Page 43 - MAJALAH 113

waktu pada masa sidang kali ini,
Komisi IV kemungkinan besar akan
memindahkan pembahasannya ke
Panitia Khusus (Pansus) DPR. Ini
merupakan upaya menyegarkan
kembali aturan bidang peternakan
dan kesehatan hewan.

Dalam pembahasan revisi UU ini,
banyak isu strategis yang dibahas,
diantaranya tentang kesehatan
hewan, pengendalian penyakit
hewan, obat hewan, alat dan
mesin kesehatan hewan, kesehatan
masyarakat veteriner, hingga
masalah otoritas veteriner.
Otoritas veteriner, misalnya,
dalam RUU ini merupakan lembaga
pemerintah yang punya otoritas
mengambil keputusan tertinggi
yang bersifat teknis kesehatan
hewan. Lembaga ini bisa melibatkan
kaum profesional seperti para dokter
hewan. Otoritas veteriner diberi
kewenangan mulai menentukan
kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksana kebijakan, sampai pada
pengendalian teknis eporasional di
lapangan.

Dalam pekan-pekan ke depan di
tengah kesibukan tahun politik ini,
RUU Peternakan dan Kesehatan
Hewan diupayakan segera selesai.
Hanya tinggal beberapa pasal saja
yang belum rampung dirumuskan.

“Pasal yang belum terselesaikan
Kebijakan impor berbasis negara sebetulnya hanya pasal-pasal yang tidak
untuk melindungi masyarakat di Tanah Air begitu krusial seperti pasal yang
dari konsumsi produk hewan yang tidak sehat. menyangkut pidana. Sementara
pasal-pasal yang dianggap krusial
Selektifitas negara pengimpor memang perlu semua sudah terselesaikan dengan
dilakukan. Amerika dan Prancis juga termasuk baik,” jelas Multazam. DPR dan
pemerintah sudah banyak sepakat
negara yang bebas PMK. menyangkut rumusan pasal-pasal
krusial RUU ini.
harga yang lebih murah. daging banyak didatangkan dari Kebijakan Impor
Australia dan Selandia Baru, karena
Kebijakan impor berbasis negara alasan jarak yang dekat. Sebelumnya, kebijakan impor
sebetulnya untuk melindungi daging berbasis zona didasarkan
masyarakat di Tanah Air dari Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus pada keengganan Indonesia didikte
konsumsi produk hewan yang tidak Ketua Panja RUU ini Ibnu Multazam oleh negara pengimpor, terutama
sehat. Selektifitas negara pengimpor beberapa waktu lalu, menjelaskan, Australia dan Selandia Baru. Untuk
memang perlu dilakukan. Amerika pembahasan perubahan RUU ini itulah, Indonesia ingin bebas
dan Prancis juga termasuk negara sudah berjalan cukup lama dengan memilih negara pengimpor walau
yang bebas PMK. Hanya saja, impor 3 kali masa sidang. Bila tak cukup belum dinyatakan bebas dari PMK.

PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014 43