Page 8 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

apa saja pun harus dibatasi, nanti ada pengadaan, pelelangan dan pengawasan tentang pengumunan DPS, DPS hasil
gambar bunga dan lain-lain, masak akan kertas suara,” ia menjelaskan. perbaikan.
dianggap sah juga. Nanti dalam UU Belum lagi format kertas suara, “Yang yang kami sayangkan amanat
no.10 tidak ada lagi paku, tapi pulpen gambar, nomor urut dan nama calon atau UU No.10 supaya KPU menyerahkan
yang dipakai untuk coblos, apakah itu gambar hanya diatas. Kemudian salinan DPS, DPS HP kepada parpol
sah harus jelas,” terangnya. sosialisasi penting, ketika UU itu tidak dilakukan,” katanya dengan
Ketentuan sahnya surat suara menentukan 30% BPP apakah misalnya menambahkan, kami sangat
itupun jangan hanya berupa pernyataan orang yang memilih tanda gambar saja menyayangkan karena UU No.10 itu
Ketua KPU, tapi harus merupakan itu nomor urut satu. sangat ideal mengatur agar DPS itu
keputusan pleno KPU supaya dapat Andi mengisahkan, dirinya baru betul-betul bisa optimal dengan
disosialisasikan terutama KPPS yang pulang dari Daerah Pemilihan (Dapil), partisipasi penuh masyarakat. Tidak ada
akan membuka kotak dan menghitung banyak yang mengatakan nanti nomor seorangpun masyarakat yang memiliki
kertas suara. Sekarang saja jangankan urut satu dicoblos tanda gambar pasti hak pilih, tidak ikut memilih. Kita sangat
masyarakat di pedesaan, di perkotaan pilih Ibu. “ Padahal sekarang tidak begitu sayangkan itu tidak dilaksanakan”.
saja masih bertanya apakah Pemilu nanti lagi. UU No.10 pasal 214 mengatur Sebenarnya sekarang ini sudah
dicontreng silang, bulat atau lainnya. tidak boleh lagi tanda gambar yang persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT),
KPU belum memutuskan tanda dicoblos atau dicontreng menjadi milik tapi ternyata belum diumumkan dan kita
seperti apa yang disebut suara sah, nomor 1, nah ini perlu sosialisasi”. harapkan pengumunan DPT bisa
termasuk tanda contreng. Tapi menurut Sosialisasi dasarnya adalah peraturan optimal mengakomodasi memperbaiki
Andi, dalam masa transisi tanda bulat KPU tetapi sampai sekarang masih DPS hasil perbaikan.
atau melingkar itu juga sah. Ternyata simulasi. Diingatkan bahwa waktu Perintah UU 10 itu menegaskan
sosialisaisnya belum dilakukan, sampai tinggal 20 minggu kali 7 hari berarti salinan dari DPT itu disampaikan ke
sekarang yang melakukan sosialisasi tinggal 140 hari sudah sangat mepet. Parpol, karena Parpol didorong untuk
parpol-parpol. membantu penyelenggara Pemilu
Di daerah jajaran KPU belum Tak diumumkan supaya ikut mendorong masyarakat ikut
melakukan, karena memang KPU belum Lebih lanjut politisi dari Partai Pemilu.
memutuskan. Tapi waktu sosialisasi itu Amanat Nasional (PAN) ini Mengenai daftar calon sementara,
pendek, karenanya dia menyatakan mengatakan, dalam UU 10/2008 memang ada keterlambatan, mudah-
kwatir kalau sosialisasi tidak gencar tentang Pemilu Anggota Legislatif, ada mudahkan DPT yang harus
dilakukan itu akan menjadikan tingkat 10 tahapan yang harus disiapkan oleh diumumkan bulan Oktober ini tidak
kesalahan oleh masyarakat akan besar. KPU, diawali dengan persiapan data terlambat karena implikasinya berat.
Kalau tingkat kesalahannya besar, maka pemilih. Ini dimulai dari Daftar Pemilih KPU harus punya waktu yang cukup
akan banyak surat suara yang tidak sah. sementara (DPS), daftar pemilih untuk mencetak nama-nama caleg
Tapi kita minta KPU supaya didalam Sementara hasil perbaikan dan Daftar dalam kertas suara.
peraturan yang akan dikaluarkan nanti Pemilih Tetap (DPT). UU mengatur Pidana Pemilu ketika
apakah hanya tanda contreng yang sah, Di lapangan KPU selalu beralasan kertas suara yang dicetak melebihi order
lalu tanda bulat atau tanda kali itu bisa keterlambatan anggaran, DPS yang ditentukan UU, kertas suara yang
dianggap sah, itu akan lebih baik, meski sebenarnya harus diumumkan di dicetak itu hanya berjumlah sesuai
didorong tanda contreng. tempat-tempat umum. Tapi ternyata ini jumlah pemilih plus 2% cadangan. Kalau
Kekhawatiran disampaikan oleh tidak cukup banyak dilaksanakan, kita waktunya pendek, padahal masih perlu
Andi juga menyangkut keputusan KPU bisa menilai bahwa KPU melalui jajaran monitoring oleh pengawas Pemilu,
soal suara sah, janjinya akhir September ke bawahnya KPU Kabupaten, PPK dan mampu tidak dengan waktu yang mepet.
atau sebelum Lebaran tapi ternyata KPPS semuanya belum terlalu siap Belum lagi masalah distribusi, jika
tidak terealisir. Padahal kalau sudah untuk melaksanakan beberapa tahapan waktunya pendek akan menjadi masalah.
diputuskan mengenai pemberian tanda, sesuai perintah UU. Distribusi tidak hanya di Jakarta
parpol-parpol akan lakukan sosialisasi. Kemudian mengenai DPS yang tetapi di daerah-daerah Papua dan
Di sisi lain KPU sedang uji coba harus mendapatkan tanggapan daerah kepulauan perlu lebih banyak
model-model surat suara, kalau masyarakat, ternyata PPS tidak waktu lagi. KPU harus segera
simulasinya terlambat , keputusan mendorong partisipasi masyarakat memanaskan mesin-mesin pelakasana
pemberian suara sah terlambat dan mengecek apakah nama-nama mereka dibawah, mengantisipasi segala resiko
penetapan DPC terlambat, ini juga tercantum dalam Daftar Pemilih seperti distribusi kertas suara, masalah
terkait dengan masalah hukum, belum Sementara. Ketika perbaikan DPS ini pencetakannya, tidak sesuai spesifikasi,
lagi soal pengadaan logistik yang dulu diumumkan ini juga PPS kurang banyak distribusi logistik, masalah geografi, belum
banyak bermasalah. melakukan itu, artinya KPU bisa lagi koreksi nama, yang salah jelas tidak
“Kami nggak mau ini terulang lagi, mendorong lebih keras kepada jajaran mudah dan perlu banyak waktu.
kemudian waktunya pendek untuk untuk melaksnakan UU 10/2008 Tahapan selanjutnya KPU harus

8 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68