Page 41 - MAJALAH 174
P. 41
KUNKER
berada di bawah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham). Padahal,
Pemasyarakatan punya andil mulai
dari proses pra ajudikasi, ajudikasi,
hingga post ajudikasi. “Tak Cuma
Lapas, Bapas, Rupbasan juga akan
menonjol perannya lewat revisi UU
Pemasyarakatan ini,” tuturnya.
Terakhir yaitu berkaitan dengan
pengadaan Sumber Daya Manusia
(SDM). Hal ini menjadi salah satu
permasalahan yang juga menjadi
perhatian serius tim penyusun
Naskah Akademik revisi UU
Pemasyarakatan. “Jika proses
rekrutmen untuk petugas dan
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Foto: Andri
pegawai di Ditjen Pas selama ini
menggunakan seleksi ASN, harus
dicari formula yang tepat untuk Sementara itu di sisi lain namun mengomentari soal over kapasitas
menjaring SDM yang mempunyai masih berkaitan dengan tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
integritas untuk mengabdi di lapas, Komisi III DPR RI dengan yang terjadi di banyak tempat.
pemasyarakatan,” jelasnya. Pemerintah juga menargetkan “Tentunya ini perlu mendapatkan
Lebih jauh lagi, Erma bercita- pada tahun 2020 di setiap perhatian khusus, misalkan saja
cita kedepan Warga Negara Indonesia bagian timur, tengah, dengan mengefektifkan sanksi
Indonesia memiliki kesadaran dan barat setidaknya memiliki kerja sosial atau sanksi adat agar
hukum yang baik. Sehingga tidak satu lembaga pemasyarakatan lapas tidak penuh dan sesak,”
perlu lagi menambah bangunan (Lapas) dengan pengamanan ujar politisi fraksi Partai Keadilan
lapas. maksimal (maximum security). Sejahtera (PKS) itu.
Dengan tegas Wakil Ketua Komisi Selain itu, Aboe juga
'MAXIMUM SECURITY' III DPR RI Erma Suryani Ranik menyinggung terkait wacana
Untuk menyempurnakan dan menyampaikan dukungannya menjadikan Lapas sebagai
menyerap masukan serta aspirasi kepada Kementerian Hukum dan institusi yang independen dan
dalam merevisi Undang-Undang HAM yang merencanakan Lapas mandiri. Mengingat Direktorat
(UU) Nomor 12 Tahun 1995 kelas II A Manado ini akan menjadi Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen
tentang Pemasyarakatan Tim bagian dari lapas maximum Pas) memiliki karakteristik yang
Komisi III DPR RI telah melakukan security. berbeda dibandingkan dengan
rangkaian kunjungan kerja dan Menurutnya untuk mewujudkan ditjen lain di bawah Kementerian
Focus Group Discussion (FGD) ke lembaga pemasyarakatan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia
berbagai daerah, seperti Makassar, maximum security dibutuhkan (Kemenkum HAM), seperti Ditjen
Provinsi Sulawesi Selatan. SDM yang mumpuni. Erma Administrasi Hukum Umum (AHU)
“Kita maunya dalam periode mengatakan sipir yang ditugaskan dan Ditjen Imigrasi.
2014-2019 ini kita bisa menjaga harus dididik secara “Untuk itu tentunya kita
menyelesaikan Undang-Undang khusus dengan penguasaan perlu masukan dari pemerintah
Permasyarakatan, sehingga sistem keamanan yang bagus. dalam hal ini Kemenkum HAM,
dengan demikian teman-teman “Dibutuhkan kesiapan sumber Kepolisian, Pengadilan Tinggi,
yang bertugas di lembaga daya manusia, karena tidak bisa Kejaksaan, serta akademisi dan
pemasyarakatan bisa lebih dan enggak bisa sembarangan dari praktisi yang bersinggungan
maksimal dalam melakukan sipir yang tidak memiliki kapasitas langsung dengan setiap proses
tugas-tugas pembinaan kepada untuk menjaga lapas maximum pemidanaan, pemasyarakatan,
warga binaan,” papar Erma saat security,” tandasnya. dan Rupbasan,” pungkas
Kunjungan Kerja Spesifik ke Di lain pihak, Anggota Komisi III legislator dapil Kalimantan
Manado, di Sulawesi Utara. DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi Selatan I itu. l eko,man/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 41
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 41
