Page 33 - MAJALAH 66

PENGAWASAN

penggunaan hak angket disetujui rapat dimaksudkan untuk menyelediki karut DPR dalam kasus Buloggate dan
paripurna maka segera dibentuk Pansus marut manajemen pengelolaan BBM Bruneigate.
–Panitia Angket sekaligus penentuan antara lain soal distribusi dan Ketua DPR Agung Laksono
biaya angket. Keputusan DPR tentang transparansi. Ditengarai dalam menanggapi lolosnya hak angket
pembentukan Panitia Angket pengelolaan BBM ini ada permainan mengatakan, secara teori bisa berujung
disampaikan kepada Presiden dan (mafia) sehingga meyebabkan biaya kepada impeachment (pemakzulan)
diumumkan Dalam Berita Negara. tinggi dalam produksi. tetapi tidak secara otomatis. Lagi pula
Dalam melaksanakan hak angket “Dengan hak angket Dewan bisa untuk berujung kepada impeachment
DPR mempunyai kewenangan yang menyelidiki siapa saja yang berkaitan syaratnya cukup berat antara lain
cukup besar, jika hak interpelasi dengan BBM untuk dibongkar menyangkut pelanggaran konstitusi
pemerintah/Presiden bisa mewakilkan sehingga justru akan membantu yang diputuskan melalui Sidang
menteri, dalam angket
Presiden harus hadir secara
langsung-tidak bisa
diwakilkan. Intinya, dari tukang
sapu hingga Presiden, bisa
diundang Panitia Angket
wajib hadir.
Ketentuan berikutnya
menyatakan, bila pada
undangan pertama dan kedua
tetap tidak hadir, maka Panitia
bisa menghadirkan secara
paksa. Bila panggilan paksa
tetap tidak dipenuhi tanpa
alasan yang sah, maka pejabat
atau orang yang bersangkutan
dapat disandera maksimum 15
hari oleh aparat yang berwajib.

Tak mengarah
impeachment
Dalam kata pengantar
fraksi-fraksi pengusul angket seperti pemerintah. Jadi pemerintah jangan Mahkamah Konstitusi. “ Kalau tidak
Fraksi PDIP, FPAN, FKB dan FPBR khawatir,” tandas Effensi Choirie dari ada pelanggaran konstitusi, tidak akan
menjamin penggunaan hak angket PKB dan Ganjar Pranowo dari Fraksi lolos,” tegasnya.
tidak mengarah kepada impeachment PDIP. Dia mengatakan, dukungan
(pemakzulan) pemerintahan SBY-YK. Namun Fraksi Partai Demokrat sejumlah anggota Dewan yang
Hak angket dimaksudkan untuk selaku pendukung pemerintah meloloskan penggunaan hak angket
menyelidiki kinerja pemerintah dalam menolak, jika hak angket tidak diarahkan bertujuan untuk menyelidiki latar
mengelola minyak lantaran diduga kepada pemakzulan. “ Bagaimana tidak belakang mengapa harus dipaksakan
terjadi penyimpangan. mengarah kepada impeacment kalau mengambil opsi terakhir kenaikan harga
Ada kecenderungan produksi alasan pengajuan angket karena BBM. Dewan juga menghendaki
minyak terus menurun, dengan angket pelanggaran konstitusi. Pelanggaran penjelasan yang lebih mendalam
diharapkan hal-hal yang selama ini tidak konstitusi kan bisa diimpeachment,” mengenai opsi-opsi lain seperti upaya
transparan bisa dibongkar dan tandas Ketua FPD Syarif Hasan. konversi migas ke batubara, gas dan
diperbaiki. Mereka menyatakan, Kekhawatiran terjadinya sumber daya alam lainnya.
penggunaan hak angket tidak diarahkan pemakzulan bisa dipahami mengingat Mengenai perubahan sikap
untuk meng-impeachment pemerintah jatuhnya pemerintahan Gus Dur ketika beberapa fraksi yang semula menolak
SBY. Mereka menyatakan hak angket itu lantaran penggunaan hak angket angket dan kemudian mendukung,

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66 33