Page 39 - MAJALAH 113

kebutuhan strategis infrastruktur ja- lan yang retak dan berlubang tidak tang Jalan merupakan salah satu
lan dalam rangka mencapai tujuan segera dilakukan penanganan akan RUU yang masuk didalam Program
pembangun an nasional. semakin menambah kerusakan jalan Legislasi Nasional (Prolegnas) Peri-
dalam waktu relatif cepat. ode 2009-2014, selain itu RUU
RUU ini prinsipnya ingin mem- tersebut telah mengalami perjalan-
berikan kepastian hukum dalam Dengan memperhatikan me- an panjang hingga saat ini. Semen-
penyelenggaraan jalan, di mana kanisme anggaran yang berlaku saat tara arah, jangkauan dan materi
pengaturan jalan melalui Un- ini, hal yang paling mungkin dilaku- RUU tentang Jalan mencakup aspek
dang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan dianggap be-
lum mampu menjamin penamba-
han jalan baru, pemeliharaan jalan,
pembiayaan, keterlibatan masyara-
kat dalam penyelenggaraan jalan,
dan tuntutan kebutuhan infrastruk-
tur untuk mengejar ketertinggalan
daya saing Indonesia dalam tataran
regional dan global. Karena itu perlu
dilakukan perubahan kerangka pen-
gaturan penyelenggaraan jalan me-
lalui Revisi UU No.38 Tahun 2004
tentang Jalan.
Menyinggung pemeliharaan ja-
lan, seharusnya mencakup berba-
gai penanganan permukaan aspal
dan drainase, serta meningkatkan
pemeliharaan hingga mendapatkan
ketajaman yang memadai, peme-
liharaan jalan juga menyangkut
pemeliharaan rutin dan pemeli-
haraan berkala (routine and peri­
odic maintenances). Pemeliharaan
jalan yang memadai dapat mem-
perpanjang umur pelayanan jalan
yang mantap. Tapi faktanya, keru-
sakan jalan sendiri dapat disebabkan
karena kelebihan kapasitas muatan
kendaraan antara lain diperlihatkan
dengan adanya permukaan jalan
yang bergelombang (deformasi),
sehingga dengan cepat terjadi per-
mukaan jalan yang retak-retak dan
berlubang. kan untuk perbaikan penganggaran yang luas diantaranya yaitu pe-
pemeliharaan jalan adalah dengan ngaturan Peran dan Penguasaan,
Dalam pemeriksaan kinerja atas menerapkan Multi-years Perfor­ Pembinaan Jalan, Pengelompokkan
penyelenggaraan jalan dan jem- mance Based Contracting (MPBC), dan Bagian Jalan, Pekerjaan Jalan,
batan nasional tahun 2012 dan dan menetapkannya sebagai stan- Penyediaan Lahan, Tugas dan We-
2013, dan termuat didalam ikhtisar dar pembiayaan pemeliharaan ja- wenang, Pembiayaan, Pengawasan,
hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) lan. Untuk dapat memberikan hasil Peran Serta Masyarakat, dan Keten-
II tahun 2013 BPK melaporkan telah yang terbaik, penerapan MPBC ini tuan Pidananya.
menemukan pengawasan atas memerlukan koordinasi yang efek-
pelanggaran batas muatan kenda- tif antara Direktorat Jenderal Ang- “Komisi V bidang perhubungan dan
raan yang melintas pada jalan na- garan (Departemen Keuangan) dan infrastruktur telah siap untuk melaku-
sional, Pantura di Provinsi Jawa Departemen Pekerjaan Umum dalam kan pembahasan, cuma pihak peme-
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur proses penyusunan anggaran bagi rintah meminta ini ditunda dulu kare-
kurang terkoordinasi dan tidak efek- pemeliharaan jalan. na tidak sesuai dengan renstra, Oleh
tif sehingga mengakibatkan keru- karena itu kalau kita ubah, nanti tidak
sakan jalan. Kondisi permukaan ja- Seperti diketahui, Revisi RUU ten- sesuai dengan target-target capaian-

PARLEMENTARIA EDISI 113 TH. XLIV, 2014 39