Page 23 - MAJALAH 94
P. 23

LAPORAN  UTAMA
               LAPORAN  UTAMA




           yang sama tidak diperkenankan     memposisikan sebagai sekolah terjangkau masyarakat.
           menggunakan dana BOS untuk            Kemampuan anggaran Pemerintah untuk penyelenggaran PMU, tidak
           peruntukan yang sama;             dilakukan seperti kebijakan yang ditempuh  dalam rangka menyukseskan
             10.  Pemberian bantuan biaya    program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan
           transportasi bagi siswa miskin yang   menggratiskan semua sekolah SD reguler dan SMP reguler di Indonesia.
           menghadapi masalah biaya transport   PMU belum mampu menanggung biaya keseluruhan pendidikan untuk
           dari dan ke sekolah. Jika dinilai   sekolah SMA, MA, dan SMK dari Sabang sampai Merauke sehingga bisa
           lebih ekonomis, dapat juga untuk   disebut gratis. PMU tetap menyediakan BOS dan jumlahnya  sekitar 90 persen
           membeli alat transportasi sederhana   tetap ditanggung oleh Pemeritah pusat dan daerah. Untuk penyelenggaraan
           yang akan menjadi barang inventaris   PMU itu menurut hitungan Kemendikbud minimal Pemerintah harus
           sekolah (misalnya sepeda, perahu   menyiapkan Rp 21 trilyun.
           penyeberangan, dll);                 Semangat kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan Pembukaan Undang-
             11.  Pembiayaan pengelolaan     Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan
           BOS seperti alat tulis kantor (ATK   Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
           termasuk tinta printer, CD dan flash   penjabaran dari tujuan tersebut telah tercantum pada`pasal 31 ayat (1) yang
           disk), penggandaan, surat-menyurat,   menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran” dan
           insentif bagi bendahara dalam     ayat (2) menyebutkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
           rangka penyusunan laporan BOS     satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang.”  Oleh
           dan biaya transportasi dalam rangka   karena itu dengan program PMU   bertujuan menciptakan sumberdaya
           mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;  manusia lulusan SMA, MA, dan SMK yang lebih berbobot lagi dari pada
             12.  Pembelian komputer         lulusan pendidikan dasar 9 tahun. Dengan PMU 12 tahun ini diharapkan
           (desktop/work station) dan printer   masyarakat yang terbebas dari kemiskinan akan semakin berkurang lebih
           untuk kegiatan belajar siswa, masing-  banyak lagi.
           masing maksimum 1 unit dalam satu    Selain itu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan
           tahun anggaran;                   pendidikan secara adil dan merata bagi warganya juga akan memberi manfaat
             13.  Bila seluruh komponen      lain meningkatkan ekonomi negara Indonesia menjadi lebih kuat. Ini karena
           1 s.d 12 di atas telah terpenuhi   kualitas sumberdaya manusia menengah menjadi bermutu. Oleh karenanya
           pendanaannya dari BOS dan masih   perlu mendapatkan apresiasi dan didukung semua pihak. (tt)
           terdapat sisa dana, maka sisa dana
           BOS tersebut dapat digunakan
           untuk membeli alat peraga, media
           pembelajaran, mesin ketik, peralatan
           UKS dan mebeler sekolah.

             Sementara itu pemikiran dan
           pemahaman masyarakat mengenai     foto:doc.internet/ santri mustahik-thatha.blogspot.com
           sekolah gratis, orang tua tidak
           mengeluarkan sepeser uang pun
           dalam menyekolahkan anaknya.
           Pemahaman masyarakat selain
           memperoleh BOS juga termasuk
           dipenuhi kebutuhan personal
           sekolah, seperti,  seragam, sepatu,
           tas, buku dan alat tulis, dan segala
           macam termasuk diberikan oleh
           Pemerintah.

            PMU Sekolah Terjangkau
             PMU atau istilah lain dari program
           wajib belajar dua belas tahun tegas-
           tegas dari awal meskipun merupakan
           program kelanjutan dari program
           wajib belajar sembilan tahun
           menolak istilah sekolah gratis dan                                        Kegiatan belajar mengajar di pesantren


                                                                                                                                                                                                     | PARLEMENTARIA  |  Edisi 94 TH. XLII, 2012 |




            | PARLEMENTARIA |  Edisi 94 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 94 TH. XLII, 2012 | |
             | PARLEMENTARIA |  Edisi 94 TH. XLII, 2012
                                                                                                                                                                                                                           TH. XLII, 2012 |
                                                                                                                                                                                                               ARIA |
                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                                                                                    Edisi 94

                                                                                                                                                                                                      ARLEMENT
                                                                                                                                                                                                     P
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28