Page 41 - MAJALAH 113

mendorong agar Revisi UU tentang cover hal itu,” ujarnya. arti bahwa tidak adanya ketegasan
Jalan ini dapat dituntaskan secepat antara membuat jalan baru dan
mungkin. “Kita akan meminta peme- Berbicara anggaran Kementerian pemeliharaan jalan yang sudah ada.
rintah segera memberikan kajian. Hal PU, seharusnya diberikan prioritas
itu sesuai dengan hasil kesimpulan karena jalan merupakan tulang pung- Khusus kelembagaan, saat ini
raker Komisi V DPR dengan Pemerin- gung dalam meningkatkan pereko- penyelenggaraan jalan yang ter-
tah yang berbunyi: Pemerintah harus nomian rakyat. Saat ini, anggaran kait dengan perencanaan, pemba-
segera memberikan kajian kepada Kementerian PU hanya Rp.60 Triliun, ngunan jalan baru, pemeliharaan,
DPR,” jelasnya. padahal total APBN Rp.1.600 Triliun. pemanfaatan, pengelolaan, dan
“Artinya tidak ada 10 persen dari pengawasan jalan belum terkonsoli-
Artinya, kalau bisa meyakinkan DPR APBN,” katanya. dasi dalam kelembagaan yang baik.
RI maka akan kita pertahankan RUU Selanjutnya belum diatur dengan
lamanya. Kalau itu tidak bisa meya- Menurutnya, pengembangan SDM jelas substansi yang terkait dengan
kinkan kami tentunya kita tetap akan harus diikuti oleh pengembangan pembagian tugas dan wewenang
mengusulkan perubahan terhadap infrastruktur. Jadi, lanjutnya, apakah pemerintah dan pemerintah daerah
RUU tersebut. mungkin kita bisa meningkatkan dalam penyelenggaraan jalan terkait
Sementara Anggota Komisi V DPR
Sadarestuwati (F-PDIP) menyatakan
bahwa terhambatnya pembahasan
RUU tentang Jalan karena Pemerin-
tah merasa bahwa anggarannya ini
tidak akan bisa tercukupi apabila ha-
rus mengcover jalan-jalan yang bukan
jalan nasional.

“Ada kekhawatiran anggaran tidak
akan mencukupi, karena mau atau
tidak ini merupakan tanggung jawab
negara dan pemerintah dan itu harus
tetap berjalan,”ujarnya.

Selain itu, lanjut Sadar, daerah juga
masih belum mampu untuk meng­
cover seluruh infrastruktur di daerah.
“Masalah nanti bisa dilakukan atau Menurutnya, pengembangan SDM harus
tidak yah, harus bisa dilakukan kare- diikuti oleh pengembangan infrastruktur.
na daerah tidak akan mampu untuk Jadi, lanjutnya, apakah mungkin kita bisa
mengcover itu,”jelasnya.
meningkatkan pertumbuhan perekonomian
Menurutnya, beban daerah saat apabila tidak diikuti pengembangan ruas jalan.
ini banyak terserap untuk belanja
pegawai saja, sementara anggaran
infrastruktur masih minim. “Hal ini pertumbuhan perekonomian apabila dengan perencanaan, pembangu-
juga yang menyebabkan pemerintah tidak diikuti pengembangan ruas ja- nan jalan baru, pemeliharaan, pe-
daerah juga tidak mampu mengcover lan. “Pergerakan perekonomian akan manfaatan, pengelolaan, dan penga-
pemeliharaan jalan. Untuk pemeli- semakin cepat karena biaya transpor- wasan jalan, sehingga menimbulkan
haraan saja daerah sudah tidak mam- tasi bisa ditekan,” jelasnya. ketidakjelasan dan tumpang tindih
pu apalagi untuk membangun jalan dalam pelaksanaannya.
baru kalau bukan dana dari pusat,” Isu Terakhir
katanya. Menyangkut pembiayaan pem-
Pada Rapat Kerja terakhir memba- bangunan jalan. diperlukan sistem
Dia menegaskan, DPR harus me- has Revisi RUU tentang Jalan,.Komisi pendanaan jalan. Saat ini yang ter-
maksakan usulan tersebut kepada V DPR RI menemukan permasalahan jadi walaupun anggaran naik secara
pemerintah dalam rangka mengem- dalam penyelenggaraan jalan, seba- signifikan selama enam tahun be-
bangkan infrastruktur. “Ini harus se- gaimana yang berkembang pada lakangan akan tetapi output belum
dikit memaksa karena kepentingan rapat kerja dan kunjungan ke dae- mengalami kenaikan dan terjadi ke-
negara dan kepentingan rakyat. mau rah, yaitu ketidakjelasan penyeleng- naikan unit cost yang cukup signifi-
tidak mau pemerintah harus meng­ garaan jalan. Hal ini mengandung kan. (as/si) foto: naefurojie, dok/parle/hr.

PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014 41