Page 32 - MAJALAH 66

PENGAWASAN

Rapat Paripurna DPR yang berlangsung Selasa (24/6) Fraksi yang mendukung hak angket
akhirnya berhasil meloloskan penggunaan hak angket yaitu, PDIP 75 orang, PPP 36 orang,
tentang kenaikan harga BBM. Meski demikian keputusan F-PAN 36 orang, F-PKB 27, FPKS 34
orang, F-BPD 7 orang, F-PBR 10 orang,
itu diambil melalui perjalanan yang cukup alot, selain
dan PDS 7 orang.
diselingi dengan dua kali skorsing keputusannya pun Dalam kata pengantar fraksi-fraksi,
diambil melalui pemungutan suara (voting). semula lima fraksi mendukung kenaikan
BBM dan menolak angket yakni PG,

ua hak Dewan
diajukan bersamaan
yakni hak interpelasi
dan hak angket
Dmengenai kenaikan
harga BBM. Dalam pemungutan suara,
fraksi yang menyetujui hak interpelasi
BBM adalah Fraksi Golkar 85 orang
dan Fraksi Demokrat 42 orang.
Sedangkan yang menolak interpelasi
BBM adalah F-PDIP, PPP, PAN, PKB,
PKS, BPD, PBR, dan seorang anggota
Fraksi Golkar yaitu Yuddy Chrisnandi,
sehingga usul interpelasi kandas.
Sedangkan dalam pemungutan
suara terhadap penggunaan hak angket,
keputusan akhirnya adalah dari 360
anggota DPR yang hadir, sebanyak 233
anggota DPR mendukung hak angket
dan 127 anggota DPR menolak. Gedung DPR yang juga menolak PD, PPP, PDS dan PKS. Namun saat
Lolosnya hak angket ini bersamaan kenaikan harga BBM. voting, PPP, PKS dan PDS tiba-tiba
dengan aksi-aksi mahasiswa di depan Hasil lengkap voting menunjukkan, merapatkan diri ke dalam pendukung
hak angket. Hanya dua fraksi yakni
FPG dan FPD yang tetap pasang
badan membela kebijakan pemerintah.
Lolosnya hak angket ini menjadi
catatan tersendiri bagi DPR periode
2004-2009, sebab baru kali ini hak itu
berhasil digunakan. Sebelumnya, hak
DPR yang berhasil lolos adalah hak
interpelasi meski keputusannya
juga diambil dengan cukup alot dan
yang lebih ramai adalah soal
ketidakhadiran Presiden menjawab
interpelasi ketimbang substansi
interpelasinya.
Hak angket diatur dalam 8 pasal
tata tertib DPR, mulai pasal 176 hingga
pasal 183, memberi kekuasaan yang
sangat luas dalam melaksanakan tugas-
tugas konstitusionalnya. Setelah

32 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66