Page 38 - MAJALAH 174

KUNKER

Guna memastikan Program
PTSL dan pelayanan
publik betul-betul
dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat, Komisi II DPR RI
menerjunkan Tim Kunjungan
Keja Spesifik ke berbagai
daerah, dengan harapan
program tersebut dirasakan
langsung manfaatnya oleh
masyarakat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron (tengah). Foto: Azka
akil Ketua
Komisi II DPR RI
Herman Khaeron Komisi II Tinjau
mengatakan masih
W banyak laporan
mengenai konflik pertanahan Program PTSL dan
di berbagai daerah, itu juga
terjadi di Provinsi Kalimantan
Tengah. Dengan adanya program Pelayanan Publik
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL), diharapkan dapat
memberikan jaminan kepastian
hukum atas hak tanah yang pembahasan Rancangan Undang- Selain itu, dalam kesempatan
dimiliki masyarakat serta mampu Undang (RUU) Pertanahan yang yang sama Tim Kunjungan Kerja
mengurangi konflik pertanahan. sedang dibahas di Komisi II, Spesifik Komisi II DPR RI meninjau
“PTSL merupakan sebuah dimana sangat erat kaitannya pemukiman penduduk di bantaran
solusi untuk pertanahan. Apabila dengan program PTSL. sungai kahayan, Palang Karaya,
tanah sudah terdaftar, makan Terkait dengan penyelesaian Kalteng. usai meninjau Herman
konflik juga akan menurun karena konflik pertanahan, legislator dapil Khaeron Mengatakan, dalam
kepemilikan tanah sudah jelas,” Jawa Barat VIII ini menyampaikan Peraturan Menteri Pekerjaan
ujar Herman usai memimpin bahwa status tanah pertambangan Umum dan Perumahan Rakyat
pertemuan Tim Kunjungan perlu diatur dalam RUU Pertanahan (PUPR), disebutkan bahwa sepadan
Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR dan menjadi kewenangan atau bantaran sungai harus sejauh
RI dengan Kepala kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN. Mengingat 100 meter dari garis pasangnya air
(Kakanwil) Badan Pertanahan konflik biasanya terjadi ketika sungai.
Nasional (BPN) Kalimantan Tengah pasca tambang, atau ketika “Mereka membuat rumah di
Pelopor di Kanwil BPN Palangka tanahnya sudah tidak produktif. atas sungai, sehingga ini harus
Raya, Kalimantan Tengah, baru- “Tanah menjadi tidak produktif, ditata,” kata Herman di sela-sela
baru ini. airnya tidak bisa dipergunakan memimpin Tim Kunspek Komisi II
Target dari program PTSL dengan layak dan alamnya pun DPR RI meninjau bantaran Sungai
sangatlah tinggi, untuk itu rusak. Ini menjadi tanggung jawab Kahayan, Palangka Raya, Kalteng.
menurut Herman, perlu dukungan pemerintah daerah. Akan menjadi Herman menambahkan, hal ini
dari pemerintah daerah agar target rumit nantinya ketika terjadi bagian dari program Pendaftaran
tersebut bisa dicapai. Selain itu, tumpang tindih kawasan hutan. Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
ia menerangkan bahwa Komisi Nanti hal ini juga akan masuk guna mendata masyarakat yang
II juga menyerap aspirasi dari dalam RUU Pertanahan,” tegas tinggal di daerah tersebut.
berbagai daerah untuk melengkapi politisi Partai Demokrat ini Politisi Partai Demokrat itu

38 38 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019