Page 2 - MAJALAH 68

ASPIRASI

Pungutan Liar Berupa Biaya Adm Bank Bukopin biaya tanbahan biaya (administrasi) kepada Miskin mendapat sarana dan fasilitas yang lebih
dan PT. PLN APJ Tasikmalaya konsumen. baik dari pemegang Kartu Askes PNS.
Selanjutnya saran dari pihak DPR RI adalah Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon
Kepada Yth. apabila konsumen masih mempersoalkan kepada DPR RI agar lebih dapat mempermudah
Bapak Ketua DPR RI mengenai jasa perbankan lain selain Bank Bukopin pelayanan kesehatan bagi peserta kartu Askes PNS
Gedung DPR RI yang dapat mengenakan gratis terhadap tagihan bagi sarana maupun fasilitasnya.
listrik, maka hal tersebut adalah dimungkinkan
Dengan Hormat, karena hal tersebut termasuk salah satu kebijakan Adri S. Sumito,
Kami selaku anggota dari LSM bidang di bidang layanan perbankan yang diatur oleh Jl. K.S. Tubun No.21 Sinindingan
Perlindungan Konsumen menyampaikan kepada masing-masing ketentuan internal perbankan. Komp. Kantor Bupati Bolaang Mongondow
DPR-RI terkait dengan pengaduan mengenai Berdasarkan berkas-berkas yang disampaikan Kotamobagu, Sumatera Utara
kebijakan PT. PLN APJ Tasikmalaya dalam oleh pelapor kepada DPR RI sebenarnya dapat
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
menerapkan sistem "on line" untuk pembayaran dilihat behwa kebijakan PT PLN menerapkan sistem Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
rekening listrik di wilayah Kota dan Kabupaten pungutan secara on-line adalah bersifat tidak Pemberian pelayanan kesehatan yang baik
Tasikmalaya. memaksa, artinya konsumen masih dapat dan berkualitas kepada masyarakat adalah salah
Menurut kami setiap konsumen dibebani melakukan alternatif pilihan lain yaitu dengan cara satu program Pemerintah dalam rangka menuju
biaya administrasi sebear Rp.1.600 dan tanpa ada membayar di cabang-cabang PT PLN di wilayah Indonesia Sehat 2010.
perincian atau penjelasan dari pihak PT PLN APJ tempat tinggal konsumen. PT.Askes sesuai Undang-Undang Nomor 40
Tasikmalaya. Kemudian dengan pengenaan Pajak tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Struk pembayaran rekening listrik diedarkan Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 3% dari jumlah (SJN) ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara
di tiap-tiap KUD dalam wilayah kota atau kabupaten pemakaian listrik yang tidak pernah dicantunkan Asuransi Kesehatan, tidak hanya mempunyai
Tasikmalaya, dengan berlogo Bank Bukopin. dalam struk pembayaran, maka mengenai kewajiban untuk memberikan jaminan
Selain itu sebagai bukti tidak adanya pengenaan PPJ tersebut merupakan otoritas dari pemeliharaan kesehatan sesuai standar pelayanan
transparansi dari PT PLN adalah konsumen masih pemerintah daerah setempat yang diatur oleh kesehatan yang berlaku, namun juga mempunyai
dibebani dengan Pajak Penerangan Jalan sebesar Perda dan dalam pelaksanaannya masalah PPJ ini kewajiban untuk meningkatkan kualitas
3% dari pemakaian listrik. tidak dikelola oleh PT PLN melainkan oleh pemda pelayanan kesehatan bagi para pesertanya.
masing-masing, apabila pelapor ingin PNS adalah salah satu peserta asuransi
Hormat Kami, mendapatkan penjelasan lebih lanjut, maka kesehatan dari PT.Askes. berdasarkan Pasal 5 ayat
Sulaeman HR, disarankan untuk menghubungi Pemda (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003
LSM Perlindungan Konsumen Rajawali Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini yang tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam
Jl. Cilembang No.110, Tasikmalaya mengelola adalah Dinas Pendapatan Daerah. Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS,
Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Tata Tertib DPR iurannya langsung dipotong 2% dari penghasilan
