Page 40 - MAJALAH 113

LEGISLASI

pemeliharaan jalan kabupaten atau
jalan provinsi ada di dalam Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Nega ra
(APBN). “Hal itu yang dikatakan
Pemerintah harus mengubah renstra
dan roadmapnya, selain itu mereka
khawatir bahwa apa yang kita usulkan
dalam UU Jalan ini masih relevan den-
gan apa yang ada sekarang,”jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah kha-
watir adanya Peraturan Pemerintah
(PP) menyangkut kenaikan tarif jalan
tol bertentangan dengan Revisi RUU
Jalan. “Soal kenaikan tarif jalan tol kita
meminta harus sesuai dengan pelaya-
nan minimal. Kami katakan itu tidak
cocok bagaimana kita masukan dalam
UU soal pelayanan minimal, pemerin-
tah masih keberatan dengan kondisi
perkembangan pertumbuhan seka-
rang ini,”katanya.
Saat ini, isu yang berkembang di
dalam Revisi RUU Jalan juga memuat
risiko proses pembebasan lahan dan
risiko tarif jalan tol. Isu tersebut
muncul di dalam tataran perenca-
naan dan implementasinya. Di dalam
RUU ini banyak yang mengusulkan
didefinisikan kembali hakekat jalan tol
mengingat permasalahan yang diha-
dapi saat ini tidak jauh berbeda den-
gan permasalahan yang dihadapi ja-
lan umum yaitu masalah kemacetan.
Jalan tol yang dalam UU No 38 tahun
2004 didefinisikan sebagai jalan be-
bas hambatan.
capaian kita,” kata Wakil Ketua Komisi “Pemerintah masih ada hambatan Dia menjelaskan pembahasan
V DPR RI Muhidin M. Said kepada Par- membahas RUU Jalan ini karena me- RUU ini harus dilakukan oleh kedua
lementaria. reka sudah punya roadmap/renstra belah pihak antara DPR RI dengan
yang harus dicapai. Selain itu, mer- Pemerintah. “Saya menyesalkan ini
Komisi V DPR RI, lanjutnya, me- eka takut kalau masuk pembahasan merupa kan kekeliruan bahkan per-
nyadari lambannya RUU Jalan men- RUU Jalan nantinya terkait dengan soalan selalu dibebankan kepada DPR
jadi bagian dari tugas DPR RI untuk UU No17 tentang Keuangan Negara,” RI,”ujarnya.
mendesak pemerintah untuk menun- jelasnya.
taskannya. “Ini menjadi bagian dari Saat membahas RUU, menurutnya,
tugas kita juga untuk menyelesaikan- Terkait jalan nasional, dia mem- kedua belah pihak harus serasi dan
nya, banyak hal-hal yang harus di- perkirakan sampai akhir tahun 2014, sejalan. Padahal jika ingin mengubah
lakukan menyangkut masalah jalan target pemerintah dan Komisi V DPR satu pasalpun jika pemerintah tidak
ini,” harapnya. RI sudah mencapai 94 persen atau mau tentu juga tidak bisa. “Jadi ha-
sekitar 38.500 Km. rus serasi sejalan dulu. Tetapi di satu
Dia mengatakan, masih terdapat sisi, selalu DPR dipertanaykan target
persoalan terkait RUU tentang Jalan Pemeliharaan Jalan pembahasan RUU nya tidak tercapai.
diantaranya yaitu persoalan jalan- Sekarang coba telusuri siapa yang se-
jalan daerah, provinsi dan kabupaten. Muhidin menegaskan Komisi Per- benarnya bermasalah,” tukasnya.
yang sampai saat ini jauh tertinggal, hubungan berusaha mencoba agar
dibanding jalan-jalan nasional. adanya ruang supaya pembiayaan Dia menegaskan, DPR RI akan terus

40 PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014