Page 7 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

Andi Yuliani Paris;

KPU Segera Panaskan Mesin-mesin

Pelaksana di Daerah-daerah

Komisi II DPR akan terus mendorong supaya KPU segera memanaskan mesin kemudian aturan
memanaskan mesin-mesih pelaksana termasuk di daerah- dan tahapan Pemilu yang dibuat
daerah PPS dan PPK. Tahapan-tahapan Pemilu yang dibuat hendaknya ditaati dan yang paling
penting lahirnya Peraturan KPU
oleh KPU supaya ditaati. Penyampaian ke parpol sudah
mengenai Tata Cara Pemberian Suara
mundur senibggu, pengumuman DCS mundur,
dan Penentuan Surat Suara yang sah.
pengumuman DCT jangan sampai mundur lagi. Juga sudah Menanggapi pernyataan Ketua
mundur mengenai pemberian tanda kertas suara, KPU yang mengatakan bahwa tanda
penentuan surat suara yang sah- yang harus diatur apa saja sah, meski bukan contreng,
Andi Yuliani menegaskan, bagaimana-
dengan peraturan KPU.
pun harus diba-
tasi. “Tanda

al itu ditegaskan anggota harus disiapkan secara baik
Komisi II DPR Andi walaupun PPS tidak menghi-
Yuliani Paris dalam tung kertas suara tetapi PPS
Hperbincangannya dengan lah yang akan membentuk
Parlementaria pertengahan Oktober KPPS. Sosialisasi ini harus
lalu. Banyak pihak mengkhawatirkan didorong oleh KPU sebab
persiapan Pemilu 2009 yang terkesan ketika terlambat kertas
lamban. suara didistribusi, mampu
Menurut mantan Wakil Ketua nggak PPS, PPK mengan-
Pansus UU Pemilu, berbagai peraturan tisipasi kerja yang cepat,”
itu harus segera disosialisasikan ke tegasnya.
masyarakat- bagaimana yang disebut Dia tekankan
surat suara yang sah. Belum lagi kembali, KPU harus
persiapan penyelenggara, ketika
sekarang UU mengatakan caleg terpilih
30% BPP, ada partai meggunakan
suara terbanyak. Tapi intinya
apakah suara terbanyak atau 30%
suara setiap calon legislatif harus
dihitung oleh KPPS.
Pengalaman Pemilu 2004
lalu, tidak menghitung suara
masing-masing calon
secara detil saja itu PPS
dan KPPS bekerja
sampai jam 12 malam,
padahal UU 22
menentukan kotak
suara harus tiba di
PPK pada hari yang
sama. “ Ini ekstra
kerja keras sekali. Di
lapangan PPS ini

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 7