagai dengan data yang dimiliki pemerintah
mempunyai data yang akurat terkait tingkatan SD, SMP, SMA, juga pusat.
masalah guru. “Secara nasional berapa disesuaikan dengan bidang- Menteri Pendidikan Nasional
jumlah guru yang dibutuhkan. Berapa bidangnya, setelahnya baru dibuat Bambang Sudibyo menyatakan
jumlah guru yang ada sekarang, dan manajemen perencanaan, supaya pengangkatan guru bantu terkendala
jumlah sekolah,” katanya wajar dikdas bisa tuntas,” ujarnya di daerah. Dari formasi guru bantu
Untuk pengadaan guru, kata dia, Jika memperhatikan keadaan sebanyak 205.463 orang, 114.577
pendekatannya dapat dihitung dari dilingkungan pendidikan secara luas, terlambat pemrosesannya oleh
jumlah kelas dan jumlah murid DPR sudah berupaya semaksimal pemerintah daerah kabupaten/kota.
dengan menggunakan ratio tiga puluh mungkin. Tapi untuk menggapai Angka tersebut didapatkan dari
berbanding satu atau dua puluh pendidikan tuntas minimal hingga sisa formasi 2005, 2006, dan 2007
berbanding satu. Misalkan jumlah ketingkat menengah, diperkirakan untuk guru bantu yang sudah
murid SMP 6 juta dengan baru akan tercapai tahun 2012. mendapat nomor induk pegawai
menggunakan rasio 3:1, berarti 6 juta Menutup perbincangan dengan namun belum mendapat surat
dibagi 30. “Pendekatan itu harus ada Parlementaria, Djabaruddin perintah menjalankan tugas (SPMT)
assesment yang akurat berapa jumlah menyampaikan harapannya kepada dari daerah sebanyak 32.178 orang,
kelas, baru kita tahu berapa Diknas sebagai pilar terdepan di dan sisa formasi 2008 sebanyak
kekurangan guru dan berapa jumlah dunia penididikan agar bersungguh- 82.399 orang. (sw)
guru yang ada sekarang,” katanya sungguh dalam mengurusi Untuk guru bantu yang telah
Ia menyayangkan, hingga saat ini pendidikan. Baginya, pendidikan masuk formasi, gajinya tidak lagi
laporan dari Badan Penelitian dan merupakan kunci agar bangsa dianggarkan oleh Depdiknas,
Pengembangan (Balitbang) Indonesia sukses menjadi bangsa melainkan dibayarkan oleh
Depdiknas belum memiliki data pasti, yang mandiri serta makmur. Departemen Keuangan lewat Dana
padahal seharusnya balitbang siap Alokasi Khusus (DAU) terhitung
DPR BENTUK TIM
DPR BENTUK TIM
DPR BENTUK TIM
DPR BENTUK TIM
menyajikan data tersebut. “kalau DPR BENTUK TIM sejak januari 2008.
begini, bailtbang diplesetkan saja, Sementara itu, hasil Rapat “Tapi kenyataannya, beberapa
menjadi sulit berkembang. Karena Gabungan komisi II, komisi VIII, dan Pemda belum menerbitkan SPMT
memang tidak diberdayakan secara komisi X DPR bersama lima menteri sebagai dasar pemberian gaji,”
efektif,” selorohnya. akan membentuk Tim untuk katanya. Dia mengindikasikan
Kepastian data memang masih membahas nasib guru honorer, yang terhambatnya pengangkatan guru
teramat sulit didapatkan. Tidak hanya akan mulai bertugas pada masa terjadi karena sebagian formasi guru
balitbang yang tidak memiliki data, di persidangan I tahun sidang 2008- bantu digunakan untuk
lingkungan Direktorat juga demikian. 2009. pengangkatan pegawai tidak tetap
Antara Direktorat Penjamin Mutu Tim itu merupakan gabungan dari non-guru bantu di pemerintah
Pendidikan dengan Direktorat Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X daerah.
Pendidikan Dasar Menengah, bicara DPR bekerjasama dengan Menteri Bambang menuturkan, data yang
jumlah murid saja, selalu berbeda. Agama, Menteri Pendidikan Nasional, diusulkan oleh daerah dalam setiap
Apalagi jika dibandingkan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri formasi calon pegawai negeri sipil
balitbang juga beda, padahal satu Keuangan, Kepala Bappenas, berbeda dengan data guru bantu
rumah. Hal ini jelas membingungkan Menteri Pendayagunaan Aparatur yang tercatat di Departemen
bagi banyak pihak. Bahkan Komisi X Negara, dan Kepala Kepegawaian Pendidikan (sw)
DPR kadang lebih memilih Negara untuk membahas lebih dalam
menggunakan data BKKBN. persoalan pengangkatan guru bantu

38 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66