Page 40 - MAJALAH 174

KUNKER

Komisi III Serius formil atau hukum acara, dan
hukum pelaksanaan pidana.
Kedua, pemasyarakatan sebagai
pada Revisi UU sistem tersendiri. Kalau selama ini
pemasyarakatan dipahami sebagai
Pemasyarakatan subsistem dari peradilan pidana,
nantinya, pemasyarakatan akan
dibuat sebagai sistem tersendiri.
“Belum dapat dipastikan apakah
berbentuk sistem yang terintegrasi
Pemasyarakatan di Indonesia sudah berdiri lebih dari atau berbentuk holding. Tapi yang
setengah abad. Namun, sejumlah permasalahan hingga jelas, dalam Naskah Akademik
kini masih sering terjadi, seperti over kapasitas Lembaga Revisi UU Pemasyaratakan peran
Pemasyarakatan (lapas) atau yang belakangan menjadi pemasyarakatan akan lebih
menonjol dalam sistem peradilan
perhatian masyarakat terkait kisruh di beberapa lapas. pidana,” tambahnya.

omisi III ingin
melakukan penguatan
peran pemasyarakatan
dalam system peradilan
Kpidana terpadu dengan
merevisi Undang-Undang
(UU) Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan. Saat
ini Komisi III DPR RI bersama
dengan Pemerintah sedang
membahas revisi UU tentang
Permasyarakatan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Erma Suryani Ranik menjabarkan,
beberapa hal yang akan direvisi
dalam UU Nomor 12 Tahun 1995
di antaranya belum mencakup
bagaimana pembinaan terhadap
anak. Di UU Sistem Peradilan
Anak sudah termaktub, tapi
belum berkorelasi dengan UU
Pemasyarakatan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto: Eko
“Kita sedang mencari
solusi bagaimana mengatasi Ia menggarisbawahi empat Selanjutnya, yaitu terkait dengan
berbagai persoalan di lapas, UU poin yang berkaitan dengan administrasi. Selama ini sejumlah
Nomor 12 tahun 1995 tentang Naskah Akademik revisi UU aturan membatasi institusi
Pemasyarakatan sudah sangat Pemasyarakatan. Pertama, sebagai dalam membuat keputusan.
tidak sesuai dengan perkembangan hukum pelaksanaan pidana. Misalnya terkait pemberian remisi
yang terjadi di Indonesia saat Pada prinsipnya, hukum pidana atau pelaksanaan grasi hanya
ini, ada banyak hal yang harus sebagai pranata sosial dalam berada pada tataran keputusan
kita benahi ada banyak sistem masyarakat. Artinya semua dasar- yang bersifat administratif dari
yang harus kita perbaiki dengan dasar dan aturan-aturan dalam pelaksanakan pembinaan di Lapas.
undang-undang lama itu tidak menyelenggarakan ketertiban Keputusan-keputusan
mencakup,” papar Politisi dari hukum berpedoman pada hukum administratif tersebut membuat
Fraksi Partai Demokrat ini. pidana materil, hukum pidana kebutuhan bagi lapas untuk tetap

PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019
40 40 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019