Page 79 - MAJALAH 73
P. 79

KUNJUNGAN KERJA



            embarkasi haji guna meningkatkan   memberikan dorongan dan
            kenyamanan untuk jemaah haji. “Kita   bantuan kepada Kabupaten ini
            menginginkan adanya pemekaran status   agar tidak tertinggal dengan
            pengelolaan haji di Lampung menjadi   kabupaten lainnya”tandasnya
            embarkasi dengan alasan jumlah calon      Bupati Pringsewu H.I
            jamaah haji yang terdaftar sudah melebihi   Masdulhaq mengatakan,
            kuota haji di Provinsi yang telah ditetapkan   Kunjungan Komisi VIII
            oleh pemerintah pusat,”kata Syaroni Masum   DPR-RI sangat penting
            di hadapan anggota Dewan.       bagi Kabupaten Pringsewu
               Menurutnya,  pemerintah  pusat   khususnya di bidang sosial,
            memberikan kuota sebesar 6000 orang calon   agama,  perlindungan
            jamaah haji sedangkan calon jamaah haji   anak,  perempuan  dan
            yang terdaftar di Kanwil Agama Lampung   penanggulangan bencana
            sudah 16.000 orang calon jamaah haji.   alam, guna meningkatkan taraf
               Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua   hidup masyarakat Lampung.
            Komisi  VIII  DPR  Imam  Supardi      Pada akhir kunjungan       terus meningkat setiap tahun. Karena itu
            mengatakan, hal ini akan segera di bahas   tim kunker, rombongan Komisi VIII   diharapkan adanya penambahan kuota haji
            dengan  Departemen  Agama  seusai   DPR-RI menyempatkan diri menghadiri   dan menetapkan porsi haji bagi masing-
            kunjungan kerja ini. “Kita akan segera   acara penutupan festival Krakatau ke-19   masing Kabupaten/Kota agar jamaah
            mengundang Menag untuk melaporkan   dan lampung expo ke 8 tahun 2009 di   mendapatkan kepastian untuk berangkat.
            hasil temuan kita di lapangan,”paparnya.    gedung Graha wangsa Bandar Lampung      Kepada Tim Komisi VIII DPR,
                                                                             Kakanwil Depag Bengkulu Taufiqurrahman
                                                                             menyatakan, sampai tanggal 16 Juli 2009
                                                                             jumlah jamaah haji yang telah mendapatkan
                                                                             porsi berangkat sebanyak 4.675 orang. “
                                                                             Kita telah menyampaikan  data jumlah
                                                                             penduduk agama Isal Propinsi Bengkulu
                                                                             ke Dirjen Penyelenggaraan Haji sesuai
                                                                             data yang ada sebanyak 1.834.719 untuk
                                                                             menentukan kuota haji tahun 1429 H,”
                                                                             ujarnya.
                                                                                Ditambahkan, pada tahun 2009 ini
                                                                             Propinsi Bengkulu mendapatkan kuota
                                                                             sebanyak 1.614 jamaah. Dari data yang ada
                                                                             maka jamaah yang menunggu (waiting
                                                                             list) sebanyak 3.061 orang. Jumlah tersebut
                                                                             akan menjadi persoalan bagi calon jamaah
                                                                             yang bersangkutan mengingat tiga tahun
                                                                             ke depan, mereka penunggu tersebut baru
                                                                             dapat diselesaikan.
            TAUFIQULRAHMAN KETUA TIM KUNKER KOMISI VIII DPR RI BERDIALOG DENGAN PARA TOKOH
            AGAMA SEKALIGUS MENINJAU TEMPAT PERIBADATAN (PURI). (22/07)/SUPARDI/PARLE     Dalam soal pelaksanaan UU Anti
                                                                             Kekerasan dalam Rumah Tangga, di
                                                                             Propinsi ini telah mulai disikapi oleh
               Dia menambahkan. Dirinya akan   yang di undang oleh Gubernur Lampung   masyarakat umum. Ini terlihat sudah
            menyampaikan  seluruh  masukan   Syahrudin Z.P, Acara tersebut juga dihadiri   banyaknya kaum ibu-ibu yang mengadukan
            kepada pemerintah pusat dan akan   gubernur Banten, Ratu Atut Choisyah.   langsung ke polisi tentang kekerasan dalam
            memperjuangkannya sampai akhir masa      Pada kesempatan tersebut, Syahrudin   rumah tangga. Badan Pemberdayaan
            jabatannya yang tinggal 2 bulan ini.  meminta Komisi VIII DPR-RI mendesak   Perempyan dan Keluarga Berencana juga
               Pada kunjungan ke Provinsi Lampung,   pemerintah agar memperhatikan serta   sudah melaksanakan sosialisasi langsung
            tim Kunker Komisi VIII DPR menyerahkan   membangun infrastruktur penting yang   ke masyarakat dan Lembaga Swadaya
            sumbangan dari Departemen Agama dan   masih kurang di wilayah provinsi lampung.  Masyarakat (LSM) yang peduli perempuan.
            Departemen Sosial secara simbolis kepada                         (as, iq, dw)
            sejumlah madrasah, panti asuhan dan tempat-  Penambahan kuota haji
            tempat ibadah seperti vihara bodhicitta      Dari kunjungan kerja ke Propinsi
            di Kabupaten Pringsewu. “Kabupaten   Bengkulu, Tim  Komisi  VIII  DPR
            Pringsewu ini adalah Kabupaten yang   menerima laporan bahwa minat masyarakat
            baru saja dimekarkan, karena itu kita harus   Bengkulu untuk menunaikan ibadah haji

                                                                               PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73  77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84