Page 84 - MAJALAH 73

KUNJUNGAN KERJA

dimasukkan tentang kewirausahaan dan badan hukum pendidikan, sertifikasi tapis baik di SD, SMP, SMA hingga
kepemudaan. dosen, persoalan riset, masalah kurangnya perguruan tinggi,” ungkapnya.(et)
Menurut Didik J. Rachbini, kepala tenaga guru di Lampung, sekolah rintisan
rombongan Komisi X itu, kunjungan berstandar internasional, pemisahan antara DPR JANJI BERI INSENTIF
tersebut bertujuan melaksanakan fungsi pendidikan dasar menengah, dan perguruan PUSTAKAWAN
DPR dalam hal pengawasan legislasi tinggi hingga persoalan terpinggirkannya Terbatasnya sumber daya manusia
dan penganggaran serta menyerap posisi taman kanak kanak (TK) dengan tenaga pustakawan yang professional di
aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD). bidang perpustakaan menjadi perhatian
pendidikan. Sementara Dekan Fakultas Pertanian khusus Komisi X saat melakukan
“Sesuai jadwal DPR RI pada reses Unila Wan Abas Zakaria mengatakan pertemuan dengan Badan Perpustakaan
masa persidangan IV tahun sidang sangat sepakat dengan rencana Dewan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan
2008--2009, kami dari Komisi X yang memisahkan kementerian pendidikan Selatan. DPR berjanji akan memberikan
mengkhususkan bidang Depdiknas, nasional untuk mengakomodasi tunjangan profesi kepustakawanan.
“Dengan adanya tunjangan profesi
pustakawan, diharapkan masyarakat
semakin banyak yang ingin menjadi
pustakawan,” ujar Ketua tim kunjungan
kerja Komisi X DPR, Irwan Prayitno
(F-PKS) dengan didampingi 13 anggota
tim kunker, di Kalsel, kemarin.
Adapun anggota yang mengikuti
kunker Komisi X DPR ke Kalsel yakni
Murhana Wati Samsi (F-PG), Gusti
Syamsumin (F-PG), Ebby Djauharie
(F-PG), Buddy Asmara (F-PG),
H.Soeratal (F-PDIP), Deddy Sutomo
(F-PDIP), Hafidz Ma’some (F-PPP),
Daromi Irdjas (F-PPP), Balkan Kaplale
(F-PD), Jafar Nainggolan (F-PD), Ade
Firdaus (F-PAN), Joko Santoso (F-PAN),
dan Timotius Timbul Darsoatmodjo
(F-BPD)
Menurut Irwan, jumlah pustakawan
Depbudpar, Kemenagpora, dan Perpusnas kepentingan perguruan tinggi dan riset di seluruh Indonesia jumlahnya sangat
melaksanakan kunjungan untuk melakukan dengan pendidikan dasar dan menengah. sedikit dan sangat dirasakan kurang. Hal ini
komunikasi yang intensif antara DPRRI “Dengan adanya pemisahan tersebut disebabkan sedikitnya motivasi masyarakat
khususnya Komisi X dengan pemda dan diharapkan pemerintah dapat lebih fokus menjadi pustakawan dan kurangnya biaya
lembaga masyarakat di Provinsi Lampung memperhatikan pendidikan tinggi serta tunjangan kesehatan.
berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, memajukan dunia riset di perguruan “Ini akan menjadi suatu persoalan yang
program atau kegiatan pendidikan, tinggi,” kata dia. perlu dibahas termasuk anggaran buku,
kebudayaan dan pariwisata, pemuda Mengenai kepemudaan, Agustian pemeliharaan dan sebagainya,” katanya.
dan olahraga serta penyelenggaraan staf pengajar muda dari Umitra meminta Walaupun persoalan perpustakaan saat
perpustakaan di Provinsi Lampung,” kata Dewan mengerahkan semangat generasi ini menjadi milik daerah tetapi menurut
dia. muda ke arah ekonomi kreatif yang kini Ketua Komisi X DPR, tetap dari Anggaran
Selain dihadiri Rektor Unila Sugeng marak di negara Asia. Pendapatan Belanja Nehara (APBN) perlu
P. Harianto, pertemuan di ruang Sidang “Dunia pendidikan kita harus dianggarkan untuk melindungi keberadaan
Rektorat Universitas Lampung itu memiliki konsep yang spesifik, misalkan perpustakaan dan jumlah pustakawan yang
juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan kewirausahaan atau ekonomi kreatif dari semakin berkurang.
Provinsi Lampung Jhonson Napitupulu, tingkat dasar, menengah atas, hingga Sebelumnya Sekretaris Kepala Badan
dari Kopertis Wilayah II Diah Natalisa, perguruan tinggi. Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi
Direktur Teknokrat Nasrullah Yusuf, “Thailand, Singapura, Vietnam Kalimantan Selatan Rusmiati Soekirno
serta utusan dari perguruan tinggi swasta sekarang telah mengerahkan 20 persen mengungkapkan permasalahan krusial
lainnya. anggarannya untuk dialokasikan kepada adalah terbatasnya tenaga professional yang
Didik memaparkan beberapa pokok membangun ekonomi kreatif bagi generasi berlatar belakang pendidikan (S1) Ilmu
bahasan yang harus ditanggapi oleh mudanya. Hal inu dapat diterapkan di Perpustakaan termasuk tenaga terampil
pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan lampung, misalkan membangun sekolah yang berlatar belakang (S1) teknologi
swasta di antaranya mengenai persoalan dengan konsep ekonomi kreatif khusus informasi.

82 PARLEMENTARIA TH. XL NO. 73