Page 35 - MAJALAH 66

PENGAWASAN

Sekitar seribu guru bantu melakukan demonstrasi di oleh pemerintah kabupaten/kota.
depan Gedung DPR awal Juli lalu. Mereka menuntut Sedangkan guru honor, belum melalui
test, bahkan ada yang melamar
dewan untuk memperjuangkan gaji guru bantu yang
sendiri. Akibatnya guru honorer sering
belum dibayarkan sejak Januari 2008 bahkan jika perlu kesulitan mendapatkan tunjangan
membentuk pansus untuk meningkatkan status guru fungsional atau tunjangan jabatan,
bantu menjadi PNS. mengingat persyaratannya satu
minggu minimal mengajar 24 jam,
sedangkan mereka dalam satu minggu
nggota Komisi X dari ada yang terabaikan, “ tambahnya. hanya mengajar 2 sampai 4 jam
Fraksi PPP Dijelaskan Djabaruddin terdapat pelajaran. Terlebih jumlah guru
Djabaruddin perbedaan antara status guru bantu honorer cukup banyak. Namun
menegaskan terkait dengan guru honorer. “Guru bantu, keduanya dibiayai APBN, karena
Adengan upaya guru yang sudah lolos APBD pun 90% nya dari APBN”,
memperjuangkan kejelasan nasib seleksi, sudah terangnya.
guru honor dan guru bantu, Komisi X melalui test Pada umumnya guru honor
siap memperjuangkan antara lain dibayar oleh masing-masing
dengan membahas permasalahan ini sekolahan atau yayasan
bersama tujuh Menteri terkait serta tempat ia mengajar. Guru
memberikan dukungan dari sisi honor yang akan diangkat
anggaran. menjadi PNS, yang
“Walau dalam kondisi apapun, jumlahnya mencapai tiga
DPR memandang sektor pendidikan kali lipat dari guru bantu.
harus menjadi prioritas serta Karena itu kata
mendapat perhatian yang sungguh- Djabaruddin, jika harus
sungguh, “ tandasnya. dilakukan pengangkatan
Dikatakan Djabaruddin dewan terhadap guru honor,
sangat menyadari guru merupakan maka sitemnya harus
salah satu komponen penting dalam diatur kembali, sehingga
upaya membangun dunia pendidikan memenuhi kriteria UU
di Indonesia. Karena itu dewan akan 20 tahun 2003
terus berupaya membantu tentang
perjuangan para guru bantu dan guru
honor secara konstitusional dan
melalui dukungan anggaran.
“Semangat membangun dunia
pendidikan, semangat reformasi
pendidikan kita tidak akan
terwujud bila komponen
pokoknya seperti lokal
atau tempat belajar,
guru dan
murid

Djabaruddin, Anggota Komisi X DPR RI (Fraksi PPP)

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 35