Page 73 - MAJALAH 174
P. 73
PARLEMEN DUNIA
berperan sebagai pengarah dari parlemen IPU agar berperan dalam manusia,” tegas Nurhayati. Sikap
seluruh kegiatan IPU dan menjadi memperkuat sistem kesehatan tegas dan dorongan Nurhayati,
perwakilan dan pertemuan di negara masing-masing secara ditindaklanjuti oleh Sekjen IPU
maupun acara internasional. Di menyeluruh. Martin Chungong yang akhirnya
dalam struktur IPU selanjutnya Selain itu, parlemen juga menyurati Parlemen Myanmar
terdapat Governing Council IPU ikut memikirkan penanganan yang menyatakan kesiapan IPU
yang merupakan badan pembuat pengungsi yang mencari untuk bekerja sama memberi
keputusan dalam IPU. Council perlindungan. Wakil Ketua DPR solusi atas konflik yang sedang
memiliki hak memutuskan RI Fadli Zon menyampaikan terjadi dan kesediaan Sekjen IPU
seluruh permasalahan mengenai komitmen Indonesia yang turut untuk memfasilitasi dialog para
keanggotaan organisasi serta memikirkan nasib para pengungsi, pihak yang berkonflik.
program dan anggaran, termasuk hal ini dilihat dari bagaimana Tidak hanya kemanusiaan
memilih presiden. Indonesia menerima dan cara dan kesehatan saja, Parlemen
IPU juga memiliki Executive memperlakukan para pengungsi. Indonesia yang diwakili oleh
Committee yang memberikan Pada sidang yang dilaksanakan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto
pertimbangan administrasi Oktober 2015 lalu, Fadli pun turut menyoroti tantangan
bagi IPU serta mempersiapkan menyampaikan dorongan parlemen di tengah kemajuan
dan memberikan rekomendasi kepada negara di dunia agar teknologi yang pesat dalam sidang
kepada Governing Council untuk menghapuskan pandangan negatif IPU ke 139 di Jenewa, Swiss.
setiap permasalahan. Selain terhadap pengungsi. Agus menekankan teknologi
itu, terdapat Assembly IPU yang Isu kemanusian lainnya yang saat ini berperan penting untuk
menyelenggarakan Sidang diangkat oleh DPR RI dalam sidang menjangkau masyarakat dan
Assembly dua kali dalam setahun. IPU adalah penyelesaian konflik meningkatkan partisipasi publik.
Sidang tersebut merupakan di Myanmar dan dorongan untuk Salah satu inovasi yang dilakukan
konferensi besar yang dihadiri kemerdekaan Palestina. Seperti oleh DPR RI adalah peluncuran
ratusan anggota parlemen untuk halnya yang disampaikan oleh aplikasi DPR Now yang dapat
membahas dan memberikan Ketua Badan Kerja Sama Antar diakses secara mudah oleh
pandangan atas masalah penting Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati masyarakat melalui smartphone.
dalam agenda internasional. Ali Assegaf yang mendesak IPU Terbaru, dalam sidang IPU
untuk mengatasi konflik kekerasan ke-140 yang dilaksanakan di
PERAN DPR DI DALAM IPU yang dialami masyarakat etnis Doha, Qatar pada April 2019 lalu,
Parlemen Indonesia menjadi Rohignya di Myanmar. delegasi Indonesia menyampaikan
anggota resmi di IPU sejak tahun Nurhayati yang juga menjabat pentingnya pendidikan sebagai
1959, namun Indonesia mulai aktif sebagai President of the IPU upaya pemberantasan rasisme,
mengikutsertakan delegasinya ke Committee to Promote Respect for xenophobia, dan islamophobia
konferensi IPU pada tahun 1976. International Humanitarian Law yang marak terjadi di belahan
Dalam sidang ataupun konferensi, (Komite IHL) pun mengingatkan dunia. Delegasi Indonesia
Indonesia aktif menyuarakan Sekretaris Jenderal IPU jika yang dipimpin oleh Wakil
kepentingan internasional dalam negara-negara memiliki tanggung Ketua DPR Fahri Hamzah pun
berbagai macam isu seperti jawab untuk melindungi dan memberikan usulan lain dalam
kemanusiaan dan kesehatan. menghormati HAM tanpa hal pemberdayaan perempuan,
Di awal masa kerjanya, DPR membedakan ras, warna kulit, pemuda, dan kelompok maginal.
RI periode 2014-2019 mendesak jenis kelamin, bahasa, agama, Disamping itu DPR RI juga turut
Sidang IPU ke 131 untuk pandangan politik, dan status menyerukan parlemen dunia
mengatasi penyebaran virus sosial sebagaimana tercantum untuk mendukung terciptanya
ebola yang menjadi ancaman dalam Pasal 2 Deklarasi Universal enabling environment bagi UMKM
bagi masyarakat internasional. Hak Asasi Manusia. agar dapat berpartisipasi dalam
Menurut Hidayat Nur Wahid yang “Ketika suatu negara tidak perdagangan internasional.
kala itu mewakili Delegasi Parleme mampu melindungi warga Atas usulannya tersebut, DPR
Indonesia menekankan bahaya negara, maka secara nyata RI pun mendapatkan apresiasi
yang ditimbulkan ebola harus terdapat potensi pelanggaran oleh komite Pembangunan
ditangani secara bersama dan terhadap hukum humaniter Berkelanjutan, Keuangan dan
ia pun meminta anggota negara Internasional dan hak asasi Perdagangan. l nap/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73
TH. 2019 EDISI 174 PARLEMENTARIA 73
