Page 82 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

tersebut di temukan langsung Tutupoho yang dikonfirmasi Namun berdasarkan pengalaman,
Anggota Tim Kunker Komisi IX menjelaskan bahwa hanya obat yang Arthur menambahkan bahwa
DPR yang di pimpin Umar Wahid masuk daftar Jamkesmas yang bebas buskopan lebih efektif. Obat tersebut
Hasjim yang didampingi oleh 17 biaya. Diluar daftar Jamkesmas, obat harganya Rp. 22 ribu. ”Otomatis
orang Anggota Tim Kunker saat yang digunakan dikenakan biaya. obat buskopan harus dibayar, karena
melakukan peninjauan ke rumah sakit Pasien atas nama Flora Toly bukan obat yang masuk dalam daftar
RSUD Jailolo, Maluku Utara. dikenakan biaya karena obat yang formularium,” tambahnya.
Dua pasien tersebut adalah Flora direkomendasikan dokter untuk Flora masuk RSUD Jailolo
Toly dan Yustina yang sementara mempercepat penyembuhannya diluar pukul 02.00 WIT dan tak sempat
menjalani perawatan di ruang IRNA daftar obat Jamkesmas. Pasien itu juga menunjukkan kartu Jamkesmas.
(Instalasi Rawat Inap) kelas III. saat masuk tidak menunjukkan kartu ”Maka kami berlakukan dia seperti
Keduanya menjelaskan kepada Ketua Jamkesmas. “Pasien tidak sempat pasien umum”. Jelas Arthur.
Tim, bahwa dirinya mengaku telah menunjukkan kartu Jamkesmas Temuan Tim Kunker Komisi IX
mengeluarkan ratusan ribu rupiah. yang dimilikinya sehingga dia DPR menggugah perhatian Kadis
“Saya masuk rumah sakit sudah dua diberlakukan pasien umum, tapi Kesehatan Halmahera Barat Dr.
hari, sudah kurang lebih Rp. 300 – setelah dia menunjukkan kartu Hizkia Hohakay. Bahwa pihaknya
Rp. 400 uang yang saya keluarkan Jamkesmas seluruh biaya perawatan akan memanggil dua orang petugas
untuk membayar ferifikator obat yang
biaya masuk dan ditugaskan Dinkes di
membayar obat. RSUD Jailolo untuk
Rinciannya biaya dimintai penjelasan
perawatan Rp. 150 mengapa hingga
ribu dan beberapa pasien pemegang
kali untuk biaya kartu Jamkesmas
obat”. Jelas Flora. diminta membayar
S alah satu biaya per awatan
angg ota T im dan obat-obatan.
Kunker Komisi ”Kami akan panggil
IX yang ditemui petugas ferifikator,
usai melakukan untuk menjelaskan
peninjauan M. obat-obat mana saja
F a n s u r u l l a h yang masuk dalam
Asa (F-PAN) daftar formularium,”
m e n g a t a k a n ujarnya.
rumah sakit ini Temuan tersebut,
bisa dikenai sanksi, juga ikut menjadi
karena memungut sorotan Ketua DPRD
biaya berobat dari warga pemegang yang sudah terlanjur dikeluarkan akan Halmahera Barat, Beny Andhika
kartu Jamkesmas. dikembalikan,” tegas Atty. Ama. Beny mengatakan DPRD
Politisi PAN itu mengatakan, Dokter Arthur Makapuan, sebenarnya telah mewanti-wanti
pemerintah sudah menyiapkan yang merekomendasikan obat Pemerintah Kabupaten Halmahera
anggaran melalui APBN setiap tahun pada Flora Toly pemegang kartu Barat agar menyediakan dana terkait
ke seluruh rumah sakit pemerintah di Jamkesmas, mengatakan bahwa meski sudah ada pembiayaan dari
seluruh Indonesia untuk membayar dirinya merekomendasikan buskopan APBN.
tagihan biaya perawatan kesehatan (Buskopan adalah obat diluar daftar ”Jangan kita mengejar PAD
para pemegang kartu Jamkesmas yang formularium, yang ditanggung dalam melalui orang sakit. Karena itu dewan
tak lain warga miskin dan kurang daftar Jamkesmas) untuk penyakit dalam pembahasan anggaran meminta
mampu. yang di idap Flora. pemerintah untuk menyiapkan dana
Atas kenyataan itu, Ketua Tim “Tindakan medis yang harus saya itu,” tegasnya.
Kunker Komisi IX Umar Wahid lakukan saat itu adalah bagaimana Direktur RSUD Jailolo, Atty
Hasjim (F-KB) kemudian meminta menyembuhkan rasa sakit pada Tutupoho membantah bahwa peserta
direktur RSUD Jailolo Atty Tutupoho, perutnya, tanpa menimbulkan Jamkesmas yang berobat di RSUD
agar memperbaiki manajemen masalah atau kerumitan dikemudian dipungut bayaran. ”Saya tegaskan
pelayanan RSUD Jailolo, jika tidak hari saat menjalani rawat inap, maka sekali lagi, RSUD Jailolo tidak pernah
kasus tersebut bisa menjadi temuan saya memberi dia buskopan. Obat memungut pasien Jamkesmas,” ia
dan akan diproses lebih lanjut. kolik yang masuk daftar Jamkesmas menambahkan (ad, jay)
Dirut RSUD Jailolo Atty namanya papaverin”.

80 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73