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI
Tanggapan DPR-RI RI yang intinya DPR RI menampung dan PNS, sehingga sarana dan fasilitas yang didapat
Tanggapan DPR-RI
Apa yang disampaikan oleh pelapor adalah menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan peserta PT. Askes berdasarkan kepada golongan PNS.
mengenai PT PLN APJ Tasikmalaya yang masyarakat, maka menyampaikan permasalahan Selain itu, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan
mengenakan pungutan biaya Administrasi melalui tersebut kepada komisi VII DPR RI yang membidangi Nomor 1330/1005, PT. Askes mendapat tugas untuk
Bnak Bukopin sebesar Rp. 1600,- dan konsumen masalah Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-
dikenakan Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% dari bahan masukan. cuma bagi sekitar 60 juta jiwa penduduk miskin yang
pemakaian listrik. berobat ke puskesmas dan rumah sakit. Pemberian
Permasalahan yang disampaikan oleh Pelayanan Kesehatan Askes pelayanan kesehatan bagi warga miskin tersebut
pelapor sebenarnya telah disampaikan pula juga merupakan salah satu upaya pemerintah
kepada BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Kepada Yth. dalam pengentasan kemiskinan.
Nasional) dan BPKN telah memberikan sejumlah Bapak Ketua DPR RI Adanya permintaan uang jaminan sebelum
rekomendasi antara lain mengenai kebijakan PT. Gedung DPR RI pasien dirawat inap, tergantung dari kebijakan
PLN dalam menerapkan pungutan sistem "on line", masing-masing rumah sakit, namun kebijakan ini
maka disarankan kepada pihak konsumen untuk Dengan Hormat, terpaksa ditetapkan oleh rumah sakit karena banyak
segera menghubungi PT PLN guna mendapatkan Kami mengucapkan terima kasih atas kasus dimana pasien tidak membayar biaya
penjelasan lebih lanjut mengenai penghitungan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelayanan rumah sakit. Saat ini Komisi IX DPR RI telah
beban biaya administrasi yang masih dikenakan pemerintah terhadap Pegawai negeri Sipil melalui mengagendakan RUU tentang Perumahsakitan dan
kepada konsumen, karena sebenarnya dengan penggunaan fasilitas Kartu Asuransi Kesehatan RUU tentang Perlindungan Pasien dalam Prolegnas
adanya pungutan sistem on-line adalah (Askes). Namun merasa kecewa terhadap Tahun 2008. Dengan adanya kedua UU ini,
memberikan manfaat kemudahan bagi setiap pelayanan rumah sakit/apotik pelengkap yang diharapkan tidak ada rumah sakit yang menolak
konsumen dimanapun dimanapun konsumen meminta uang jaminan terlebih dahulu kepada pasien karena tidak mampu menyediakan uang
berada. pasien sebelum menjalani rawat inap. Walaupun jaminan.
Saran BPKN yang lain adalah pihak konsumen sebagian uang jaminan tersebut dikembalikan Surat pelapor dapat dimaknai sebagai
dapat melakukan pembicaraan kembali dengan (apabila perhitungan biaya rumah sakit lebih kecil penyampaian aspirasi, maka aspirasi pelapor akan
pihak PLN karena diharapkan pihak PT PLN dari uang jaminan), tetapi bagi kami yang hanya disampaikan kepada Komisi IX DPR RI sebagai bahan
membicarakan dan mengevaluasi kembali seorang PNS, hal tersebut merupakan beban, masukan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah/
dengan pihak Bank mengenai beban biaya karena uang jaminan diperoleh dari dana instansi yang terkait.
administrasi pembayaran listrik sistem on-line ini PT pinjaman di beberapa tempat.
PLN telah mengeluarkan biaya kepada pihak Bank Menurut kami selain itu terdapat kesenjangan Sumber :
sebesar 4%, namun, pihak bank tetap menarik pemegang kartu Askes PNS dengan pemegang Bagian Pengaduan Masyarakat
kartu Askes miskin, dimana pemegang Kartu Askes Sekretariat Jenderal DPR RI

2 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68