Page 36 - MAJALAH 174
P. 36
KUNKER
Komisi II Serap Aspirasi Terkait Dana
Kelurahan dan Pengadaan ASN
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan terbitnya UU Indonesia (kecuali DKI Jakarta)
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan sekaligus yang jumlahnya sebesar Rp 3
tantangan baru bagi desa. Ini karena visi UU tersebut adalah triliun, terhitung mulai tahun
anggaran 2019.
mengarahkan desa menjadi sebuah entitas mandiri dengan Dana Kelurahan ini bertujuan
konsep self-governing community dan local self-government. untuk memberikan dukungan
kepada pemerintah daerah dalam
penganggaran bagi kelurahan.
al Ini merupakan
sebuah cita-cita besar
karena pendekatan
“membangun desa”
Hpun diubah menjadi
“desa membangun”.“Artinya
bahwa yang biasanya desa
sering dipersepsikan sebagai
entitas yang lemah, sehingga
negara atau pemerintah perlu
membangun desa, maka ke
depan harus dibalik menjadi desa
membangun negara. Maka untuk
mewujudkan cita-cita besar ini,
alokasi anggaran untuk desa juga
diatur dalam UU ini.
“Sejumlah regulasi yang
merupakan turunan dari UU
Nomor 6 Tahun 2014 telah
dibuat untuk dijadikan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan
penyelenggaraan berbagai
hal yang berkaitan dengan
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali. Foto: Geraldi
pengelolaan dana desa,” kata
Zainudin saat memimpin
pertemuan Tim Kunspek Komisi akan berimplikasi pula pada Rencana dari pemanfaatan
II DPR RI dengan Bupati Maros terhambatnya laju pertumbuhan Dana Kelurahan ini adalah
beserta seluruh jajaran dan para desa, dan tidak berbanding lurus untuk dana infrastruktur
kepala desa di Kabupaten Maros, dengan besarnya anggaran yang kelurahan, peningkatan kualitas
Sulawesi Selatan beberapa waktu dialokasikan untuk desa. hidup masyarakat kelurahan,
lalu. Selanjutnya, terkait dan stimulasi perekonomian
Ia menambahkan, hingga saat disampaikan politisi Fraksi Partai masyarakat.
ini masih ditemukan sejumlah Golkar ini, dana kelurahan yang “Berdasarkan data yang
kendala yang dihadapi terkait telah disepakati oleh Pemerintah ada pada kami, ternyata
pengelolaan dana desa tersebut, dan DPR RI untuk dialokasikan masih terdapat permasalahan
dimana berbagai kendala tersebut kepada seluruh kelurahan di yang dihadapi oleh daerah
PARLEMENTARIA EDISI 174 TH. 2019
36 36 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
