Page 37 - MAJALAH 174

KUNKER

dalam pelaksanaan kebijakan
pemanfaatan dana kelurahan
tersebut. Permasalahan tersebut
antara lain terkait persyaratan
komitmen daerah untuk ikut
serta dalam pembiayaan
kelurahan (yang mengakibatkan
lambatnya proses pencairan),
minimnya tingkat penyerapan
anggaran, kesiapan SDM
aparatur, hingga kekhawatiran
para Lurah akan adanya
kriminalisasi,” terangnya.

PENGADAAN ASN HARUS
AKOMODIR USULAN DAERAH
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Mardani Ali Sera menjelaskan
pengadaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) tahun 2019 harus
mengakomodir tentang usulan
kebutuhan ASN dari pemerintah
daerah. Tak kalah pentingnya
pemerintah daerah juga harus
memperhatikan ketersediaan
anggaran dalam Anggaran Wakil Ketua Komisi II DPR RI bertukar cendera mata dengan Wakil Gubernur Yogyakarta. Foto: Arief

“Data honorer Kategori 1 (K-
1) Alhamdulillah sudah selesai,
BERDASARKAN DATA YANG ADA PADA KAMI, TERNYATA dan K-2 masih terus diperbaiki.
Sementara terkait Pegawai
MASIH TERDAPAT PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Pemerintah dengan Perjanjian
OLEH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN Kerja (PPPK), pemerintah daerah
merasa berat karena harus
PEMANFAATAN DANA KELURAHAN membiayai pengangkatan PPPK.
Tetapi secara umum tujuan
Panja ASN di Yogyakarta sudah
tercapai,” kata Mardani.
Selain itu, Mardani
Pendapatan dan Belanja Daerah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi menambahkan bahwa Komisi
(APBD) dengan prinsip zero II DPR RI dengan Wakil Gubernur II terus berkoordinasi dengan
growth, kecuali untuk pemenuhan Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Pendayagunaan
ASN bidang pelayanan dasar. (DIY) beserta jajaran di Kompleks Aparatur Negara dan Reformasi
“Kami mendapatkan data Kepatihan, DIY. Birokrasi (PAN-RB) sebagai
lapangan, Kabupaten Kulon Politisi dapil Jawa Barat VII ini pemegang kebijakan, terkait
Progo dengan jumlah ASN 6.500 menyampaikan bahwa saat ini formasi dokter spesialis yang
sementara assessment-nya Panitia Kerja (Panja) ASN Komisi sulit terpenuhi karena maksimal
harus 9.000 ASN. Mereka ada II DPR RI menghimpun masukan umur 35 tahun. “Padahal sulit
kekurangan, tetapi tidak bisa dari berbagai daerah dan pada mencari dokter spesialis yang
menambah karena kasus zero waktu bersamaan Badan Legislasi umur 35 tahun, semua masuk kan
growth,” kata Mardani usai (Baleg) DPR RI juga tengah tadi sudah kita kompilasi dengan
memimpin pertemuan Tim membahas revisi UU ASN. baik,” tutupnya. l opi,afr/es

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 37
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 37