Page 85 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

“Hal ini dirasakan ketika memasuki era yang dipimpin Irwan Prayitno (F-PKS) itu. Semua keputusan fraksi mempunyai
teknologi informasi,” katanya. di kantor Dinas Pendidikan Kalimanatan dalil yang sama-sama kuat,” katanya.
Kemudian, masih banyak perpustakaan Selatan, kemarin. Sedangkan Hafidz Ma’some (F-PPP)
yang belum memiliki tenaga professional Dirinya juga menyesalkan penilaian menilai UAN harus tetap dilaksanakan
di bidang perpustakaan terutama untuk UAN yang hanya berfokus pada nilai tetapi tidak sebagai ukuran penentuan lulus
perpustakaan/madrasah. Akibatnya banyak mata pelajaran. Karena tidak sedikit para atau tidak. Pada kenyataan, pemerintah
perpustakaan yang tidak dapat dikelola murid yang mendapatkan nilai memuaskan bersikap terbalik dengan sikap UAN
secara optimal. dengan grade 9 tetapi dengan hanya satu sebagai penentu kelulusan.
“Untuk mengatasi hal ini perlu adanya mata pelajaran tidak lulus maka murid Permasalahan sekarang dengan
kebijakan nasional dalam pengangkatan tersebut sudah dianggap tidak lulus UAN. diadakannya UAN adalah banyaknya
tenaga professional di bidang perpustakaan Mantan Kepala Wilayah Prov murid yang tidak lulus UAN. Oleh sebab
seperti halnya guru dan tenaga medis,” Kalimantan Selatan, Kasim sepakat itu UAN perlu dilakukan evaluasi kembali
ujarnya. jika kewenangan UAN dilaksanakan apa tetap dilaksanakan atau tidak. Jika tetap
Dalam hal anggaran sekolah, UU secara desentralisasi. Ia pun tidak setuju dilaksanakan formatnya harus dirubah
No.43/2007 disebutkan anggaran jika pelaksanaan UAN sebagai penentu bukan sebagai penentu kelulusan.
perpustakaan sekolah adalah 5 persen kelulusan. UAN harus dilaksanakan sebagai Dengan umur DPR yang tinggal
dari anggaran sekolah belum dapat bentuk tes peningkatan
dilaksanakan dengan baik karena belum mutu pendidikan.

DIALOG TOKOH MASYARAKAT, BUDAYAWAN DAN PIMPINAN PTN/
PTS TERKAIT KURANGNYA TENAGA PROFESIONAL DIBIDANG
PERPUSTAKAAN DENGAN TIM KUNKER KOMISI X DPR RI DIPIMPIN
IWAN PRAYITNO. (14/07)/DIAN ARIVANI/PARLE

ada kesamaan apresiasi terhadap pentingnya “Jika perlu UAN
penyelenggaraan perpustakaan sekolah oleh tidak ditujukan kepada murid tetapi kepada 2 bulan, pihaknya akan tetap membuat
instansi lainnya yang seharusnya membina sekolah untuk menilai kemampuan dari catatan pekerjaan rumah bagi anggota
perpustakaan sekolah/madrasah tersebut. para Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga Komisi X DPR mendatang. UAN harus
terlatih lainnya untuk menentukan standar dikembalikan sesuai dengan Undang-
Kewenangan UAN sekolah,” katanya. undang sebagai pemetaan.
Sejumlah praktisi pendidikan Provinsi Lebih lanjut Kasim meminta UAN “UAN tidak mendidik tetapi membuat
Kalimantan Selatan meminta kewenangan dilakukan peninjauan kembali atau bahkan peserta didik dan pendidik untuk menjadi
Ujian Akhir Nasional diberlakukan secara mengalihkan fungsi sebagai pengendali tidak sportif,” ungkapnya. Contoh nyata,
Desentralisasi. Selama ini UAN lebih peningkatan mutu pendidikan nasional pendidik ketika ujian berlangsung banyak
dianggap sebagai penentu kelulusan tanpa daripada UAN lebih dianggap sebagai yang mengajar. Atau murid yang tidak siap
adanya peningkatan mutu pendidikan dan suatu masalah. melaksanakan UAN tetapi murid tersebut
peran serta daerah dalam memberikan Menanggapi pernyataan, Ketua masih lulus.
nilai. Komisi X DPR Irwan Prayitno (F-PKS) Hafidz dapat memahami jika guru
“Dengan desentralisasi maka ada mengungkapkan sikap Komisi X terhadAP daerah mengeluh ketika dirinya telah
kewenangan daerah dalam memberikan UAN sampai saat ini tidak ada keputusan bekerja sekian puluh tahun namun hasilnya
nilai pada ujian. Selama ini guru hanya mutlak untuk mendukung ataupun tidak ada. Hal ini harus diperhatikan
diberi kewenangan mengajar, tetapi ketika menolak UAN secara tegas. Dalam komisi pemerintah dengan evaluasi diri.
ujian peran guru diabaikan,” ujar H. ada Fraksi yang mendukung, menolak, dan “Siapapun yang menjadi menteri
Mawardi selaku Ketua Asosiasi Kepala ada yang berada di tengah-tengah. pendidikan maka UAN harus di evaluasi”.
Sekolah Kalimantan Selatan saat bertemu “Konsekuensinya Komisi X sulit (da)
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI untuk memutuskan dengan posisi seperti

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 83