Page 31 - MAJALAH 66

PENGAWASAN

kepada kepentingan rakyat tetap asumsi APBN kita tergantung pada masalah dan berdampak kepada
menjadi milik Negara sepenuhnya,” minyak dunia,” katanya. tenaga kerja. Azwir Dainytara
tegasnya. Perusahaan yang diprivatisasi menyesalkan atas hal tersebut. Seperti
telah dievaluasi perkembangannya. yang terjadi pada PT. Soda, PT Iklas,
Keuangan Stabil, Privatisasi
Keuangan Stabil, Privatisasi Menurutnya sebagian besar ada yang PPD, Damri, Dirgantara Indonesia
Keuangan Stabil, Privatisasi
Keuangan Stabil, Privatisasi
Keuangan Stabil, Privatisasi
Berhenti berkembang dengan baik dan dan Merpati.
Berhenti
Berhenti
Berhenti
Berhenti
Ketika ditanya Parlementaria, sebagian tidak. Contohnya, Bank Dia mengakui salah satu fungsi
sampai kapan BUMN melakukan Mandiri yang sahamnya 30 – 40 % BUMN itu menampung tenaga kerja
privatisasi? Dia menjawab kalau sudah dijual juga BNI 46, “Memang yang kurang diserap. Dan tidak bisa
ekonomi dan keuangan Negara sudah ada pengembangan karena bisa berfungsi seperti perusahaan swasta
kuat dan stabil, tentu tidak menarik modal,” katanya. atau persahaan asing lainnya karena
dibutuhkan lagi privatisasi, divestasi Selain itu dia menjelaskan dalam ada rasa sosial yang harus dilakukan.
atau metode lainnya, untuk menutup UU BUMN nomor 19 tahun 2003 Misalnya, jumlah pegawainya 200
pengembangan BUMN sendiri dan Perusahaan Negara yang akan orang, karena ada kebijakan bisa
menutup sebagian kecil defisit diprivatisasi, Pemerintah menjadi 400 atau 500 untuk
APBN. berkewajiban untuk menyerap itu., “Itu satu kelemahan,”
“Itu tergantung Pemerintah mensosialisasikannya kepada tegasnya.

“Sebelum sesuatu dijual, dilakukan proses sosialisasi kepada direksi, komisaris,
pegawai dan masyarakat. Seolah mendadak jika privatisasi dilakukan tanpa sosialisasi

kepada pihak perusahaan yang bersangkutan,”

sebagai pelaksana negara. Bagaimana Masyarakat, dan harus dibahas dan Politikus Dari Partai Golongan
Pemerintah dapat menutup defisit mendapat persetujuan oleh DPR. Karya Itu menegaskan Pemerintah
anggaran tersebut,” katanya. Azwar “Sebelum sesuatu dijual, dilakukan harus punya perhatian yang besar
menjalaskan Pemerintah dapat proses sosialisasi kepada direksi, kepada perusahaan-perusahaan
menaikan pendapatan dengan komisaris, pegawai dan masyarakat. BUMN, baik investasi maupun modal
menaikkan pajak untuk ekspr impor, Seolah mendadak jika privatisasi kerjanya.
Pajak ekpor batubara misalnya, dilakukan tanpa sosialisasi kepada Pemerintah harus memiliki otoritas
sebagian bisa mengutip dari pihak perusahaan yang dalam menentukan kebijakan
privatisasi dan divestasi yang bersangkutan,” jelasnya. perusahaan BUMN yang ditujukan
dilakukan oleh BUMN yang ada Dengan adanya sosialisasi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
ketika menggenjot keuntungan diharapkan agar segala pihak Saat ini Komisi VI yang
BUMN yang ada, seperti mengetahui tujuan dari privatisasi membidangi BUMN dan Komisi XI
perusahaan negara yang sudah suatu perusahaan BUMN untuk yang membidangi Keuangan
dipastikan keuntungannya, kepentingan Negara, agar pihak membahas bersama dengan
seperti PLN, Pertamina, Telkom, perusahaan tersebut dapat Pemerintah (Menteri Negara
Gresik Bank-bank nasional memahami. Apalagi katanya yang BUMN) dalam menyehatkan dan
kita. ramai dibicarakan, Pemerintah lebih memajukan perusahaan-perusahaan
“Apabila negara sudah condong kepada Strategic Sale, bukan BUMN untuk kesejahteraan rakyat.
stabil, defisit kita sudah kepada IPO. Karena Strategic Sale (as)
sangat mengecil, dan kita bisa melepas sebagian besar saham
sudah balance antara kepada pihak Asing. “Itu yang mereka
pemasukan dan takutkan,” katanya.
pengeluaran, privatisasi Kepada perusahaan BUMN yang
tidak akan terjadi lagi. tidak sehat dan kemudian
Tetapi itu sulit, karena diprivatisasi, terkadang menimbulkan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 31