Page 83 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

Komisi X DPR RI Kaget Atas

Ketidakjelasan Anggaran Pendidikan

Anggota Komisi X DPR Munawar Sholeh mengaku kaget Sementara itu, anggaran untuk
atas ketidakjelasan Pemprov Lampung terhadap anggaran pendidikan tersebut yang dialokasikan
20 persen untuk pendidikan, sebagaimana dilontarkan dari APBD Lampung Rp312 miliar dari
Sekretaris Bappeda Lampung, Edarwan. total Rp1,563 triliun atau mencapai 20,12
persen.
Banyak Perguruan Tinggi
Tidak Mandiri

Wakil Ketua Komisi X DPR
Didik J Rachbini mengatakan banyak
lulusan perguruan tinggi tidak mandiri,
sehingga sebagian hanya sebagai pencari
kerja dan meningkatkan persentase
penggangguran.
“Semakin tinggi pendidikan, semakin
tinggi pula persentase pengangguran
terhadap total angkatan kerja di level
pendidikan tersebut,” kata Didiek usai
bertemu dengan unsur perguruan tinggi
di Lampung, di Universitas Lampung
(Unila), saat kunjungan kerja pada
reses masa persidangan IV tahun sidang
2008—2009, Bandarlampung, Selasa
(13/7).
Ia menjelaskan, kualitas mental dan
adahal Undang-undang yang menanyakan kejelasan tentang persentase kemandirian sebagian besar lulusan dari
kami buat tersebut sudah anggaran pendidikan tersebut yang diambil perguruan tinggi masih kurang, sehingga
sangat jelas. Kalau seperti ini dari APBN atau APBD. setelah lulus hanya menadahkan tangan
berarti sosialisasinya kurang Ia meminta kejelasan apakah hanya mencari kerja.
Pmengena,” kata Munawar pendidikan formal, namun pihaknya “Para lulusan itu bukan membuat
pada pertemuan Komisi X DPR dan melihat pendidikan non-formal pun perlu terobosan-terobosan untuk kemandiriannya,
Pemprov Lampung, di Bandarlampung, mendapatkan suntikan dana tersebut. tetapi hanya menanti dapat pekerjaan,”
Bandarlampung, Senin (12/7). “Kami memandang kegiatan terang dia.
Dai mengakui, persepsi antara Komisi pendidikan non-formal yang juga untuk Didiek yang hadir bersama sejumlah
X DPR dengan pemerintah berbeda terkait meningkatkan taraf ekonomi dan modal anggota Komisi X lainnya, menjelaskan
anggaran 20 persen dari APBN. kerja dimasukkan dalam program tersebut,” bangsa ini memiliki kemampuan
“Kami memandang anggaran untuk kata dia. kewirausahaan yang tergolong rendah di
pendidikan belum mencukupi 20%, karena Edarwan memperinci, sebaran alokasi dunia.
itu harus di luar gaji guru dan kedinasan,” dana pendidikan tahun 2009 yakni untuk “Untuk mengatasi itu semua adalah
kata dia dalam kunjungan kerja pada belanja tidak langsung pendidikan 6,6 melalui pendidikan. Ini suatu tantangan bagi
reses masa persidangan IV tahun sidang persen, belanja langsung dinas pendidikan para pendidik,” katanya. Sebab, lanjutnya,
2008—2009 itu. 51,9 persen, hibah pendidikan 5,4 persen, dengan pendidikan dapat mengubah
Namun, kata Munawar, Mahkamah pos bantuan pendidikan 6,7 persen, dan mental, karena itu perlunya kurikulum yang
Konstitusi telah “menyelamatkan” wajah belanja pendidikan pada SKPD diluar mengajarkan ke arah perubahan tersebut.
pemerintah dengan memasukkan gaji guru dinas pendidikan atau sebaran mencapai “Ini menjadi tantangan bagi dosen dan
dalam cakupan 20 persen tersebut. 29,4 persen. pengajar lainnya. Tidak hanya memberikan
Sebelumnya, Sekretaris Badan “Untuk alokasi APBD sektor pendidikan teknis,” kata dia.
Perencanaan Pembangunan Daerah pendidikan masyarakat tersebar ke 28 Didik juga menambahkan, dalam
(Bappeda) Lampung, Edarwan, SKPD,” katanya. pembahasan undang-undang kepemudaan

PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73 81