Page 30 - MAJALAH 66

PENGAWASAN

Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di katanya.
kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat Maksud utama dari Privatisasi
setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat Divestasi itu adalah pengembangan
dari Badan Usaha Milik Negara itu.
memberikan manfaat yang lebih baik, sementara sebagian
Namun Azwir menginginkan hal
masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak tersebut tidak terus terjadi. Dia
nasionalis dan menghabiskan aset negara. mendesak agar pemerintah harus
berhati-hati dan mengkaji perusahaan
rivatisasi BUMN Indonesia. BUMN mempunyai akan diprivatisasi. “Perusahaan
diharapkan mampu kewajiban untuk memperoleh BUMN yang menguntungkan dan
mendatangkan manfaat deviden. Sehingga diambil suatu menyentuh
bagi pemerintah dan kebijakan privatisasi atau divestasi langsung
P masyarakat Indonesia. sebagian saham dalam rangka, untuk
Semula Privatisasi diharapkan dapat mengembangkan perusahaan dan
menghasilkan dana untuk menutup untuk menutup defisit APBN.
defisit APBN, namun sekarang lebih Menurut Azwir, Komisi VI
dititik beratkan sebagai peningkatan meminta privatisasi bukan untuk
kinerja BUMN yang diprivatisasi, menutup defisit APBN, tetapi
terselenggaranya prinsip-prinsip good untuk mengembangkan pabrik
governance dalam pengelolaan atau perusahaan itu sendiri. Tapi
BUMN, meningkatnya kemampuan lain, seperti BNI 46, Bank Mandiri,
BUMN untuk mengakses peluang di BRI yang waktu itu sebagian untuk
pasar internasional, terjadinya transfer menutup defisit APBN, bukan
ilmu pengetahuan dan teknologi dari untuk pengembangan dari pada
investor ke BUMN yang diprivatisasi, perusahaan yang
serta terjadinya perubahan budaya bersangkutan. “Kita
kerja yang mengarah kepada bisa saja tidak
peningkatan kinerja BUMN. setuju, tetapi
Oleh sebab itu, pelaksanaan memang
privatisasi perusahaan BUMN harus tidak ada
dikaji lebih mendalam dan hati-hati cara lain
agar tidak merugikan perusahaan Pemerintah
yang diprivatisasi, tenaga kerja, rakyat untuk
dan Negara. mengatasi
“Selama ini, DPR-RI bersama defisit,”
Pemerintah membahas rencana
privatisasi dalam Rapat Kerja Komisi
VI dengan Menteri Negara BUMN,”
Azwir
Azwir yang juga anggota dari
Fraksi Partai Golongan Karya
mengatakan kantor Menneg BUMN
yang mengelola 138 BUMN, yang
terdiri dari ratusan bahkan ribuan
anak perusahaan, dengan kondisi
untung dan rugi.
Sementara itu, Pemerintah harus
menangani krisis yang melanda Azwir Ddainytara, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya

30 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 66