Page 5 - MAJALAH 68
P. 5

LAPORAN UTAMA


                                                                               Banyaknya partai politik peserta
                                                                            Pemilu ini juga menambah catatan
                                                                            tersendiri buat pemilih agar masyarakat
                                                                            mulai dari sekarang harus mengenal
                                                                            partai-partai politik tersebut. Deretan
                                                                            panjang partai politik peserta Pemilu
                                                                            akan membuat masyarakat menjadi
                                                                                      bingung jika tidak
                                                                                      mengenalinya terlebih
                                                                                      dahulu.
                                                                                          Tantangan lain yang
                                                                                      dihadapi KPU adalah
                                                                                      cara memberikan suara
                                                                                      bagi pemilih. Masyara-kat
                                                                                      selama ini menge-nal
                                                                                      Pemilu dengan istilah
                                                                                      mencoblos. Bahkan sudah
                                                                                      berta-hun-tahun Pemilu
                                                                                      diidentikan dengan “pergi
                                                                                      mencoblos”.
                                                                                          Pergantian cara
                                                                                      memberikan suara dalam
                                                                            Pemilu 2009 yang dituangkan dalam
                                                                            Undang-Undang  Nomor 10 Tahun
                                                                            2008 tentang Pemilihan Umum
                                                                            Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
                                                                            Dewan Perwakilan Daerah dan
                                                                            Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
      Pemilu 2009                                                           kalangan.
                                                                            menjadi kontroversi tersendiri di banyak


                                                                            Ganti istilah
                                                                               Bahkan, hal ini juga menjadi
                                                                            perdebatan di Komisi II DPR. Wakil
                                                                            Ketua Pansus RUU tentang Pemilu
                                                                            Presiden dan Wakil Presiden  yang juga
         (DPS). Presiden menghimbau agar   Kalau dikonversi dengan 74,41 juta  anggota Komisi II DPR, Andi Yuliani
         masyarakat mengecek di kantor-kantor  DPS yang diumumkan KPU, maka  Paris (F-PAN), meminta KPU
         desa/kelurahan, apakah nama mereka  jumlah yang tidak terdaftar mencapai  mempertimbangkan kembali istilah
         sudah tercantum dalam DPS tersebut.  36,27 juta.                   pemberian tanda contreng/centang saat
            Berbagai media massa mengutip     Menurut peneliti senior LP3ES  pemberian suara pada Pemilu
         apa yang dikatakan Presiden bahwa  Fajar Nursahid, tingkat kesalahan dari  mendatang. Menurut Andi, banyak
         masih ada 36,27 juta warga yang sudah  hasil penelitian tersebut hanya sekitar  penduduk Indonesia yang tidak
         memenuhi hak pemilih tidak terdaftar  2,5 persen.                  mengetahui istilah tersebut.
         sebagai pemilih pada daftar pemilih  Selain itu, Pemilu 2009 diramaikan  Andi mengatakan, istilah tersebut
         sementara.                        dengan banyaknya partai-partai peserta  kebanyakan hanya diketahui oleh
            Pernyataan itu diinterpretasikan  Pemilu. Jika pada Pemilu 1999 diikuti  masyarakat Pulau Jawa saja, sedang
         mengacu pada hasil penelitian LP3ES  48 partai, Pemilu 2004 diikuti 24 partai,  untuk masyarakat Indonesia bagian
         yang dilaksanakan dari tanggal 8 hingga  maka tahun 2009 ini akan diikuti oleh  timur, seperti daerah Sulawesi dan
         12 Agustus 2008 menemukan 20,8    44 partai politik peserta Pemilu. 38 (tiga  Papua, istilah ini tidak dikenal sama
         persen warga yang sudah memenuhi  puluh delapan) partai politik    sekali.
         syarat sebagai pemilih tidak terdaftar  merupakan partai politik yang akan  Dalam hal ini, KPU diminta
         sebagai pemilih.                  dipilih oleh seluruh provinsi di  berhati-hati, karena pemberian tanda
            Hal itu disimpulkan setelah    Indonesia. Sedang  6 (enam) partai  ini untuk  menetapkan sah atau
         meneliti sekitar 7.800 sampel yang  politik adalah partai lokal yang ada di  tidaknya surat suara seseorang. Jika
         menyebar di 520 desa di 33 provinsi.  Nanggroe Aceh Darussalam.    KPU tetap akan memberlakukan


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10