Page 81 - MAJALAH 73
P. 81
KUNJUNGAN KERJA
Pengangguran bertambah RSUD tidak mampu menampung melakukan penolakan terkait dengan
S e l a i n m a s a l a h l a y a n a n lagi,” jelas Idhar. Namun masyarakat pasien yang menggunakan kartu
kesehatan, Kota Sawahlunto juga lebih memilih yang terdekat dari Jamkesmas.
terbelit persoalan pengangguran. tempat tinggalnya. Menanggapi pertanyaan tersebut,
Terutama setelah ditutupnya kuasa Idhar menjelaskan bahwa kebanyakan
pertambangan batu bara menyusul Perawat berstatus Honorer pasien yang datang ke RSUD tanpa
peledakan tambang dalam Bukit Bual Dalam kunjungan kerjanya ke membawa kartu Jamkesmas dan
16 Juni lalu. RSUD Chasan Boesoeri tersebut, surat-surat yang menyatakan bahwa
“ D a r i j u m l a h p e n d u d u k Tim Komisi IX DPR di dampingi pihaknya adalah keluarga yang kurang
Sawahlunto 55.430 orang, angkatan Wakil Gubernur Maluku Utara mampu. Bahkan menurut Idhar
tenaga kerja sebanyak 36..806 orang. Abdul Ghani Kasuba. Ketua Tim masyarakat masih tidak mengerti
Diantaranya bekerja 13.748 orang dan Kerja Komisi IX Umar Wahid dan mengetahui prosedur yang telah
pengangguran 1.156 orang” ungkap Hasjim (F-KB) mengharapkan agar diberikan. ” Masyarakat kurang
Kadis Pemberdayaan masyarakat/ pemerintah Provinsi mempercepat memahami prosedur, tetapi pihak
Ketenagakerjaan Sawahlunto, pengembangan infrastruktur rumah RSUD tetap melayan,” jelasnya.
Maryusfi. sakit tersebut. Anggota Tim Komisi IX DPR,
Selanjutnya Maryusfi mengatakan Saat berada di ruang UGD (Unit Mariani Akib Baramuli (F-PG)
persoalan mendasar ketenagakerjaan Gawat Darurat). Kepala RSUD menegaskan, terkait penanganan
adalah rendahnya ketrampilan. Chasan Boesoeri, Dr. Idhar Sidi Umar warga yang tidak mampu, agar jangan
Mereka lebih banyak mencari nafkah
sebagai pekerja kasar.
Sementara itu Tim Kunjungan
Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi
Maluku Utara menemukanfenomena
menarik soal kondisi infrastruktur
kesehatan di Ternate.
Dalam kunjungan pertamanya
ke Provinsi Maluku Utara, Komisi
IX DPR melakukan peninjauan ke
RSUD Chasan Boesoeri Ternate.
Saat melakukan peninjauan ke RSUD
tersebut, Tim Kunjungan Kerja
Komisi IX DPR sempat menyaksikan
membludaknya pasien anak, sampai-
sampai ada pasien yang menempati
koridor di rumah sakit tersebut.
Hal tersebut mengundang
pertanyaan anggota Komisi IX DPR.
Kepala RSUD Chasan Boesoeri
Dr. Idhar Sidi Umar menjelaskan,
pihaknya sudah berusaha semaksimal
mungkin terkait jumlah pasien anak dihujani berbagai pertanyaan dari sekedar janji tetapi ditepati. ”Nantinya
yang tidak bisa ditampung, hal ini beberapa anggota DPR RI, terkait saat warga tidak mampu datang masih
terkait karena fasilitas ruangan yang dengan penanganan pasien, jumlah lagi diwajibkan uang muka dulu baru
kurang cukup memadai. Kebijakannya, para perawat, dan juga daya tampung dirawat,” ujar Mariani.
mereka akan dialihkan ke rumah sakit RSUD. Yang menarik, Tim Komisi Namun, kepala rumah sakit Idhar
lain yang terdekat. ”Percuma saja kita IX DPR mengorek soal kesejahteraan Sidi Umar langsung mengomentari
tampung mereka di sini tapi kita para pekerja atau SDM yang ada. terkait dengan pernyataan tersebut.
tidak bisa berbuat apa-apa karena Idhar menjelaskan, sejauh ini masih ”Sementara ini sudah ditangani sesuai
keterbatasan,” tegas Idhar. 30-an tenaga perawat masih berstatus dengan prosedur dan bagi mereka
Idhar juga menambahkan, bahwa honorer dan gajinya sebesar Rp. 1 juta yang tidak mampu tetap akan dirawat
pihak Rumah Sakit memiliki mobil per bulan. Jelas Idhar. di kelas tiga ,” tandas Idhar.
ambulance yang dipersiapkan untuk Terkait dengan Jaminan Kesehatan Sementara itu dalam kunjungan
mengantar apabila tidak mampu Masyarakat (Jamkesmas), Anggota kerjanya ke Provinsi Maluku Utara,
menampung. ”Kita punya mobil Komisi IX DPR Kasmawati Tahir Z. Komisi IX DPR menemukan dua
ambulance yang siap mengantar jika Basalamah mempertanyakan apakah pemegang kartu Jamkesmas justru di
RSUS Chasan Boesoeri pernah pungut biaya pengobatan. Kenyataan
PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 79

