Page 39 - MAJALAH 174
P. 39
KUNKER
menambahkan, masyarakat peranan pemerintah terkait inovasi yang sudah dilakukan (di Padang),
yang ada di bantaran sungai itu mengenai program-program hal ini masih jarang sekali dilaku-
tidak bisa dipindahkan begitu pelayanan publik. Ia mengatakan kan di daerah daerah lain. Sehingga
saja, karena menyangkut hajat hal ini sudah menjadi cita-cita saya ingin serap inovasi program
hidup mereka. Namun bagi daerah seluruh Indonesia untuk yang sudah diterapkan di Kota
Badan Pertanahan Nasional melayani masyarakatnya dengan Padang ini, jika bisa diaplikasikan
(BPN), ini juga menjadi kendala baik, bijak dan seadil-adilnya. ke daerah-daerah lain ,sepertinya
dalam program PTSL, guna “Kita sudah menjembatani menarik dan nanti akan kita
menyelesaikan sertifikat dalam peningkatan kinerja pemerintah sosialisasikan,” ucap Kresna.
desa. Jika ada kendala permintaan dari segi inovasi program yang Terkait efektivitas peranan
masyarakat untuk mendapatkan terus direalisasikan untuk Ombudsman Sumatera
legalitas dari keberadaan masyarakat. Padang merupakan Barat, menurutnya dalam hal
rumahnya, tentu ini harus turut daerah unggulan yang memiliki pengawasan masih belum optimal.
dipikirkan. inovasi program pelayan publik. Padahal Ombudsman adalah
“Penataan ini harus berbasiskan Salah satunya yaitu teknologi lembaga negara yang mempunyai
hajat hidup masyarakat yang informasi yang terintegrasi,” kewenangan mengawasi
berada di sini. Kalau dipindahkan ungkapnya setelah mengikuti penyelenggaraan pelayanan
lokasinya, mereka akan kehilangan pertemuan Tim Kunjungan publik baik yang diselenggarakan
pekerjaan. Ini harus melahirkan Spesifik Komisi II DPR RI dengan oleh penyelenggara negara dan
regulasi yang adaptif terhadap Wakil Wali Kota Padang dan pemerintahan.
situasi masyarakat. Masih Perwakilan Ombudsman Sumatera Dengan segala keterbatasan
banyak sungai-sungai lainnya Barat, di Kantor Wali Kota Padang, yang ada, diperlukan sinergi baru
di sekitar Kalimantan. Pada Baru-baru ini yang lebih baik untuk perubahan,
sisi lain, masyarakat juga ingin Menurut politisi Fraksi Partai tentunya untuk kepentingan
mendapatkan sertifikat atas Nasional Demokrat (NasDem) masyarakat dari segi pelayanan
keberadaan rumah yang mereka itu, pelayanan publik haruslah dan pengawasan. Selain itu,
tempati,” ungkap politisi dapil mengikuti perkembangan zaman keterlibatan Ombudsman RI
Jawa Barat VIII itu. serta inovasi menuju masyarakat dibutuhkan untuk memberikan
yang modern perlu ditingkatkan. dorongan kepada perwakilan
INOVASI PENINGKATAN Untuk itu, pengembangan Ombudsman di setiap daerahnya,
PELAYANAN PUBLIK teknologi informasi yang sehingga bentuk pengawasanan
Anggota Komisi II DPR RI Kresna terintegrasi harus terus mendapat terhadap masyakarat dapat terus
Dewanata Phrosakh mendorong perhatian pemerintah. diperhatikan dari aspek terbesar
untuk meningkatkan kinerja dan “Terkait dengan bentuk inovasi sampai terkecil. l azk,dp/es
Tim Kunspek Komisi II DPR RI foto bersama dengan Wakil Walikota Padang. Foto: Dipa
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 39
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 39
